We Are The X retweeted
Salah satu korban KKB di Papua..
RIP🙏🙏
Jayapura (ANTARA) - Kaops Damai Cartenz Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan, pelaku penembakan yang menewaskan tiga ASN di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Muliama, diduga dilakukan kelompok KKB Kodap III Ndugama.
"Dari hasil penyelidikan sementara diduga pelaku penembakan adalah anggota KKB Kodap III Ndugama namun siapa pelakunya masih didalami," kata Kaops Damai Cartenz Irjen Pol Faizal di Jayapura, Rabu.
We Are The X retweeted
Semprot Bos TVRI-Antara di DPR, Ponakan Prabowo: APBN Hanya untuk Kasih Makan ASN!
~NJ
We Are The X retweeted
Info apakah ini bner @PNS_Ababil
We Are The X retweeted
Akun sesat sih ini, kemendikdasmencaja gak bilang gini, 900rbu langsung angkat jd pns langsung kacau nih negara.. cpns aja tiap pmbukaan tak prnah lebih 250rbu
PPPK menjadi PNS : BUKAN CPNS
Pada rapat dengan Komisi X, tanggal 31/08/2026, Kemendikdasemen MELURUSKAN beberapa hal
(persis seperti yg pernah kami jelaskan sebelumnya) sbb:
1. PPPK Guru 908.000 adalah PERUBAHAN STATUS menjadi PNS melalui seleksi.
2. Yang 500ribuan adalah formasi baru yg diperebutkan pendaftar baru.
(silahkan dengarkan video berikut dengan seksama)
Sehingga disimpulkan:
908.000 PPPK Guru menjadi PNS tetap melalui seleksi, tapi bukan CPNS, karena TIDAK ADA PEREBUTAN FORMASI.
Catatan :
Sangat wajar jika selama ini banyak yg salah menerjemahkan pengumuman Menpan RB beberapa waktu yg lalu, karena selama 3 jam raker dengan Komisi X, baru 10 menit terakhir hal ini diluruskan.
Bagaimana dengan CPNS Umum?
CPNS Umum tidak ada hubungannya dengan hal ini, karena bahkan pada rapat tsb penyebutkan Tenaga Kependidikan (Non Guru) dikeluarkan dari Kesimpulan karena hal ini khusus Guru.
We Are The X retweeted
Baru tahu ternyata Bapak Anggota Dewan yang terhormat ini (M. Rifqinizamy Karsayuda) dulunya adalah ASN Dosen di Fakultas Hukum Lambung Mangkurat namun dipecat dan mundur sebagai dosen tahun 2016 setelah terbukti menggunakan ijazah dan gelar master palsu yang diklaim berasal dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
Urus SKCK-nya gimana ini pas mau jadi anggota dewan? 😌
Enteng bener ya ini orang ngomong. Kalau jadi anggota dewan harus ikut tes CAT, gak yakin juga pada bisa lulus tuh 😌
Sebagai ASN Nakes di Puskesmas, malah kami kebanyakan lembur pak. Pagi sampai siang pelayanan dalam gedung, setelah itu lanjut pelayanan luar gedung kayak kunjungan rumah, posyandu, pas baliknya harus menginput hasil pelayanan lagi.
Kebutuhan dunianya? Gaji pas-pasan, jaspel seadanya, TPP kagak dapat.
Menggeneralisir seluruh ASN seperti ini hanya akan melukai mereka yang telah bekerja keras demi perbaikan kualitas pelayanan publik.
We Are The X retweeted
Ternyata kesalahan berpikir ini ada di mana mana ya. Outcome itu gak bisa dituntut di level individu pegawai level pelaksana kelas umbi2an. Ketercapaian outcome itu perlu kerjasama lintas satker bahkan lintas K/L. Maka outcome itu dituntutnya di tingkat pengambil kebijakan.
KDM: ASN Pikirannya Cuma Tukin
***
Di pikirannya apakah outcome dan benefit, output, outcome dan benefit?
Tidak. Di pikirannya adalah tukin.
Hampir enggak ada. Saya menemukan idealisme tentang cita-cita besar.
Apalagi negara berkemakmuran, enggak ada. Sempit.
Obrolan yang dibicarakan dalam diskusi di antara mereka, enggak pernah ngomongin bangsa ke depan.
Enggak pernah bagaimana menguasai. Tidak pernah.
Yang diomongin adalah TUKIN!!!
***
LAH YANG MESTINYA NGURUS IDEALISME SAMA CITA-CITA BANGSA MAH PEMERINTAH PAKKKK.
TUGAS PEJABAT. TUGAS PEMERINTAH.
UMBI YA BENER NGOMONGIN TUKIN BJIRRRRR
We Are The X retweeted
Terdengar empatik, tapi bodoh.
Gini lho bu menteri, kecelakaan kereta itu nggak selalu tabrakan depan-belakang.
Jika terjadi anjlokan akibat masalah wesel atau patah rel, gerbong tengah yg justru bisa mengalami efek teleskopik yg juga sangat mematikan.
Lagian gini lho, ini soal crowd management. Gerbong khusus perempuan itu di ujung tujuannya membantu memisahkan arus penumpang laki2 dan perempuan sejak di peron stasiun. Jika gerbong khusus perempuan diletakkan di tengah, bakal sangat kacau saat jam2 sibuk.
Kalau solusinya cuma pindah gerbong, menjauhkan satu kelompok dari zona bahaya berarti secara menteri ini sangat sadar utk menempatkan kelompok lain (laki-laki dan penumpang umum) di zona maut.
Benar2 komentar nggak etis dalam konteks keselamatan publik. Bukannya ngepush utk meningkatkan standar keamanan, malah pindah gerbong.
Heran, anggota kabinetnya prabowo ini kok banyak banget yg nggak mutu dan absun kek gini.
We Are The X retweeted
Sambil Sales AMDK, Beras Solok, Bakso, sama Motor min.. – at Lubuk Baja, Indonesia
We Are The X retweeted
UU ASN ini rasanya sering sekali diutak atik dalam waktu yang berdekatan. Tapi realiasasi penghasilan yang layak, meritokrasi dan ekosistem kerja yang baik masih jauh panggang dari api. Sebenarnya apa sih yang mereka pikirkan soal ASN ini 🤔🤔
Komisi II Akan Revisi UU ASN, Permudah Pemerintah Mutasi PNS
tirto.id/dpr-akan-revisi-uu-…
We Are The X retweeted
Sobat BKN perlu tahu kalau pengangkatan menjadi CPNS dari status apa pun sebelumnya, baik dari non-ASN maupun PPPK, tidak bisa dengan pengangkatan secara langsung, tetap harus melalui proses pengadaan dari Panselnas.
Cek faktanya via pernyataan Kepala BKN Prof. Zudan berikut 🙌
We Are The X retweeted
Makanya itu uda..
Mending gaji PNS dinaikin, biar level konsumtifnya makin naik di akar rumput.
PNS naik gaji bakal naikin permintaan ke barang2 sekunder dan tersier.
Kek pergi wisata, belanja, makan di restoran. Terus akhirnya gerakin ekonomi daerah.
Ini gaji PNS udah 10 tahun lebih naiknya cuman 2-3 kali. Itupun ga signifikan.
We Are The X retweeted
Replying to @itstime4changed
We Are The X retweeted
Yup. Cuma @kempanrb yang kepikiran ide tolol ini.
We Are The X retweeted
Ada instansi yang capek capek naikin nilai RB, ngerjain kerjaan instansi lain, nerima MOU dengan semua K/L lain, ground check sana sini, eh ujung ujungnya kalah sama Kementerian baru 7 bulan. Makanya omong kosong itu meritokrasi.
We Are The X retweeted
Cc. @PNS_Ababil @PNS_Garis_Lucu @ASN_UnderCover
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Mulyono, tercatat menjabat sebagai komisaris di 12 perusahaan. Temuan ini muncul seiring penetapan Mulyono sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengaturan restitusi pajak.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, fakta rangkap jabatan tersebut akan dilihat dari sisi etik dan kepatuhan internal Kementerian Keuangan. Selain itu, penyidik juga akan mendalami apakah kepemilikan jabatan di sejumlah perusahaan tersebut berkaitan dengan modus dugaan tindak pidana korupsi.
"Yang pertama itu tentu nanti akan dilihat secara etiknya oleh internal di Kementerian Keuangan ya apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (10/2).
Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Selain Mulyono, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Dian Jaya Demega selaku fiskus anggota Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin dan Venasius Jenarus Genggor alias Venzo selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (BKB). Perkara ini berkaitan dengan pengajuan restitusi PPN PT BKB tahun pajak 2024 dengan nilai restitusi yang disetujui sebesar Rp 48,3 miliar.
Dalam prosesnya, Mulyono diduga meminta “uang apresiasi” Rp 1,5 miliar agar permohonan restitusi dikabulkan. Uang tersebut kemudian dibagi kepada para pihak, dengan Mulyono menerima Rp 800 juta. KPK telah menyita barang bukti uang tunai Rp 1 miliar dan menjerat para tersangka dengan pasal-pasal dalam UU Tipikor dan KUHP.
📸: Dok. Antara/Reno Esnir.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.
📝: newsupdate | update | news | oneliner | R064 | E169 | E164
#bicarafaktalewatberita #kumparan




































