Fun Day

ada unsur “meresahkan masyarakat” atau “mengganggu ketertiban umum” dalam Permen Komdigi tersebut. dan, itu justru yang meresahkan dan mengganggu dalam ilmu perundang-undangan. 🥺 1. Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011 mewajibkan peraturan dibentuk berdasarkan asas kejelasan rumusan. Artinya, norma harus jelas, tidak multitafsir, dan mudah dipahami. 2. Masalahnya, frasa “meresahkan masyarakat” tidak memiliki parameter yang objektif. Berapa banyak masyarakat yang harus resah? Seberapa besar keresahan yang dimaksud? Siapa yang menentukan ukuran keresahan tersebut? 3. Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011 juga mensyaratkan materi muatan peraturan mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. 4. Norma yang kabur membuat kita, sebagai warga, sulit memprediksi perilaku mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. 5. Selain itu, penggunaan frasa yang elastis membuka diskresi dan penafsir yang terlalu besar. Karenanya, bisa terjadi kesewenang-wenangan penguasa. 6. PR nya adalah ukuran "ketertiban umum" atau "meresahkan masyarakat" harus determinan. 7. Dan, itu sangat sulit, cenderung mustahil. Hari ini yang meresahkan mungkin Judol. Besok bisa pejabat. Lusa bisa Pinjol. 8. Perlu diingat, pembatasan hak (dalam hal ini kebebasan berpendapat/berkespresi) harus dirumuskan minimal dalam bentuk undang-undang, bukan permen, yang mesti adil, proporsional, dan tidak diskriminatif. *** bagaimana hukum menarik bukan? atau ngga? 🫠