Mas Bejo (@SSutard) profile picture
Joined March 2016
Photo by Mas Bejo (@SSutard)Photo by Mas Bejo (@SSutard)Photo by Mas Bejo (@SSutard)Photo by Mas Bejo (@SSutard)Photo by Mas Bejo (@SSutard)Photo by Mas Bejo (@SSutard)Photo by Mas Bejo (@SSutard)Photo by Mas Bejo (@SSutard)Photo by Mas Bejo (@SSutard)Photo by Mas Bejo (@SSutard)
Mas Bejo retweeted
Replying to @Reuters
Google found something about these accounts, and decided to delete them. Sadly, ordinary Indonesians support Google's decision because they know that the creators have asked too much money and drained state funds, as a result.
1
46
Google secara rutin menghentikan operasi pengaruh terkoordinasi sebagai bagian dari upaya global kami untuk melindungi platform kami, termasuk YouTube. Kami menegakkan kebijakan secara konsisten tanpa memandang sudut pandang politik yang disampaikan, dan tetap berkomitmen terhadap transparansi melalui buletin triwulanan publik kami. Selengkapnya: support.google.com/youtube/a…
509
3,449
502
10,520
428,899
Gibran Dimakzulkan, PSI Kebanjiran Anggota
5
10
46
2,989
Mas Bejo retweeted
Pemerintahan @prabowo rentan disabotase, butuh wapres dgn Helicopter View seperti @bang_dasco
3
4
13
1,521
Dulu duduk dikabinetnya, dapet panggung kekuasaan. Skrg ga lagi di kabinet, & yg diserang justru keluarga org yg dulu angkat dia. Artinya, loyal saat dapat kursi, keras setelah kursi hilang. Gampang banget dibacanya.
Replying to @shda_agatha_
Dulu dia pura2 akrab sama Jokowi ..diangkat jadi menteri ..ternyata
1
5
28
2,607
Prof. Mahfud MD, dengan segala hormat, justru seorang pakar hukum tata negara harus lebih cermat membedakan antara NORMA KONSTITUSI, NORMA UNDANG-UNDANG, dan NORMA TATA TERTIB LEMBAGA. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan dari argumentasi Prof. Mahfud. PERTAMA, JANGAN KELIRU MENEMPATKAN SUMBER NORMA. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit kewajiban pengajuan dua nama calon Wakil Presiden dalam 14 hari kerja. Konstitusi mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan 14 hari terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) UU MD3 dan dipertegas dalam Tata Tertib MPR. Jadi, jangan menyebut seolah-olah ketentuan 14 hari itu secara tekstual berasal dari UUD 1945. Dalam persoalan konstitusional, ketepatan mengutip norma adalah hal mendasar, bukan perkara sepele. KEDUA, JANGAN TERBURU-BURU MENYIMPULKAN SIDANG MPR TIDAK SAH. Ada perbedaan mendasar antara pelanggaran tenggat prosedural, ketidakpatuhan terhadap tata tertib, dan cacat keabsahan suatu keputusan lembaga negara. Ketiganya tidak boleh dicampuradukkan. Jika menyatakan sidang MPR berpotensi tidak sah, harus dijelaskan dasar hukum, konsekuensi normatif, dan mekanisme penentuan ketidakabsahannya. Bukan sekadar menarik kesimpulan dari penafsiran hitungan hari kerja. KETIGA, JANGAN SAMPAI TAFSIR PROSEDURAL MENGALAHKAN MANDAT KONSTITUSI. UUD 1945 memberikan batas waktu maksimal 60 hari kepada MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Ketentuan 14 hari dalam UU MD3 harus dibaca secara sistematis bersama mandat konstitusional tersebut. Jangan sampai penafsiran terhadap satu ketentuan prosedural justru menciptakan kebuntuan kelembagaan yang tidak diperintahkan oleh konstitusi. KEEMPAT, HUKUM TIDAK BOLEH MENJADI ALAT PEMBENAR KEPENTINGAN POLITIK. Publik membutuhkan kepastian hukum, bukan polemik tafsir yang justru memperpanjang ketidakpastian. Semua pihak, baik Presiden maupun MPR, wajib tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, bukan pada kepentingan politik sesaat. Prof Mahfud, keahlian hukum tata negara seharusnya menghadirkan solusi konstitusional, bukan sekadar mengeluarkan peringatan yang berpotensi membangun persepsi bahwa proses kelembagaan negara dapat kehilangan legitimasi hanya karena perbedaan penafsiran tenggat waktu. KONSTITUSI BUKAN MILIK PRESIDEN, BUKAN MILIK MPR, BUKAN PULA MILIK PARA PAKAR HUKUM. KONSTITUSI ADALAH PEDOMAN TERTINGGI PENYELENGGARAAN NEGARA DAN MILIK SELURUH RAKYAT INDONESIA. Yang dibutuhkan bangsa ini bukan adu tafsir, bukan manuver politik, dan bukan perebutan legitimasi, melainkan ketegasan hukum, konsistensi konstitusi, serta tanggung jawab kenegarawanan. JANGAN SAMPAI HUKUM DIJADIKAN PANGGUNG POLITIK. HUKUM HARUS MENJADI PENGENDALI KEKUASAAN, BUKAN TAMENG KEKUASAAN!
Kpd Yth. Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026. Alasannya: 1. Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 Hari sebelum Sidang MPR. 2. (Ternyata) didalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah "hari kerja", bukan hari kalender. 3. Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR. 4. Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/206) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya. 5. Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur). 6. Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.
17
13
58
18,147
PENYADAPAN DENGAN PEGASUS, DULU, KINI, DAN AKAN DATANG. AUDIT DAN AKUI PEMBELIAAN PEGASUS!
1
4
6
4,021
Saya tegaskan, saya tidak pernah terlibat dalam bisnis judi online dan melakukan doxing. Soal saya pernah berhubungan bisnis dengan Golden Oasis Real Estate dan Entertainment, informasi tersebut saya cantumkan pada CV saya di tahun 2022 saat saya akan menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen di PT MNC Digital Entertainment Tbk dan ini yang dikutip oleh Tempo. Terkait pembukaan akun di Threads, ini untuk saya dapat menjelaskan soal judi online dan doxing yang mengatasnamakan saya. Hal ini juga pernah saya sampaikan di X. Tksh.
2,013
739
722
3,349
2,467,590
Mas Bejo retweeted
N-DASCO MUMET, N-DASCO WE PIYE LUR ? 🤪 " URUSAN IJAZAH2 GAK USAH DIPERANJANG YA ....! " Karena misi sdh tercapai 🫢 . . Kata kang @dennyindrayana and the gank, " demi keadilan, kejujuran dan transparansi pejabat publik yg nguntal bin nglebok gaji dari pajak rakyat ". . . Giliran kelompoknya, "urusan ijazah ini jangan diperpanjang, tp buat keluarga solo. "ijazah itu sangat penting bahakan lebih penting dari semua yg terpenting ....dan harus ijazah SMA lokal 3 tahun lulusan luar negeri NO WAY tidak bisa, apakah ini bukan standar pak ganda ? 😅😁 . . @DPR_RI @MahkamahAgung @officialMKRI @mprgoid
85
61
8
140
5,794
Dokter Tefu & si Tompel ternyata sama - sama tukang ngemplang Hutang. Mulut paling nyaring menyerang Jokowi, gaya paling selangit, eh urusan bayar kontrakan & bayar hutang malah jadi drama. 🤣 Sok jadi hakim moral Ternyata tidak bermoral Cuy..!
82
106
8
346
19,059
Geng oligarki baru...dia cocok dipindahkan di pagar laut aja.
110
28
11
135
9,827
Mas Bejo retweeted
Orang2 bertanya kenapa bapak ini ga diijinkan Tuhan buat jadi wapres, malah gagal sampe 2x. Ternyata sekarang Tuhan jawab alasannya.. Semua indah pada waktunya
61
389
22
3,460
236,869
Mas Bejo retweeted
Yang paling bertanggungjawab dalam kasus penyadapan oleh aparat negara, ya DPR dan pemerintah, bang. Karena mereka memberi alat untuk menyadap, tapi tidak membuat UU untuk mengatur dan mengawasinya, agar tidak disalahgunakan.
Cui bono? Siapa yang diuntungkan? Itu pertanyaan Cicero, mengutip hakim Romawi Lucius Cassius Longinus Ravilla, utk temukan siapa yg paling bertanggung jawab atas suatu kejahatan. Pertanyaan yg menghantui publik hari-hari ini terkait kasus penyadapan.
3
7
1
41
1,918
Mas Bejo retweeted
TERIMA KASIH, BU, SUDAH MEWAKILI ISI HATI BANYAK ORANG
76
5,579
93
16,277
244,121
Kalau sumbernya hanya satu orang yang sedang bermasalah dengan hukum dan punya dendam politik dengan Jokowi, itu namanya bukan kesaksian, itu namanya pembalasan. Di pengadilan, kesaksian orang yang berkepentingan itu nilainya nol kalau tidak ada bukti pendukung.
PERINTAH JOKOWI KEPADA MENTERI DARI GOLKAR UNTUK 'GEMBOSI' PDI PERJUANGAN Saksikan tayangan lengkap bersama Hasto Kristiyanto hanya di YouTube Akbar Faizal Uncensored. #gibran #pdip #prabowo #jokowi
4
16
55
2,051
Wartawan Istana Wapres bercerita.
142
316
17
1,859
131,496
Pak @mohmahfudmd , sebagai profesor hukum dan mantan pejabat tinggi negara, Anda seharusnya paham betul bahwa penegakan hukum tidak dibangun di atas narasi “Tuhan menuntun” dan “suara dari atas”. Pengangkatan pejabat publik, termasuk Kapolri, adalah proses konstitusional yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan, bukan dibungkus mitologi spiritual agar terlihat sakral. Ketika Anda mengaitkan penunjukan seseorang yang “semula tak dikenal” dengan campur tangan Tuhan sekaligus “terbongkarnya kejahatan besar”, Anda sedang melakukan dua hal sekaligus: melegitimasi keputusan politik dengan ayat-ayat diluar proses hukum, dan sekaligus sudah memvonis kasus yang masih dalam tahap penyidikan. Seorang ahli hukum yang berintegritas seharusnya menekankan: 1. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan di muka pengadilan, bukan di timeline media sosial. 2. Presumption of innocence tetap berlaku, termasuk bagi mantan Kapolri. 3. Menggunakan bahasa “kejahatan besar” sebelum putusan berkekuatan hukum tetap justru melemahkan kredibilitas proses hukum itu sendiri. Kalau memang ada pelanggaran hukum, biarkan bukti yang berbicara. Jangan mencampuradukkan keyakinan religius dengan penilaian politik lalu menyajikannya seolah-olah itu adalah analisis hukum. Itu bukan edukasi publik, melainkan pelemahan nalar hukum. Rakyat butuh penegakan hukum yang dingin, transparan, dan berbasis bukti bukan cerita tentang Tuhan yang tiba-tiba turun tangan di tengah pergantian pejabat.
14
41
5
131
7,324
Mas Bejo retweeted
Ini yg jadi isu di elit China terkait Indonesia. Saya duga Xi Jinping juga sudah diinformasi hal ini, selain soal masalah-masalah yang dihadapi perusahaan smelter nikel RRC di Indonesia. Muka pak Prabowo akan diletakkan dimana nanti saat bertemu dan dipertanyakan komitmennya atas persoalan ini? ----- Minta agar China investasi di Indonesia, sudah investasi malah dipersulit dan ditekan di berbagai sisi, sementara pemerintahnya diam saja. Mestinya, saat sudah dipastikan BYD akan bangun pabrik di Subang, Pemerintah Indonesia langsung bekerja mempersiapkan bukan hanya soal lahan dan akses, tapi juga sumber daya manusia. Bangun sekolah/SMK khusus yang lulusannya bisa langsung bekerja di BYD Subang. Bangun atau buka Politeknik untuk tenaga terampil lanjut. Tentu semuanya bekerjasama dgn BYD sesuai kebutuhan SDM mereka dan karakteristik industrinya. Jika ini dilakukan, masyarakat Subang juga akan merasakan manfaat langsung dari keberadaan pabrik BYD, dan BYD pun mendapat dukungan SDM terampil yang siap pakai. Tak akan terjadi unjuk rasa menuntut kesempatan kerja. Itu yang dilakukan pemerintah China di Shenzen, Guangzhou dan seluruh kota industri, saat investasi masuk, industri di bangun, maka SDM juga disiapkan paralel. Bukan hanya diam dan pasif saja.
36
107
6
521
41,133
Mas Bejo retweeted
Pernyataan pengunduran diri mas Wapres ditonton oleh 70,2jt org, di-like oleh 6,7jt org. Ini mmg menakutkan si kucluk yg gak suka Gibran jadi wapres, sampai dia berusaha menyusahkan Gibran supaya mundur. Gimana perasaanmu cluk kucluk, udah merasa jd King Maker?🤣🤣🤣
129
72
7
672
28,522
Mas Bejo retweeted
Wedan, rupanya Andi Arief dikorbankan saat Presiden SBY tidak lagi populer, lewat mimpi harta karun di Gunung Padang. Menurut Syahganda. 🤣 Setiap Presiden saat mulai tidak populer, mulai membuat dramaturgi, yg mengorbankan seseorang. Presiden Megawati buat mimpi harta karun di Batu Tulis dengan korban Suryadharma Ali. Jokowi, menurut Syahganda, buat mimpi tentang IKN, yg korbankan Ahok. Kalau pak SBY dan Bu Megawati mungkin rodo nyambung analisanya, bahwa itu mimpi, karena sampai saat ini tak terbukti. Tapi pak Jokowi? Kan terwujud itu IKN dan Ahok bukan ketua otorita IKN. Piye menurut kalian? 🤣
103
101
14
488
106,803