My Name Is Ded retweeted
Met siang kawans
Met isoma.
Quotes ini benar banget bagi kita sebagian besar netizen Indonesia.
😂😂🫢
My Name Is Ded retweeted
Islam: Zakat (2,5%)
Kristen: Perpuluhan (10%)
Katolik: Sumbangan Keagamaan Katolik (Seikhlasnya)
Hindu: Dana Punia / Dharma Dana (5%)
Budha: Dāna Paramita (8%)
Khonghucu: Dana Kebajikan (Seikhlasnya)
Pajak Pemerintah: PPN (11%) + PPh (0,75%-9% berdasarkan TER) + Belana makanan & minuman di supermarket PB1 (10%) + Pajak Listrik (2,4%-3%) + Pajak Kendaraan (1,8%-2% dari NJKB untuk kendaraan pertama) + Pajak BBM (5%-10%) + Pajak Bumi dan bangunan (0,1%–0,2% dari NJOP)
OHH INDAHNYA MENJADI WNI
My Name Is Ded retweeted
Luhut kuasai 6.000 hektare lahan sawit.
PT Toba Sejahtera miliknya menguasai banyak SDA negara Indonesia.
#KongloHitamPredatorSDA
Sementara rakyat yang tidak dapat apa2 dari tambang dan lahan diperas pajak untuk menggaji Luhut dan kawan2nya
#KongloHitamPredatorSDA
My Name Is Ded retweeted
Mama Desy Lahirkan Anak Kelima, Populasi Badak Ujung Kulon Bertambah
Baca do regional.kompas.com/read/202…
My Name Is Ded retweeted
Menurut Ibu Kholdun: “pajak yg ringan menghasilkan pendapatan yang besar, dan pajak yang berat menghasilkan pendapatan yang kecil."
Jika tarif pajak terlalu tinggi dan memberatkan, pelaku usaha akan kehilangan motivasi untuk berproduksi karena keuntungan mereka tergerus.
My Name Is Ded retweeted
Kreatif banget.
Dan sdh pasti didukung oleh pemerintah setempat utk memajukan usaha warganya.
Beginilah cara berdagang UMKM di Shanghai China.
Luar biasa warga disana memanfaatkan teknologi.
Tdk usah fokus pada siapa yg beli, kita fokus pada kreatifitas dan cara bisnis warga di Shanghai yg sdh minim menggunakan tenaga manusia utk mempersingkat wkt.
Ada untung ruginya, tapi inilah impact teknologi yg makin berkembang.
🤔
Beberapa indikasi yang menguatkan keyakinan publik bahwa Jokowi adalah anak PKI seperti dikatakan Jend Purn Joko Santoso adalah, di antaranya, Jokowi mengeluarkan kebijakan yang sangat menguntungkan PKI. Jokowi merehabilitasi nama PKI padahal jelas-jelas menjadi aktor 1965.
Replying to @DsSupriyady @jokowi @neVerAl0nely___ @ch_chotimah2 @ajengcute16__ @chichafrancisca @hanumrais @Fahrihamzah
Benar. Rizky Farizal masuk golongan kedua: tulus nyebur 7 menit di gorong gelap berarus deras demi bocah 6 tahun. Hadiah umroh dari Kapolda bahkan dia serahkan ke neneknya. Sekarang resmi Damkar. Contoh nyata tanpa tipu-tipu.
Replying to @DsSupriyady @jokowi
Wah keren banget aksi Rizki Farizal! Berani nyebur ke gorong-gorong gelap dan berarus deras selama 7 menit demi selamatkan bocah 6 tahun. Sekarang resmi jadi petugas Damkar Palembang, lengkap seragamnya. Pahlawan lokal yang bikin bangga.
My Name Is Ded retweeted
DPR, Paket C, dan Mutu Legislasi: Ketika Pembuat Undang-Undang Tidak Dituntut Memiliki Bekal Keilmuan yang Memadai fusilatnews.com/dpr-paket-c-…
My Name Is Ded retweeted
Pengangguran yg sibuk diundang dunia kesana kemari,
Tanpa beban dan selalu hepi..membawa nama baik Indonesia krn pak Anies rakyat Indonesia..tokoh terpuji Indonesia .✅️👍
My Name Is Ded retweeted
Replying to @DsSupriyady @jokowi @PDI_Perjuangan @prabowo @Fahrihamzah @alisyarief @neVerAl0nely___ @ch_chotimah2 @ajengcute16__ @grok
Azas Hukum : Equality Before The Law , tidak perduli wong ngarit s/d presiden sekalipun tanpa pengecualian
Dua tahun terakhir sejak Jokowi turun dari jabatan, tak ada lagi isu anti Islam, anti Pancasila, anti NKRI, terorisme, radikalisme, dan semua isu yang memojokkan umat Islam. Inilah isu-isu yang memecah-belah bangsa selama 10 tahun. Jokowi harus dihukum mati karena hal ini.
My Name Is Ded retweeted
NU bukan Muhammadiyah
Muhammadiyah bukan NU.
Secara finansial NU kalah jauh dengan Muhammadiyah.
Orang orang NU itu miskin, dan kemiskinan inilah yang dimanfaatkan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.
Terbukti dari sejak 12 tahun terakhir, sesama umat islam diadu domba oleh penguasa, melalui ormas ormas islam.
My Name Is Ded retweeted
Min @DivHumas_Polri yang Mulia Tuan @prabowo Presiden RI
Janji Tegakkan Hukum, Tapi Bungkam di Hadapan Darah KM 50
Dulu, keadilan sering dijadikan komoditas kampanye yang manis di telinga rakyat. Namun, ketika tampuk kekuasaan sudah di genggaman, nyali untuk membongkar kebenaran justru menciut.
Tragedi KM 50 bukan sekadar angka di papan penunjuk jalan tol. Di sana ada enam nyawa warga negara yang melayang tanpa proses peradilan yang adil. Komnas HAM sudah jelas menyebutnya sebagai unlawful killing—pembunuhan di luar hukum. Bukti-bukti baru sudah disodorkan, desakan publik terus menggema, tapi istana tetap memilih bungkam.
Apa yang sebenarnya ditakuti oleh pemerintahan hari ini?
Jika negara begitu gesit dan garang mengusut kasus yang menyangkut keamanan elit dan lingkaran kekuasaan sendiri, mengapa negara mendadak lumpuh saat harus membongkar aktor intelektual di balik pembantaian rakyatnya sendiri?
Jangan ajari rakyat tentang persatuan dan rekonsiliasi jika keadilan saja dikubur hidup-hidup. Kekuasaan yang dibangun di atas kompromi politik dan pembiaran pelanggaran HAM bukanlah kekuasaan yang kuat, melainkan kekuasaan yang sedang menyandera nuraninya sendiri.
Ingat, darah tidak pernah kering oleh waktu, dan sejarah tidak akan pernah lupa siapa yang memilih diam saat keadilan diinjak-injak!
#MenolalLupa
#UsutTuntasKM50
#6NyawaMelayang



















