Indah Ariani 🍉🍉🍉

@prabowo @kemenkop_ @agrinas_palma @DPR_RI @LKPPLPSE Transparansi bukan pilihan. Itu kewajiban. Ketika pejabat yang mengelola uang negara Rp 1,8 triliun menjawab kritik publik dengan “buat-buat dulu biar rame, nanti saya jelasin kalau sudah peak”, yang terjadi bukan sekadar komunikasi buruk. Itu adalah pengalihan beban akuntabilitas ke spekulasi publik. Uang itu bukan milik korporasi. Bukan milik pejabat. Itu pajak dan penerimaan negara yang dibayar rakyat. Setiap rupiahnya harus bisa dijelaskan: dasar hukumnya apa, sudah masuk DIPA dan mendapat persetujuan DPR atau belum, berapa unit yang sebenarnya, spesifikasi teknisnya seperti apa, harga satuannya berapa, proses pengadaannya bagaimana, dan manfaat konkretnya bagi program Koperasi Desa Merah Putih apa. Bukan “nanti kalau sudah ramai”. Sekarang. Pola komunikasi seperti ini berbahaya karena: 1. Menurunkan kepercayaan publik terhadap program prioritas. 2. Memberi kesan bahwa kritik rakyat adalah gangguan, bukan bagian dari kontrol demokratis. 3. Bertentangan dengan prinsip good governance dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Agrinas, menteri terkait, dan Presiden yang mencanangkan program ini punya tanggung jawab moral dan politik untuk segera mengeluarkan penjelasan resmi yang lengkap, dapat diverifikasi, dan terbuka untuk audit @bpkri serta pengawasan DPR. Rakyat tidak makan kata-kata. Rakyat butuh data. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus terkikis. Transparansi bukan opsi. Itu kewajiban.