Dhani

Tindakan represif aparat kepolisian saat menggeledah Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an khusus putri di Sukoharjo pada akhir Oktober lalu memicu kecaman keras dari parlemen. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai operasi dini hari yang melibatkan senjata laras panjang dan pendobrakan pintu tersebut telah mengabaikan prinsip perlindungan anak serta menciderai ruang pendidikan keagamaan. DPR mendesak Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh dan menindak tegas jajaran pimpinan kepolisian daerah setempat atas tindakan intimidatif tersebut. Menurutnya, pemanggilan atau pemeriksaan terhadap para santriwati di bawah umur seharusnya bisa ditempuh melalui jalur prosedural yang humanis tanpa menimbulkan trauma psikologis. "Bukan dengan membawa laras panjang pada dini hari, mendobrak pintu, kemudian memaksa para santriwati keluar dalam kondisi belum mengenakan hijab. Mereka dibentak dan diintimidasi. Cara seperti ini jelas tidak bisa dibenarkan," tegas Abdullah kepada wartawan, Senin (2/11/2026). Sebagai tindak lanjut dari polemik tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto resmi mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo melalui Surat Telegram tertanggal 2 November 2026. Meski demikian, desakan evaluasi tingkat lanjut tetap disuarakan agar penegakan hukum ke depan senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, proporsionalitas, dan hak asasi manusia. Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. Aktifkan 🔔 notifikasi & bagikan konten ini. #RoyHardiSiahaan #KapoldaJateng #pencopotan #penggerebekan #santri #sukoharjo BM