Novi

KECAMAN KERAS DAN SOMASI TERBUKA ATAS NAMA RAKYAT SUMATERA KEPADA KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO ATAS TINDAKAN ANGGOTA POLRI DI PONPES PUTRI SUKOHARJO! Tembusan: @prabowo @bang_dasco @habiburokhman Kepada Yth. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto PERIHAL: KECAMAN KERAS DAN SOMASI TERBUKA ATAS DUGAAN TINDAKAN BERLEBIHAN ANGGOTA POLRI DALAM PENGGEREBEKAN PONDOK PESANTREN PUTRI DI SUKOHARJO. Wak @SuyudiArioSeto, Atas nama rakyat Sumatera, Awak mengecam keras tindakan anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan di lingkungan pondok pesantren putri pada tengah malam dengan membawa personel bersenjata laras panjang. Apakah menurut Kapolri tindakan seperti itu pantas dilakukan di lingkungan pendidikan yang dihuni anak-anak perempuan, termasuk mereka yang masih di bawah umur? Jika memang terdapat dugaan tindak pidana pembakaran warung, silakan lakukan penyelidikan dan penegakan hukum. Tidak ada seorang pun yang berhak menghalangi proses hukum. Tetapi apakah dugaan tindak pidana dapat dijadikan pembenaran untuk menghadirkan aparat bersenjata lengkap di lingkungan pendidikan putri pada tengah malam, tanpa mempertimbangkan rasa aman dan kondisi psikologis para santriwati? POLISI BUKAN PEMEGANG KEKUASAAN TANPA BATAS. Kewenangan kepolisian dibatasi hukum, prosedur, prinsip proporsionalitas, dan kewajiban menghormati hak asasi manusia. Sebagaimana diingatkan oleh Martin Luther King Jr. Ketidakadilan di mana pun adalah ancaman bagi keadilan di mana pun. Lebih jauh, apabila benar tuduhan pembakaran yang diarahkan kepada pihak pesantren tidak terbukti, maka tindakan aparat tersebut harus diperiksa secara serius. Jangan sampai masyarakat mendapatkan kesan bahwa lembaga pendidikan Islam diperlakukan berdasarkan prasangka, bukan berdasarkan bukti. Kami tidak akan menuduh seluruh institusi Polri menganut Islamofobia. Namun, Kapolri wajib memastikan tidak ada diskriminasi maupun perlakuan yang merendahkan kelompok masyarakat berdasarkan identitas keagamaannya. Nelson Mandela pernah menegaskan: To deny people their human rights is to challenge their very humanity. Menolak hak asasi manusia seseorang berarti menantang kemanusiaannya sendiri. MELALUI SOMASI TERBUKA INI, ATAS NAMA RAKYAT SUMATERA, KAMI MENUNTUT KAPOLRI: 1. Segera melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh anggota yang terlibat dalam penggerebekan tersebut. 2. Membuka secara transparan kronologi kejadian, dasar hukum tindakan, surat perintah, serta alasan penggunaan personel bersenjata laras panjang. 3. Menjelaskan apakah prosedur perlindungan anak dan penghuni pondok pesantren telah dipenuhi. 4. Memastikan kondisi psikologis para santriwati yang terdampak mendapat perhatian dan pemulihan yang layak. 5. Menyampaikan hasil evaluasi kepada publik serta menjatuhkan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran disiplin, kode etik, maupun hukum. 6. Memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban resmi kepada masyarakat, khususnya keluarga para santriwati dan pihak pesantren. KAPOLRI, JANGAN ANGGAP KECAMAN INI SEBAGAI SERANGAN TERHADAP POLRI. INI ADALAH TUNTUTAN AGAR POLRI TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANNYA. Kami memberikan desakan agar Kapolri segera merespons persoalan ini secara terbuka dan menunjukkan langkah konkret, bukan sekadar memberikan pernyataan normatif. Apabila tidak ada evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas, rakyat Sumatera akan terus menyuarakan desakan reformasi kepolisian, termasuk tuntutan evaluasi kepemimpinan Kapolri dan pergantian jabatan apabila dinilai gagal menjalankan tanggung jawabnya. Presiden dan DPR juga harus memperhatikan persoalan ini. Jangan biarkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum semakin runtuh akibat tindakan yang tidak mendapatkan evaluasi. Mahatma Gandhi mengajarkan The true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members. Ukuran sejati suatu masyarakat dapat dilihat dari bagaimana ia memperlakukan anggota masyarakatnya yang paling rentan.