Primitive

Jangan sampai istilah keamanan negara menjadi alasan untuk menutup ruang pertanyaan. Dan jangan sampai istilah makar digunakan sebelum unsur-unsurnya benar-benar terbukti. Buktikan semuanya di pengadilan. Buka fakta sesuai ketentuan hukum. Jangan biarkan masyarakat hanya menerima potongan informasi dan diminta percaya begitu saja.

TITO DI CEKAL, JOKOWI DI CEKAL, GIBRAN DI CEKAL DAN SEMUA PROKSI GENK SOLO DI CEKAL ANDAI INI BENER ADA APA SEBENARNYA?🤔 TAJAM! TITO DICEKAL BELUM TAHU, PENYADAPAN MULAI DIARAHKAN KE MAKAR. PEMERINTAH TAK PERLU SATGAS, CUKUP PERCAYA BARESKRIM! Konferensi pers pemerintah kali ini menyisakan dua persoalan besar yang justru memunculkan semakin banyak pertanyaan. PERTAMA: KABAR TITO KARNAVIAN DICEKAL. Ketika ditanya mengenai kabar pencegahan ke luar negeri terhadap Tito Karnavian, Prasetyo Hadi tidak membenarkan, tetapi juga tidak memberikan bantahan tegas. Jawabannya: belum tahu. Nanti akan ditanyakan kepada Menteri Imigrasi atau pihak Direktorat Jenderal Imigrasi. Artinya, kabar yang beredar di media sosial belum bisa dianggap sebagai fakta resmi. Bahkan, Bareskrim sebelumnya sudah membantah kabar bahwa Tito dan Idham Azis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan. Perlu diingat, status tersangka dan pencegahan ke luar negeri adalah dua hal berbeda. Publik masih menunggu kepastian apakah benar ada tindakan pencegahan terhadap Tito. KEDUA: KASUS PENYADAPAN YANG BERKEMBANG KE ARAH DUGAAN MAKAR. Awalnya, perkara ini diumumkan sebagai dugaan penyadapan ilegal, intersepsi, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Bareskrim menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada 3 November. Perkembangan berikutnya menambah satu tersangka, sehingga total menjadi empat orang. Tiga di antaranya ditahan, sementara satu tersangka lainnya tidak ditahan karena kondisi kesehatan. Kemudian muncul pernyataan pemerintah mengenai indikasi tindak pidana makar berdasarkan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP Nasional. Yusril sendiri menyampaikan bahwa indikasi tersebut masih didalami dan belum otomatis menjadi pasal yang diterapkan kepada para tersangka. Sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Jika pemerintah belum mengetahui secara lengkap isi percakapan yang disadap, belum mengungkap seluruh motif, dan penyidik masih mendalami tujuan penyadapan, bagaimana publik bisa memahami dasar kesimpulan bahwa perkara ini mengarah pada makar? Jangan salah paham. Penyadapan ilegal memang harus diusut. Jika terbukti melanggar hukum, pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, dugaan makar juga bukan perkara ringan. Unsur pidananya harus dibuktikan secara hukum, bukan sekadar dibangun melalui pernyataan politik. SOAL SATGAS, PEMERINTAH MEMILIH TIDAK MEMBENTUKNYA. Pemerintah menyatakan tidak akan membentuk satuan tugas khusus dan mempercayakan penanganan perkara kepada Bareskrim. Kepercayaan kepada aparat penegak hukum tentu penting. Tetapi kepercayaan publik tidak bisa hanya diminta. Ia harus dibangun melalui transparansi, keterbukaan bukti, dan proses hukum yang dapat diuji. Apalagi perkara ini menyangkut pejabat tinggi negara, institusi kepolisian, dan dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Ada beberapa hal yang seharusnya dijelaskan kepada masyarakat: 1. Apa sebenarnya tujuan penyadapan tersebut? 2. Siapa saja yang menjadi sasaran dan siapa penerima hasil penyadapan? 3. Apa bukti yang menghubungkan dugaan penyadapan dengan unsur makar? 4. Apakah ada keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka? 5. Benarkah ada pencegahan ke luar negeri terhadap Tito Karnavian? LOGIKA PEMERINTAH MEMANG MENARIK UNTUK DIUJI. Ketika ditanya soal Tito, jawabannya belum tahu. Ketika ditanya soal motif penyadapan, publik diminta menunggu penyidikan. Ketika muncul indikasi makar, pemerintah menyampaikan keseriusan ancamannya. Ketika ditanya soal pengawasan independen, pemerintah memilih mempercayakan semuanya kepada Bareskrim. Kalau begitu, satu hal yang tidak boleh hilang adalah hak publik untuk bertanya. Negara hukum tidak cukup hanya memiliki aparat yang dipercaya pemerintah. Negara hukum juga harus memiliki mekanisme pengawasan yang membuat aparat dapat dipercaya oleh masyarakat.

Gilaaaaa wak, ternyata LSP sudah membentuk biro khusus seperti PKI Biro ini dia koordinasikan secara langsung dan hasilnya di laporkan kepada pria kurap itu. Mengerikan sekali pria kurap itu wak, birahi kekuasaannya udah di ujung coli.