
#PercayaJokowi ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ฉ Sudah biasa sendiri... Pornoโ DMโ https://teapawt.net/t.co/JflOpzT3A4
Joined May 2020
- Tweets54K
- Following9.4K
- Followers12.5K
- Likes1K
Pinned Tweet
Ternyata sejak era Gus Dur memang Ketum Banteng sudah melangkahi kedaulatan hukum๐๐
Petisi PERIKSA semua dokumen para bedebah di Senayan๐
c.org/T7jbY972sq
June ๐ฎ๐ฉ retweeted
16% + 24% + 40% = oposisi.
Sisanya cm 20% yg dukung Giant.
Good luck dan selamat berjuang untuk pendukung Giant.
Sorry, saya gak berhasrat mengutuk para bedebah tsb.
Karena relawan organik Pakde dan Gibran adalah org2 yg tahu adab beretika.
ITULAH BEDA kita dan mereka ๐
Biarkan KARMA yg akan memberi mereka hukuman paling pedih.
June ๐ฎ๐ฉ retweeted
Replying to @June_dya77
Ini diperjuangkan Gibran di PTUN makanya mau fight. Tujuannya ngincar PK soal keputusan MA dan MK dgn koordinasi ke kemndiknas kembali kalau sudah ada putusan PTUN. Tinggal kemendiknas koordiansi ke dinas pendidikan australia soal ijazah foundation apa kurang lebih sama dgn SMA.
Pakde turun gunung itu bukan tanpa tujuan.
Yg jago strategi selama ini siapa, itu.
Replying to @KiEdySularno
Strategi ini kemungkinan lagi dimainkan. Kalau strategi "sepaket" kemungkinan besar belum dipakai.
1
108
Siapapun yg dzolim pada Pakde, satu persatu akan mendapat balasannya.
Org baik itu pelindungnya TUHAN.
Bagaimanapun beliau adalah contoh manusia yang tidak silau dengan jabatan.
Ia tidak merasa tinggi padahal sangat tinggi.
Ia juga tidak pernah merendahkan orang lain padahal bisa saja kalau mau.
Ia tampil otentik sebagai manusia yang benar-benar taat pada Hukum.
Maafkan bangsamu yang memang masih belum dewasa secara politik.
June ๐ฎ๐ฉ retweeted
Akhirnya Rismon posting bukti kuat! Koran Kedaulatan Rakyat 29 Juni 2005 - 20 tahun lalu sebelum jadi Presiden - sudah tulis: Ir Joko Widodo calon Walkot Solo terpilih, pemuda lulusan Fakultas Kehutanan UGM 1985. Arsip cetak 2005 tidak bisa direkayasa.
Ini bukti paling otentik!
RI 1 @gibran_tweet
RI 2 nya KDM
Cocok buat 2029๐ช
Menurut survei terbaru dari SMRC KDM tembus di angka 35,5 % , ini sinyal kalau rakyat Indonesia memang sedang mencari pemimpin yang bisa kerja ๐ท
2029 akan menjadi ajang pemilihan umum dengan nama-nama baru dan dari sisi usia kelihatan masih dalam usia sangat bersemangat dan produktif.
1
96
June ๐ฎ๐ฉ retweeted
Sepertinya gambar di bawahโฌ ini lebih akurat bro @_Sadewa__
Jokowi sampai saat ini tetap setia bersama rakyat โ๏ธ
2029 calon paling kuat
Oalah, pantesan mas wapres semengerikan itu bagi politisi busuk otak sengklek๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
Ternyata begitu Gibran di zolimi, silent majoritynya bangkit ke permukaan, walah ini si udah jelas, 2029 anak muda dari Solo saja yg jadi presiden, biar pada tahu diri yg udah pada linu
57
June ๐ฎ๐ฉ retweeted
Lanjutan surat terbuka saya kepada Yth @dennyindrayana
Kita sama-sama tau kalau UUD 45 tidak memberi kewenangan kepada Presiden untuk pecat Wakil Presiden, karena status konstitusional Wakil Presiden tidak seperti menteri yang bisa di pecat kapan saja.
Atau, Presiden tidak punya kewenangan unilateral untuk mengatakan "Wakil Presiden saya diskualifikasi".
Justru UUD 45 secara khusus mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 7A dan 7B.
Pasal 7A bahkan menggunakan frasa "Presiden dan/atau Wakil Presiden"
Artinya, secara konstitusional dimungkinkan adanya proses pemberhentian terhadap Presiden atau Wakil Presiden saja.
Lalu pertanyaannya, siapa yang punya kewenangan konstitusional dalam konteks itu.
Sebagai rakyat biasa pemahaman saya jelas tidak secanggih @dennyindrayana dalam soal ini, tapi hasil bacaan sederhana saya terhadap UUD 45 saya melihat alur yang cukup jelas yaitu DPR-MK-MPR.
DPR terlebih dahulu menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Kemudian MK wajib memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut.
Tapi keputusan akhirnya tetap ada dilembaga MPR, apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan bukan didiskualifikasi seperti tuntutan Denny dkk.
Ingat bahwa MK sendiri menjelaskan bahwa kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden; MK bukan lembaga yang secara langsung memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden.
Karena itu saya ingin bertanya kepada Denny Indrayana sebagai pakar hukum konstitusi, bunyinya begini : "Apa dasar hukum dan mekanisme konstitusional yang secara SAH dapat mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden? "
Karena sekedar berteriak diskualifikasi Wakil Presiden RI tidak dikenal dalam aturan main konstitusi kita, yang dikenal adalah pemberhentian itu pun lewat mekanisme pasal 7B yang alurnya sangat jelas.
Untuk sementara itu dulu
Salam Hormat
Dedy Nur Palakka






















