LUKMANSOP (@LukmanSOP) profile picture

Coach, Trainer, Consultant #SOP | https://teapawt.net/t.co/pvmHxb1iEs | Author of Rahasia Membangun #SOP Tepat | IG : LukmanSOP |

Standard Epicentrum
Joined December 2012
Photo by LUKMANSOP (@LukmanSOP)Photo by LUKMANSOP (@LukmanSOP)Photo by LUKMANSOP (@LukmanSOP)Photo by LUKMANSOP (@LukmanSOP)Photo by LUKMANSOP (@LukmanSOP)Photo by LUKMANSOP (@LukmanSOP)Photo by LUKMANSOP (@LukmanSOP)Photo by LUKMANSOP (@LukmanSOP)Photo by LUKMANSOP (@LukmanSOP)Photo by LUKMANSOP (@LukmanSOP)
💥💥#Kronologi Penangkapan Barang: Bersih, Tapi Masih Disandera Sebagian! ®️ Polres Sukoharjo akhirnya bermalu diri dengan gencarnya pemberitaan yang dirilis secara berkesinambungan oleh semua Pejuang Muslim yang sangat geram atas prilaku kapolda kafir itu. Dan kini mereka telah kembalikan puluhan barang rampasan hasil geledah di Pasantren Muslimah di Mojolaban dan Karanganyar. Usut punya usut, setelah dicek bolak-balik, puluhan barang itu ternyata **sama sekali tidak ada kaitannya** dengan kasus perusakan dan pembakaran warung mi babi di Desa Parangjoro. Barang-barang yang sempat diangkut—mulai dari 17 unit ponsel, 3 kendaraan, 1 unit drone, hingga kotak berisi emas dan uang tunai yang dipastikan masih utuh—akhirnya diserahkan kembali lewat kuasa hukum dan pihak pondok pesantren. Kapolres Sukoharjo, AKBP Andika Dharma Sena, dengan bijak menegaskan, *"Barang-barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, tentunya kami kembalikan kepada pemiliknya."* **Tapi, tunggu dulu... Namanya juga polisi, kalau nggak ada bumbu "tapi"-nya rasanya kurang lengkap!** Meskipun sudah jelas-jelas tidak terbukti berkaitan dengan kasus, **dua unit kamera CCTV dan satu ponsel malang** masih harus mendekam di ruang penyidik. Alasannya klasik: *buat pendalaman perkara*. > **Sarkasme Lokal:** Hebat ya? Orangnya sudah dinyatakan bersih, harta-harta lain dipulangkan, tapi si CCTV dan satu HP ini kayaknya lagi diinterogasi intensif supaya ngaku siapa dalang di balik layar. Mungkin penyidiknya penasaran, jangan-jangan CCTV-nya ikut-ikutan makan mi babi, atau HP-nya jadi saksi kunci pas lagi nongkrong di warung sebelah. > Pihak kepolisian boleh saja berdalih seluruh proses penyidikan dan pengelolaan barang sitaan tetap mengedepankan prosedur hukum. Tapi buat si HP dan CCTV yang masih ditahan, sabar ya... Status kalian sekarang resmi jadi tahanan titipan tanpa salah! *Catatan: Narasi di atas disusun berdasarkan teks laporan dan siap dikombinasikan dengan visual atau teks foto pendukung. #AbueLuthfi | @SuyudiArioSeto @DivHumas_Polri @AKPOL_ @Tempo_Plus @kompascom @kumparan @CNN 💥💥💥
71
473
14
752
15,550
LUKMANSOP retweeted
Publik itu pernah "ditipu" Polisi ketika seorang Kapolrestabes beserta jajarannya memberikan keterangan pers, menampilkan berbagai sajam hingga celurit yang panjang berwarna merah. Kapolrestabes itu bilang bahwa salah satu anggotanya, Robig, hendak melerai tawuran antara Geng Seroja dan Geng Tanggul Pojok. Robig diklaim diserang sehingga melepaskan tembakan dua kali untuk membela diri. Jajaran Polisi, bersama Kapolrestabes itu, juga menampilkan rekaman kelompok remaja membawa celurit serta mengamankan senjata tajam sebagai barang bukti. Saya akhirnya menonton video yang diunggah @TirtoID, sebuah rekaman CCTV yang ditemukan keluarga di depan Alfamart Jalan Penataran, Ngaliyan, Semarang. Robig berhenti di jalan, mengadang tiga motor yang melintas, lalu menembak. Tidak terlihat tawuran atau pengacungan senjata tajam ke arahnya pada detik-detik penembakan. Bahkan Robig terlihat sempoyongan dan sempat jatuh. Pengaruh alkohol? Polisi lagi-lagi membantah bahwa anggotanya ini dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan. Memang, sejauh berita yang saya baca, tidak ada tes urin waktu itu. Akan tetapi, ketika Robig mau dipindahkan ke Nusakambangan, ternyata dia positif memakai narkoba. Nah, siswa SMK yang ditembak Robig itulah yang dituduh Kapolrestabes itu sebagai anggota geng yang sedang tawuran. Namanya Gamma, dan pernah ada keramaian untuk menuntut keadilan untuk Gamma dengan tagline: Gamma Dibunuh Polisi. Bayangkan jika tidak ada CCTV waktu itu? Bayangkan pula jika @TirtoID (maaf, saya hanya tahu dari @TirtoID, ya) tidak menyebarkannya? Bayangkan jika yang bersuara hanya polisi saja? Tentu Gamma "dibunuh" dua kali. Pertama, dibunuh oleh Robig yang sempoyongan itu. Kedua, "dibunuh" narasi Polisi. Peristiwanya masih terbilang baru, persis dua tahun lalu, di bulan yang sama, yaitu November 2024. Kalian tahu nasib Kapolrestabes itu? Setahun kemudian, pada akhir 2025, ia naik pangkat menjadi Brigjen dan dipindahkan ke posisi Widyaiswara di Sespim. Jadi, dari Kapolrestabes Semarang yang "menangani" penipuan kasus itu, kariernya justru naik ke jenjang perwira tinggi di lingkungan pendidikan Polri. Maka ,wajar pasca pesantren di Sukoharjo digrebek Polisi (tengah malam dengan laras panjang!), banyak orang akhirnya tidak percaya. Kendati Kapoldanya memberikan keterangan pers bersama wakil gubernur yang tidak lain adalah putra kiai. Saya juga tidak percaya. Lawong dalihnya cuma "tidak terdaftar di Kemenag". Sementara dalih pencarian DPO, yang tahu cuma Polisi. Kasus Gamma juga yang tahu Polisi. Beruntung saja ada CCTV.
116
1,852
27
3,424
84,095
Pernyataan Sikap atas Jumpa Pers Kepala Kepolisian Daerah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Yg saya dan masyarakat tanyakan adalah cara aparat memperlakukan anak-anak perempuan. Yg dijawab justru terorisme dan izin pesantren. Saya telah menyimak jumpa pers Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Mapolda Jateng, Jumat, 30 Oktober 2026. Saya menghargai komitmen Pemerintah Provinsi untuk memberikan pendampingan psikologis dan menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak yg terdampak. Itu langkah yg benar. Namun dengan berat hati saya harus mengatakan: jumpa pers itu tidak menjawab pertanyaan publik. Masyarakat umum, MUI, PBNU, ormas Islam, dan para wakil rakyat tidak sedang mempersoalkan apakah polisi boleh memburu buronan. Yg dipersoalkan adalah mengapa pintu asrama putri didobrak pukul 03.20 dini hari? Mengapa anak-anak ditodong laras panjang sebelum sempat menutup aurat? Dan mengapa mereka diperiksa tanpa didampingi wali? Pertanyaan itu malah dijawab dengan dua topik lain: terorisme dan administrasi pesantren. Bagaimana pun, masa lalu tersangka bukan dosa para santriwati! Dalam jumpa pers disebutkan bahwa tersangka dan buronan kasus pembakaran warung adalah mantan narapidana terorisme. Saya tidak membantah informasi itu, dan saya mendukung penuh perburuan terhadap pelaku. Tetapi rekam jejak dua orang dewasa tidak boleh ditempelkan pada belasan anak perempuan yg sedang tidur di asramanya. Polda Jateng sendiri menyatakan belum menyimpulkan adanya kaitan kedua lokasi dengan jaringan terorisme. Buronan yg dicari tidak ditemukan di sana. Para santriwati yg dibawa berstatus saksi, bukan tersangka. Maka, mengaitkan peristiwa ini dengan terorisme di hadapan kamera, sebelum ada kesimpulan apa pun, hanya akan melahirkan stigma yg menempel pada anak-anak itu seumur hidup. Saya juga menyesalkan penyebutan bahwa para perempuan dan anak di lokasi mengenakan cadar. Pakaian adalah pilihan keyakinan yg dilindungi konstitusi, bukan petunjuk kejahatan. Menyebutnya dalam konteks penggeledahan buronan sama dengan mengajak publik mencurigai jutaan muslimah yg berpakaian serupa. Jumpa pers juga menekankan bahwa lokasi di Mojolaban tidak terdaftar di Kementerian Agama, diduga merupakan rumah tahfidz mandiri tanpa izin operasional, dan tidak terkait dengan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Jombang. Pemerintah Provinsi bahkan menyatakan akan melakukan penertiban. Soal izin adalah urusan administrasi, dan itu bisa dibenahi bersama Kementerian Agama dengan cara yg baik. Tetapi status izin sebuah lembaga tidak mengurangi satu pun hak anak yg tinggal di dalamnya. Seorang santriwati di rumah tahfidz kecil di desa memiliki martabat dan perlindungan hukum yg sama dengan santri di pesantren besar mana pun. Mengangkat isu perizinan setelah publik mempersoalkan prosedur penggeledahan memberi kesan bahwa korban sedang dicari-cari kesalahannya. Saya berharap kesan itu keliru. Saya juga berharap penertiban tidak dilakukan dengan menutup tempat belajar anak-anak ini sebelum seluruh fakta tentang malam itu diungkap. Jangan sampai mereka kehilangan dua kali: rasa aman, lalu kemudian tempat belajarnya. Kapolda menyatakan penggeledahan dilakukan dengan izin pengadilan. Saya menghormati itu. Namun izin pengadilan memberi wewenang untuk menggeledah, bukan cek kosong untuk menggeledah dengan cara apa saja. Pertanyaan-pertanyaan berikut belum dan wajib untuk dijawab: 1. Mengapa penggeledahan asrama putri harus dilakukan pukul 03.20 dini hari dengan mendobrak pintu? 2. Apakah ada polisi wanita yg menangani para santriwati sejak awal, saat mereka belum mengenakan jilbab? 3. Mengapa anak-anak di bawah umur yg berstatus saksi diperiksa di Polsek tanpa didampingi wali, kuasa hukum, atau pendamping anak? 4. Bagaimana seorang balita berusia 5 tahun bisa terpisah dan baru ditemukan oleh warga? 5. Di mana berita acara penyitaan atas uang, emas, sepeda motor, dan barang pribadi lain yg menurut pengurus belum diterima hingga kini? Sikap dan tuntutan saya: 1. Mendesak Kapolri memerintahkan Propam Polri memeriksa prosedur penggeledahan secara terbuka, terpisah dari penyidikan kasus pembakaran warung. 2. Meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI turun langsung mengumpulkan keterangan para santriwati, ustadzah, dan orang tua/wali santriwati. 3. Meminta Polda Jateng memperlihatkan penetapan pengadilan dan berita acara penyitaan kepada pengurus, serta mengembalikan barang yg tidak terkait perkara. 4. Meminta Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama tidak menutup tempat belajar anak-anak ini sebelum hasil pemeriksaan keluar, dan memfasilitasi pengurusan izin bila diperlukan. 5. Mengajak media dan publik tidak melabeli para santriwati dengan stigma terorisme selama tidak ada kesimpulan hukum apa pun. Mengusut pembakaran warung dan melindungi anak-anak perempuan bukanlah dua hal yg harus dipilih salah satunya. Negara yg kuat sanggup melakukan keduanya sekaligus. Polri hari ini mengusung semangat "Polisi Bersama Masyarakat". Semangat itu akan diuji bukan oleh jumpa pers, melainkan oleh keberanian memeriksa diri sendiri. Saya akan terus mengawal kasus ini sampai para santriwati mendapat kejelasan, keadilan, dan pemulihan. Hormat saya, Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia. Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia @prabowo 2. Kapolri @SuyudiArioSeto 3. Ketua Komisi III DPR RI @habiburokhman 4. Ketua Kompolnas @kompolnas_ri 5. Ketua Komnas HAM @KomnasHAM 6. Ketua Komnas Perempuan @KomnasPerempuan 7. Ketua KPAI @KPAI_official 8. Kapolda Jawa Tengah @poldajateng_ 9. Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Mojolaban
421
2,903
99
5,089
226,055
LUKMANSOP retweeted
Halo @DivHumas_Polri kenapa tindakan kalian seperti PKI.? tempo.co/hukum/polisi-mengge…
284
3,231
86
7,141
130,768
SURAT TERBUKA UNTUK KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, JENDERAL POLISI SUYUDI ARIO SETO @SuyudiArioSeto Tentang Penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Bapak Kapolri yg saya hormati, Saya menulis surat ini sebagai warga negara yg masih menaruh harapan besar pada institusi yg Bapak pimpin. Baru sebulan Bapak memegang amanah ini. Justru karena itu, saya berharap surat ini sampai kepada Bapak sebagai pengingat sejak awal: bahwa wibawa polisi tidak lahir dari laras senjata, melainkan dari rasa aman yg dirasakan rakyat paling lemah, termasuk anak-anak perempuan yg sedang tidur di asramanya. Pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, aparat gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Desa Laban, Mojolaban. Menurut kronologi resmi yg disampaikan pengurus pondok melalui surat edaran tertanggal 29 Oktober 2026, inilah yg dialami para santriwati dan ustadzah: 1. Sekitar pukul 03.20 WIB, pintu pondok didobrak saat para santriwati masih tertidur. Mereka ditarik keluar dan ditodong laras panjang dalam keadaan belum mengenakan jilbab dan pakaian yg semestinya. 2. Seorang santriwati yg sendirian di ruang belakang disuruh tiarap, tubuhnya dibolak-balik, wajahnya dicengkeram, lalu dibentak berulang kali dengan pertanyaan apakah ia laki-laki atau perempuan, sambil diminta memperlihatkan rambutnya di bawah todongan senjata. 3. Para santriwati, termasuk anak di bawah umur, diinterogasi di Polsek Mojolaban lalu Polres Sukoharjo tanpa didampingi wali maupun kuasa hukum. Mereka sempat menahan lapar berjam-jam sebelum diberi makan. 4. Dua balita anak ustadzah ikut terdampak. Seorang anak usia 5 tahun sempat terpisah dan baru ditemukan serta diantar warga ke rumah kakeknya. 5. Menurut pengurus, uang, emas, sepeda motor, telepon genggam, komputer, serta perlengkapan panahan dan drone untuk ekstrakurikuler disita dengan nilai sekitar Rp50 juta, tanpa surat penyitaan yg diterima pemilik barang hingga surat edaran itu ditulis. Saya juga telah membaca keterangan Kapolres Sukoharjo kepada media, bahwa penggeledahan ini bagian dari penyidikan kasus pembakaran sebuah warung, bahwa mereka yg diamankan berstatus saksi, dan bahwa semuanya telah dipulangkan. Keterangan itu justru menambah pertanyaan saya: jika mereka hanya saksi, mengapa anak-anak perempuan diperlakukan seperti tersangka teroris yg paling berbahaya? Saya tidak berada di lokasi malam itu, dan saya tidak meminta Bapak menerima begitu saja satu versi cerita. Yg saya minta adalah agar setiap pengakuan di atas diperiksa secara jujur, terbuka, dan oleh pihak yg independen. Bapak Kapolri, Bayangkan mereka adalah putri Bapak sendiri. Terbangun oleh suara pintu didobrak, belum sempat menutup aurat, lalu melihat moncong senjata di depan wajahnya. Bagi seorang muslimah, auratnya adalah kehormatannya. Bagi seorang anak, malam itu bisa menjadi luka yg ia bawa seumur hidup. Trauma seperti ini tidak ikut pulang bersama surat pemulangan. Saya tidak membela siapa pun yg bersalah. Jika ada pelaku pembakaran, silakan diusut tuntas dan dihukum seadil-adilnya. Penegakan hukum adalah tugas mulia. Namun hukum yg ditegakkan dengan melanggar hukum hanya akan melahirkan ketidakpercayaan baru. Undang-undang kita sendiri mewajibkan penggeledahan disertai surat perintah, penyitaan disertai berita acara, dan anak yg berhadapan dengan hukum didampingi orang tua atau pendamping. Perempuan semestinya diperiksa oleh polisi wanita, dengan menjaga martabatnya. [BERSAMBUNG]
179
2,718
77
4,528
83,602
Maasyaa Allah Tabarakallah Saat sedang berpidato, Kapolri Jend. Suyudi AS mendengar kumandang adzan lalu beliau berhenti sejenak. Keimanan yg senantiasa terjaga. 👍
122
519
12
2,257
97,620
Hihihi.. ya salahmu, milih macan taunya meoong 😂
87
331
25
944
33,622
Terbongkar!! Pembakar hutan di Kalimantan ternyata disuruh pemerintah, sampai ada surat perintahnya. Gilak emang!!!
98
3,016
86
5,448
67,912
LUKMANSOP retweeted
LAYAK DILENGSERKAN? atau.... NUNGGU 2029? FAKTA mengejutkan tentang karhutla
98
1,560
30
4,277
84,923
Jeritan dari Bumi Melayu: Bupati Siak Afni Zulkifli Protes Keras Pemangkasan DBH oleh Pusat Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, S.A.P., M.Si., melayangkan protes keras terhadap kebijakan pemerintah pusat yang kembali memangkas alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) untuk Kabupaten Siak. Pemangkasan tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat Siak, terutama di tengah upaya pemerintah daerah mempertahankan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur. Kekecewaan itu disampaikan Bupati Afni dalam Rapat Paripurna DPRD Siak setelah menerima surat resmi dari Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026. Pemkab Siak mencatat, setelah alokasi DBH dipangkas hingga 50 persen dalam APBN 2026, porsi DBH Migas untuk Siak pada tahun mendatang kembali merosot tajam hingga 72,73 persen. Alokasi yang sebelumnya mencapai Rp132 miliar kini diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp36 miliar hingga Rp56 miliar. Padahal, Siak merupakan salah satu daerah penghasil komoditas sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, kelapa sawit, serta akasia. Bupati Afni juga menyoroti persoalan kurang bayar DBH dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai hampir Rp500 miliar sejak 2023. Menurutnya, kewajiban pemerintah pusat untuk mencicil pembayaran kurang bayar tersebut tanpa bunga tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengompensasi atau memangkas porsi DBH reguler yang menjadi hak daerah. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Afni bersama DPRD Siak sepakat segera mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat sekaligus meminta ruang audiensi langsung dengan Kementerian Keuangan. "Ini adalah suara setengah juta rakyat Siak yang mempertanyakan mengapa kekayaan alam di bawah kaki mereka tidak kembali untuk kesejahteraan daerah. Kami memohon ruang dialog dan transparansi rumus perhitungan agar keadilan bagi daerah penghasil tetap terjaga," tegas Afni.
17
138
7
313
19,193
Saat para taipan sudah tak nyaman terlebih kehilangan kepercayaan atas negara ini maka langkah ini adalah keniscayaan.. Rejim ini mati²an nyari investor dari luar tapi malah kehilangan investor dri dalam negeri.. Prabowo terlalu PD dengan kebijakan² ekonominya sehingga mreka ini pada kabur? Orang awam melihat ini sebagai bentuk ketidak becusan pemerintah membangun kepercayaan terhadap pelaku ekonomi.
59
475
16
1,810
145,347
LUKMANSOP retweeted
Mantap pak Suyudi @DivHumas_Polri Titip 1 kasus Pak Usut tuntas KM 50 🙏
153
470
14
1,581
64,559
KAN JUJUR MENDINGAN LIBURAN KE LOMBOK 🥲
Perawatan nya gak main main ni cabe 😌
316
865
34
13,325
2,868,171
BUPATI SIAK PROTES DANA BAGI HASIL DAERAHNYA DIPOTING 70% SECARA SEPIHAK OLEH PEMERINTAH PUSAT SEBESAR 70% DI APBN 2027 : " ... kenapa kekayaan yang ada di bawah kaki mereka, yang terlihat di mata mereka tidak kembali kepada mereka?" SEMUA DEMI MBG ?
126
760
45
1,415
31,024
PUSAT TIDAK TAHU KITA MENDERITA BEGINI -Bupati Siak-
53
769
21
1,600
32,560
LUKMANSOP retweeted
Negara didirikan untuk menyejahterakan rakyatnya, bukan menjadikan rakyat sebagai penanggung beban tanpa jaminan kepastian kemakmuran yg merata.  Jika uang pajak dipakai untuk membiayai fasilitas pejabat, wajar jika rakyat menuntut transparansi tanpa dituduh 'menggoreng isu'? 😏
22
339
11
686
22,121
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 MENYALA ADIK-ADIK MAHASISWA ITB, UI DAN UGM.. Pesan ini ditujukan khususnya kepada bapak Presiden Republik Indonesia
9
3,160
44
8,469
104,859
"Ngaji Kebangsaan" di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an LP3IA, Rembang - Jawa Tengah pd Sabtu 26 September 2026. Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengaku betapa susahnya mengundang Gus Baha' ke Mabes Polri. Lalu bagaimana tanggapan Gus Baha'? Sumber : youtube.com/live/XSO-5dK1cBs…
34
213
14
1,159
240,150