Gibran sudah terlambat untuk lakukan PK, putusan MA final dan mengikat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki upaya hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui pengadilan. Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara terkait telah bersifat final.
Dalam keterangannya pada Selasa (10/11/2026), Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA karena bukan pihak dalam perkara yang diajukan Subhan Palal. Ia juga memperkirakan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berpotensi dihentikan apabila keputusan penyetaraan ijazah yang menjadi objek sengketa telah dicabut.
Terkait kabar pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto, Yusril mengaku belum memperoleh konfirmasi langsung mengenai pembicaraan keduanya. Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan hukum harus mengacu pada mekanisme dan putusan pengadilan.
nasional.sindonews.com/read/…
#YusrilIhzaMahendra #GibranRakabumingRaka #IjazahGibran #MahkamahAgung #PTUN #Sindonews
13
Breaking News
Bukan lagi sekadar wacana, mekanisme pemakzulan resmi berjalan di Senayan.
Poin krusial penegasan Puan :
1. Berkas pengajuan HMP sudah diterima pimpinan DPR dan akan segera ditindaklanjuti pada masa sidang ini.
2. DPR akan memproses mekanisme pembahasan secara ketat sesuai amanat konstitusi (Pasal 7A & 7B UUD 1945).
Ketika dua peradilan tertinggi (MA & MK) sudah mengetok palu bahwa Suket-nya batal demi hukum dan ijazah SMA-nya tidak ada, DPR tidak punya pilihan selain memproses HMP sampai tuntas.
inews.id/news/nasional/anggo…
6
Satu jalan beda tujuan.
Di tengah santernya kabar pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tampak berjalan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Momen kebersamaan itu terjadi menjelang prosesi Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2026 yang dianugerahkan kepada 19 tokoh. Kemunculan publik secara berdampingan ini menjadi sorotan utama, pascapernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi yang mengonfirmasi adanya pertemuan tertutup selama 2,5 jam antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait dinamika putusan MA dan MK.
Simak berita selengkapnya di BeritaSatu.com, BeritaSatu TV, YouTube BeritaSatu dan unduh aplikasi BeritaSatu di iOS and Apps Store!
#BeritaSatu #SaatnyaMajuBersama #PrabowoSubianto #GibranRakabuming #IstanaNegara #HariPahlawan #Wapres #WakilPresiden #Politik #Hukum #Indonesia #Viral #Kabinet #MerahPutih #PengunduranDiri #Ijazah #Sarjana
9
BREAKING NEWS
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta, pada Selasa (10/11/2026). Sidang ini merupakan tindak lanjut atas keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi pelaksanaan sidang etik tersebut. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam skandal penyadapan ini. Selain Ahrie Sonta, tersangka lainnya adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
#PropamPolri #SidangEtik #AhrieSonta #PenyadapanIlegal #PresidenPrabowo #JenderalPolri #KasusMakar #HukumDanKriminal #MabesPolri #MetroTV
2
BREAKING NEWS
Sekarang giliran Ahmad Ali yang kabur.
Ahmad Ali Dikabarkan Mundur dari PSI, Gelar Konpers Sore Ini
tirto.id/ahmad-ali-dikabarka…
1
164
BREAKING NEWS
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memastikan partainya terus mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Ia menyebut lebih dari 50 anggota lintas fraksi di DPR telah membubuhkan tanda tangan dalam formulir usulan tersebut.
“Hampir 50 (anggota). Surat sdh disampaikan ke pimpinannya,” kata Mardani.
Mardani juga menyebut dukungan terhadap HMP datang dari sejumlah fraksi lain. Ia memperkirakan mayoritas fraksi telah menjalin komunikasi terkait pengajuan hak tersebut.
“Sepengetahuan saya mayoritas fraksi. Tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing,” ujarnya.
Syarat pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang MD3, serta Peraturan DPR. Jumlah pengusul setidaknya diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR.
📸: Dok. Istimewa.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.
📝: newsupdate | update | news | oneliner | updateme | R374 | R070 | E164
#bicarafaktalewatberita #kumparan
1
106
Sangat disesalkan pintu untuk pembuktian keabsahan dukomen pencalonan Gibran telah tertutup, putusan MK dan MA final dan mengikat.
Baca di sini: nasional.kompas.com/read/202…
Gibran menyampaikan niat mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo sekaligus meminta kesempatan membuktikan keabsahan ijazahnya melalui proses peradilan di PTUN.
~IQ #Prabowo #Gibran [2026111015412501]
18
BREAKING NEWS
What's 😂🤣😂🤣
ko lucu
ada yang baper.
gimana tuh @msaid_didu
Partai Golkar resmi melayangkan somasi terbuka terhadap Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra menyusul penyebaran informasi bohong (hoaks) dan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Langkah hukum itu diambil setelah beredarnya narasi fitnah yang mengklaim Bahlil terlibat dalam skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pihak Golkar memberikan waktu paling lambat 3x24 jam kepada kedua pihak untuk mencabut pernyataan tersebut serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di media elektronik, cetak, dan media massa lainnya.
Simak berita selengkapnya di BeritaSatu.com, BeritaSatu TV, YouTube BeritaSatu dan unduh aplikasi BeritaSatu di iOS dan Apps Store!
#BeritaSatu #SaatnyaMajuBersama #Partai #Golkar #BahlilLahadalia #SaidDidu #SriRadjasa #Somasi #PenyadapanPresiden #Hukum #Politik #Viral #Hoaks #PencemaranNamaBaik #PrabowoSubianto #MintaMaaf
6
Presiden tidak menolak.
Selamat jalan mas Wapres @gibran_tweet
Teringat Kata kata Ahok ke Jokowi...Bro kalau Lu terusin dekat sama Prabowo..maka Lu akan disingkirin,Anak Lu juga di singkirin...dan ga akan ada yg Belain Lu...dan sekarang Perkataan Ahok Terbukti Sempurna..
2
71
Presiden tidak menolak niatan Gibran untuk mundur (tanpa syarat), tidak ada jalan untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen persyaratan calon selain mundur atau dimundurkan.
Di tengah isu pengunduran dirinya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak berjalan bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).
Momen itu terjadi sebelum Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2026.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Gibran menemui Prabowo untuk menyampaikan pengunduran diri sebagai wapres.
Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menolak keinginan tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers.
~R #Gibran #Politik #Cut
59
Total 403 dari 414 anggota DPR RI yang hadir sejutu Gibran dimakzulkan atau mundur.
Gibran meminta ijin pada Presiden untuk mundur (tanpa syarat) dan minta diberikan kesempatan untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen persyaratan calon, tidak ada jalan.
Adanya putusan MK dan MA terkait mas Gibran sudah cukup bagi DPR untuk memproses langkah selanjutnya.
📷 Anggota @FPKSDPRRI Yanuar Arif Wibowo
#IjazahGate
2
117