M Taufik Zoelkifli (@Emtezet) header
M Taufik Zoelkifli (@Emtezet) profile picture

Bekerja dengan Cinta, untuk kebaikan negeri tercinta Indonesia dan manusianya.

Jakarta
Joined June 2009
Photo by M Taufik Zoelkifli (@Emtezet)Photo by M Taufik Zoelkifli (@Emtezet)Photo by M Taufik Zoelkifli (@Emtezet)Photo by M Taufik Zoelkifli (@Emtezet)Photo by M Taufik Zoelkifli (@Emtezet)Photo by M Taufik Zoelkifli (@Emtezet)Photo by M Taufik Zoelkifli (@Emtezet)Photo by M Taufik Zoelkifli (@Emtezet)Photo by M Taufik Zoelkifli (@Emtezet)Photo by M Taufik Zoelkifli (@Emtezet)
Nasihat untuk kita semua terutama untuk para pemimpin dan anak2nya di negeri tercinta, INDONESIA!
1
114
Setelah menyimak analisis pengamat politik Rico Marbun, saya melihat polemik mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkembang di tiga gelanggang: hukum, opini publik, dan politik. Hingga 11 November 2026, posisi Gibran mendapat tekanan dari putusan pengadilan dan usulan lintas fraksi di DPR. Di ruang publik, ia masih punya kesempatan menjelaskan dokumen pendidikannya dan menjawab pertanyaan yang muncul. 1. Hukum — Surat penyetaraan dibatalkan Mahkamah Agung (MA), melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019 dan memerintahkan pejabat penerbit mencabutnya. MA menilai dokumen yang mendasari penerbitan surat tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan bahwa bukti yang diajukan di persidangan belum meyakinkan Mahkamah mengenai adanya ijazah atau dokumen kelulusan yang dapat menjadi dasar penyetaraan. Kedua putusan itu memperkuat pertanyaan mengenai pemenuhan syarat pendidikan saat pencalonan. Penilaian atas dasar pemberhentian dari jabatan mengikuti mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945. 2. Opini publik — Gibran mendapat ruang untuk menjelaskan posisinya Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 10 November. Dalam keterangan persnya, Gibran mengatakan Presiden menyarankannya menunjukkan dokumen pendidikan dalam proses di PTUN dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai kemungkinan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA. Foto Joko Widodo membungkuk merapikan berkas di lantai ruang sidang PN Jakarta Timur, dalam perkara terpisah, juga memunculkan simpati di kalangan sebagian warganet. Saya belum menemukan survei representatif yang dapat menunjukkan apakah simpati itu beralih menjadi dukungan agar Gibran tetap menjabat. 3. Politik — Usulan lintas fraksi masuk ke DPR Pada 11 November, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Para pengusul meminta DPR menindaklanjuti dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Angka itu menunjukkan luasnya dukungan lintas fraksi pada tahap pengusulan. Sikap resmi DPR masih bergantung pada keputusan rapat paripurna. Jika usul diterima, DPR membentuk panitia khusus untuk membahasnya. Untuk membawa pendapat DPR ke MK, Pasal 7B mensyaratkan rapat paripurna dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR, dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir. Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan. Pertanyaan politik terdekat adalah apakah dukungan untuk mengajukan HMP akan berkembang menjadi dukungan yang cukup untuk membawa perkara ini ke MK.
1
1
3
175
Apakah untuk menjabat sebagai Walikota di Indonesia, misalnya Walikota Solo, ada syarat punya ijazah setingkat SMA?
1
3
98
M Taufik Zoelkifli retweeted
Berita ini jangan sampai redup, please
66
948
27
1,472
21,367
*Fraksi PKS Minta Gubernur Tinjau Ulang Konser Bocelli dan Buka Dukungan Pemprov DKI* Jakarta — Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan atas rencana penyelenggaraan konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran pada 3 November 2026 yang akan datang. Fraksi meminta Gubernur DKI Jakarta segera menindaklanjuti aspirasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat melalui evaluasi serta koordinasi dengan instansi yang berwenang. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli (MTZ), menegaskan bahwa dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintah, termasuk pemberian dukungan terhadap kegiatan internasional. “Fraksi PKS mendukung aspirasi MUI dalam membela rakyat Palestina. Kami meminta Gubernur segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kepolisian untuk meninjau kembali penyelenggaraan konser ini, termasuk mengupayakan pembatalan melalui kewenangan, dasar hukum, dan prosedur yang sah,” ujar Taufik, Sabtu (31/10/2026). Keberatan tersebut merujuk pada informasi mengenai rekam jejak Bocelli yang dipersoalkan MUI, khususnya dugaan keterlibatan dalam kegiatan penggalangan dana yang mendukung militer Israel. Menurut Taufik, informasi itu perlu ditelaah secara cermat, disertai kesempatan klarifikasi bagi pihak terkait. “Pemerintah perlu memberikan jawaban yang jelas atas keberatan masyarakat. Pertimbangan pariwisata dan ekonomi kreatif harus berjalan bersama tanggung jawab kemanusiaan serta komitmen Indonesia menentang penjajahan,” katanya. Fraksi PKS juga meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan secara terbuka apakah terdapat dukungan terhadap konser tersebut, baik berupa rekomendasi, kerja sama promosi, penggunaan fasilitas daerah, pembiayaan APBD, pembelian tiket, maupun sponsor BUMD. “Apabila ada dukungan Pemprov atau BUMD, publik berhak mengetahui dasar keputusan, nilai, sumber dana, dan pihak yang menyetujuinya. Kami meminta penjelasan berdasarkan dokumen agar pengawasan dapat dilakukan secara objektif,” tegas Taufik. Fraksi meminta setiap dukungan daerah, apabila ada, dievaluasi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, tata kelola, kewajiban hukum, serta konsekuensi perjanjian yang berlaku. Taufik juga mendorong Pemprov membuka dialog dengan MUI, penyelenggara, dan instansi terkait. Pemerintah perlu menyampaikan pertimbangan serta keputusannya secara terbuka, sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dan menghormati penyampaian pendapat secara damai. “Kami menghargai perhatian dan kritik masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi DPRD. Aspirasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui permintaan penjelasan, pemeriksaan dokumen, dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Mengingat jadwal konser yang semakin dekat, Fraksi PKS meminta jawaban tertulis dari Pemprov DKI Jakarta paling lambat 2 November 2026. Penjelasan tersebut diperlukan sebagai bahan tindak lanjut pengawasan melalui mekanisme DPRD.
1
3
335
Musik pengiring boleh ngadat, tetapi Ebiet G. Ade tetap punya cara untuk menghidupkan panggung. Momen istimewa itu terjadi pada penutupan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS, 20 Oktober 2026. Ebiet sudah berada di atas panggung ketika musik pengiring yang sedianya menyertai penampilannya tak kunjung berbunyi. Upaya perbaikan berlangsung cukup lama. Di tengah penantian itu, Ebiet mengambil inisiatif. Dengan gitar di tangannya, ia mulai bernyanyi. Petikan senar dan suara khasnya mengisi waktu yang semula terancam berlalu begitu saja. Justru dalam penampilan yang sederhana itulah kematangan seorang musisi terasa kuat. Ketepatan mengolah suara, penghayatan terhadap lirik, dan kepiawaian memetik gitar menyatu menjadi sajian yang berkesan. Pengalaman panjang di panggung membuatnya mampu menghadapi kendala teknis dengan tenang dan tetap memberikan yang terbaik kepada penonton. Bagi saya, kejadian ini menjadi salah satu bagian paling berkesan dari acara tersebut. Di hadapan para politisi dan kader PKS dari seluruh Indonesia, Ebiet memperlihatkan bagaimana keterampilan yang terus diasah membuat seseorang siap menghadapi keadaan yang tak terduga. Ada pelajaran yang bisa dibawa pulang: ketika rencana tersendat, ketenangan dan kemampuan untuk berinisiatif dapat membuka jalan. Malam itu, musik pengiring sempat berhenti. Namun, suara dan gitar Ebiet membuat pertunjukan terus berarti.
1
3
10
552
Salah satu Wapres yg bikin bangga!
1
1
5
379
Habibie dan Gibran memang sama-sama pernah menjadi Wapres. Bung Hatta, Adam Malik, dan Ma'ruf Amin juga. 😄 Tapi persoalannya bukan persamaan jabatan, melainkan pembuktian persyaratan pendidikan. Jangan sampai karena sama-sama pernah menjadi Wapres, lalu dianggap riwayat pendidikan dan kompetensinya sama. Logika itu harus membandingkan hal yang relevan, bukan sekadar mencari persamaan. Kalau begitu, becak dan Mercedes juga sama-sama punya roda dan bisa mengangkut penumpang. Tapi tentu tidak otomatis setara. 😅 Yang perlu dijelaskan adalah dokumen dan legalitasnya, bukan siapa yang dibandingkan dengan siapa.
1
1
85
CSR SARANA JAYA: BUKAN SEKADAR MEMBANGUN HUNIAN, TETAPI JUGA MEMBERDAYAKAN WARGA Bersama Panitia Khusus (Pansus) CSR DPRD DKI Jakarta, saya melakukan kunjungan lapangan ke Apartemen Nuansa Samawa, Pondok Kelapa, yang dikelola BUMD DKI Jakarta, PT Pembangunan Sarana Jaya. Didampingi Direktur Utama Sarana Jaya, Bernard Yohanes, kali ini kami bukan meninjau bangunan apartemennya, melainkan melihat langsung manfaat program CSR yang diberikan kepada masyarakat. Ada empat program yang kami tinjau: 1. Urban Farming dan Budidaya Lele, untuk mendukung ketahanan pangan dan membuka peluang ekonomi warga. 2. PAUD, sebagai sarana pendidikan anak usia dini. 3. Taman Bacaan, untuk meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat. 4. Bank Sampah, untuk mendorong pengelolaan sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi warga. Program-program ini diperuntukkan bagi penghuni Samawa, Swasana, serta masyarakat di lingkungan sekitarnya. Terlepas dari sejumlah kekurangan yang masih perlu diperbaiki, saya mengapresiasi langkah Sarana Jaya yang memprioritaskan masyarakat di sekitar wilayah usahanya. Bagi saya, keberhasilan sebuah BUMD tidak cukup diukur dari keuntungan perusahaan atau megahnya bangunan yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Ke depan, program CSR seperti ini perlu terus dikembangkan, dievaluasi, dan dijaga keberlanjutannya agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan warga. M. Taufik Zoelkifli Anggota Pansus CSR DPRD DKI Jakarta youtu.be/xksEZ0zJp_o?si=CK_L…
1
1
2
168
10 Tahun Ganjil-Genap: Jangan Sampai Kemacetan Berkurang, tetapi Ekonomi Jakarta Ikut Tertekan! Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada 1 Oktober 2026, M. Taufik Zoelkifli (MTZ) menyampaikan interupsi di hadapan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo. Ia meminta agar kebijakan ganjil-genap yang telah berjalan hampir satu dekade dievaluasi secara menyeluruh. Selama ini, evaluasi ganjil-genap lebih banyak berfokus pada kemacetan dan kelancaran lalu lintas. Padahal, ada dampak lain yang tidak kalah penting, yakni pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut pengamatan MTZ, sejumlah mal dan pertokoan yang berada di ruas jalan ganjil-genap mengalami penurunan kunjungan dan omzet. Pembatasan kendaraan membuat sebagian masyarakat enggan berbelanja di kawasan tersebut dan memilih lokasi lain yang lebih mudah dijangkau. Bahkan, ada pusat usaha yang akhirnya tutup. Di sisi lain, kebijakan ini turut mendorong pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan di pinggiran Jakarta. Hal tersebut dapat membantu pemerataan ekonomi dan mengurangi penumpukan aktivitas di pusat kota. Namun, apabila investasi dan kegiatan perdagangan justru berpindah ke luar Jakarta, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat terdampak. Karena itu, evaluasi ganjil-genap tidak boleh hanya mengukur jumlah kendaraan dan tingkat kemacetan. Dampaknya terhadap dunia usaha, pergerakan konsumen, investasi, dan penerimaan daerah juga perlu dikaji berdasarkan data yang objektif. Evaluasi bukan berarti kebijakan ganjil-genap harus dihapus. Manfaat yang telah dicapai perlu dipertahankan, sementara dampak negatifnya harus dicarikan solusi. Jakarta membutuhkan kebijakan transportasi yang tidak hanya mampu mengendalikan kemacetan, tetapi juga menjaga pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan usaha masyarakat.
1
137
mediaindonesia.com/megapolit… – at Jakarta Capital Region, Indonesia
2
34
Rute LRT Jakarta dari Velodrome ke Manggarai diresmikan Presiden @prabowo hari ini (16 Sep 2026). Saya ikut uji cobanya kemarin.
4
130
Saya kira kita semua sepakat: challenge membaca Surah Adh-Dhuha dengan hadiah minuman keras itu bukan sesuatu yang lucu, bukan juga sesuatu yang bisa dianggap sepele. Bagi umat Islam, Al-Qur’an itu mulia. Jadi ketika ayat suci dikaitkan dengan minuman keras, wajar kalau masyarakat merasa tersinggung dan kecewa. Kasus ini mengingatkan kita pada kasus Holywings dulu, ketika promo memakai nama Muhammad dan Maria juga bikin gaduh besar. Tapi saya ingin kita tetap cool dan fair. Soal apakah ada unsur pidana, penistaan agama, atau pelanggaran hukum lainnya, biarkan Kepolisian bekerja. Jangan buru-buru menghakimi, apalagi sampai isu ini digoreng menjadi konflik SARA. Tapi ada satu hal yang menurut saya nggak boleh lewat begitu saja: soal izin dan pengawasan. Ini kejadiannya di Ancol. Ada booth minuman beralkohol, ada promosi, ada pembagian atau penjualan produk. Maka publik berhak tahu: Izinnya lengkap atau tidak? Boleh jual atau membagikan alkohol di situ atau tidak? Promosinya sesuai aturan atau tidak? Dan pengawasan usia 21+ benar-benar dilakukan atau cuma formalitas? Permintaan maaf tentu kita hargai. Tapi sorry saja tidak cukup. Kalau semuanya sesuai aturan, buka dan jelaskan ke publik. Kalau ada pelanggaran, ya harus ditindak tegas. Jakarta boleh modern, boleh seru, boleh jadi kota event dan hiburan. Tapi modern itu bukan berarti bebas tanpa batas. Aturan tetap harus dijaga, etika tetap harus dijaga, dan keyakinan masyarakat tetap harus dihormati.
1
2
222
*MTZ Sambut Peresmian LRT Velodrome–Manggarai, Dorong Perpanjangan hingga Dukuh Atas Dipercepat* Jakarta — Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli atau MTZ, menyambut positif rencana peresmian LRT Jakarta rute Velodrome–Manggarai pada Agustus 2026. Kehadiran jalur tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperluas jaringan transportasi publik sekaligus meningkatkan konektivitas masyarakat di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Menurut MTZ, pengoperasian jalur Velodrome–Manggarai harus dilanjutkan dengan percepatan pembangunan rute hingga Dukuh Atas. Kawasan tersebut merupakan salah satu pusat integrasi transportasi terbesar di Jakarta yang menghubungkan berbagai moda, seperti MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, kereta bandara, dan TransJakarta. “Peresmian LRT Velodrome–Manggarai tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat. Namun, pengembangannya jangan berhenti sampai Manggarai. Perpanjangan jalur hingga Dukuh Atas harus segera dipercepat agar manfaatnya semakin luas,” kata MTZ pada Rabu (29/7/2026). MTZ menilai, tersambungnya LRT Jakarta hingga Dukuh Atas akan mempermudah perpindahan penumpang antarmoda dan mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Integrasi tersebut juga diyakini dapat membantu mengurangi kemacetan serta menekan polusi udara di Jakarta. “Semakin mudah masyarakat berpindah dari satu moda ke moda lainnya, semakin besar pula keinginan mereka menggunakan transportasi umum. Karena itu, konektivitas jalur, integrasi pembayaran, dan kemudahan akses harus disiapkan dengan baik,” ujarnya MTZ yang juga Anggota Komisi B. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pihak terkait memastikan kesiapan sarana, keselamatan perjalanan, akses pejalan kaki, fasilitas bagi penyandang disabilitas, serta keberadaan angkutan pengumpan menuju kawasan permukiman. “Transportasi publik tidak cukup hanya cepat dan modern, tetapi juga harus aman, nyaman, terjangkau, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menjadikan transportasi umum sebagai pilihan utama warga Jakarta,” pungkas MTZ.
3
287