ustd atong retweeted
Gibran Diisukan Mundur Sore Ini, Bila...
Gibran Rakabuming Raka diisukan akan mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden, Selasa (10/11/2026) sore nanti.
Apabila DPR menyatakan bakal memulai proses pemakzulannya dalam sidang pada hari yang sama.
➡️Baca selengkapnya: suara.com/news/2026/11/10/07…
Jadikan Suara.com sumber berita:
Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan.
#WakilPresiden #Gibran #DPR #HMP RF
Mbma mingguan doji
doji
Harian sdh ok bgt
Kalau kaga ada pidato dan lain lain
Ini saham harusnya naik..
3
28
2,151
Lha khan sdh di bilang semoga low thn ini sdh waktu 48xx
Nanya lagi mau beli apa..
Hmmmmmm
Kalau lusa pagi msci kaga turunin ych
Naik semua lha untuk tahun ini..
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya melalui Badan Anggaran (Banggar), mendesak Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk memulihkan penilaian terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI) karena langkah evaluasi sepihak MSCI yang mengancam menurunkan status pasar saham Indonesia menjadi standalone market dinilai mengabaikan reformasi besar-besaran yang sedang berjalan di dalam negeri, serta memicu kepanikan pasar modal secara berlebihan. [1] (instagram.com/reel/DerE-U8p8…), [2] (rmol.id/amp/2026/11/09/72768…), [3] (suarasurabaya.net/ekonomibis…)
Berikut adalah rincian alasan utama mengapa DPR menyampaikan desakan keras tersebut:
1. Mengabaikan Upaya Reformasi OJK dan BEI
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menilai bahwa MSCI seolah menutup mata terhadap berbagai langkah pembenahan sistemik yang telah dieksekusi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI. Beberapa poin reformasi yang telah berjalan meliputi: [1] (instagram.com/reel/DerE-U8p8…)
• Kebijakan Free Float Berjenjang: Upaya pemenuhan batas minimum kepemilikan saham publik di pasar modal. [1] (dpr.go.id/kegiatan-dpr/berit…), [2] (instagram.com/reel/DerE-U8p8…)
• Penegakan Sanksi Tegas: Otoritas bursa telah menjatuhkan ratusan sanksi terhadap pelanggaran pasar modal demi menjaga keadilan bagi investor. [1] (instagram.com/reel/DerE-U8p8…)
• Demutualisasi Struktur BEI: Per September 2026, kepemilikan saham BEI tidak lagi eksklusif bagi Anggota Bursa (AB), tetapi juga memberikan ruang bagi investor nonanggota (perorangan maupun badan hukum) untuk memperkuat transparansi kebijakan bursa. [1] (rmol.id/amp/2026/11/09/72768…)
2. Memicu Kegaduhan dan Merusak Pasar Domestik
Pengumuman periode konsultasi oleh MSCI pada Oktober 2026 langsung berdampak destruktif terhadap stabilitas pasar modal domestik. [1] (dpr.go.id/kegiatan-dpr/berit…)
• Kejatuhan IHSG secara Ekstrem: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga 11,57 persen dalam waktu satu hari setelah rilis pengumuman tersebut. [1] (infobanknews.com/banggar-dpr…), [2] (suarasurabaya.net/ekonomibis…)
• Kerugian Saham Blue Chip: Kejatuhan harga yang tajam ikut menyeret saham-saham berkapitalisasi besar (big cap) yang memiliki fundamental kokoh. DPR menegaskan bahwa cara penilaian yang agresif tersebut justru merugikan iklim pasar yang sedang dibenahi. [1] (dpr.go.id/kegiatan-dpr/berit…), [2] (suarasurabaya.net/ekonomibis…), [3] (instagram.com/reel/DerE-U8p8…)
3. Kejanggalan Aksi Net Buy Investor Asing
DPR menyoroti anomali di mana pengumuman negatif MSCI membuat harga saham lokal berjatuhan, namun di saat yang sama investor asing justru memanfaatkan momentum kejatuhan harga tersebut untuk melakukan aksi beli bersih (net buy) dalam jumlah besar. Hal ini memicu pertanyaan dari parlemen mengenai motif di balik cara penilaian MSCI yang memicu kepanikan massal investor ritel lokal. [1] (instagram.com/reel/DerE-U8p8…)
Dengan adanya reformasi regulasi yang nyata dan komitmen tata kelola yang kian diperketat, DPR mendesak MSCI agar bersikap objektif dan segera memulihkan status penilaian Indonesia guna mengembalikan tingkat kepercayaan investor global ke arah yang positif. [1] (youtube.com/watch?v=ojprnHw0…), [2] (rmol.id/amp/2026/11/09/72768…)
Apakah Anda ingin tahu lebih dalam mengenai catatan evaluasi transparansi bursa yang disoroti oleh MSCI, atau dampak potensial jika klasifikasi Indonesia benar-benar turun menjadi standalone market?
Memang dpr ada wewenang intervensi ke msci ych...
Memang kaga enak kalau kaga ada duit..
Asing kaga hargai kita..
Taroh tgl 12 msci masukin kita ke flontir...
Saham di buang buang dengan berita jelek ..
Habis mereka kenyang dpt barang
Thn depan indonesia batal di masukan ke alone alone...
Hbs otu ihsg masuk lagi ke energi
Dengan embel embel ojk telah bersih ...
Nasib org miskin....
ustd atong retweeted
ALASAN NAGA NAGA LAKUKAN TRANSFER PRICING KE SINGAPURA KARNA PAJAK DI SINGAPURA LEBIH MURAH DARIPADA INDONESIA
jadi gini guys, ini penjelasan kenapa perusahaan sering memakai transfer pricing (penentuan harga antar perusahaan satu grup) lewat singapura
pertama, transfer pricing itu harga yang dipakai saat satu perusahaan jual atau beli ke perusahaan lain yang masih satu grup, misalnya induk di satu negara dan anak usaha di negara lain, teksnya bilang motivasinya umumnya soal optimalisasi finansial, efisiensi pajak, dan pengelolaan rantai pasok
motivasi pertama yang disebut adalah menghemat pajak, singapura disebut punya tarif pajak korporasi yang relatif kompetitif dan banyak insentif dibanding indonesia
lalu ada yang disebut "pengalihan laba" (profit shifting), yaitu perusahaan menjual komoditas dari indonesia, contohnya cpo atau batu bara, ke perusahaan afiliasi atau trading company di singapura dengan harga lebih murah dari harga pasar, istilahnya under-invoicing
akibatnya, laba besar tercatat di singapura yang pajaknya lebih kecil, sedangkan perusahaan di indonesia mencatat laba tipis atau bahkan rugi, sehingga pajak yang dibayar di indonesia jadi kecil
motivasi kedua soal efisiensi rantai pasok, singapura dikenal sebagai pusat logistik, keuangan, dan perdagangan internasional, jadi grup perusahaan sering mendirikan perusahaan perantara di sana untuk mengatur kontrak, pembiayaan, atau pemasaran sebelum barang dikirim ke negara tujuan akhir, misalnya amerika serikat
motivasi ketiga soal devisa dan fleksibilitas keuangan, lewat perusahaan afiliasi di negara transit seperti singapura, korporasi disebut bisa lebih leluasa mengelola arus kas, hasil ekspor, dan devisa di luar sistem domestik
jadi bahasa gampangnya, perusahaan besar memakai singapura sebagai "pos perantara" supaya untungnya tercatat di sana yang pajaknya lebih ringan, dan karena singapura memang pusat dagang yang praktis
nah menurut kalian guys, kalau praktik seperti ini dianggap merugikan negara, apa yang paling efektif untuk mencegahnya tanpa mengganggu usaha yang jujur?
















