Sapda Alam

Coba kita buka lagi kasus pengadaan Chromebook yang membuat Nadiem Makarim divonis 9 tahun penjara di tingkat banding. Salah satu persoalan utamanya adalah spesifikasi pengadaan yang dianggap mengunci penggunaan Chrome OS, padahal ada alternatif lain yang lebih murah. Sekarang kita gunakan logika yang sama untuk kasus RANS. Dalam klarifikasinya, RANS mengklaim nilai kontrak Rp14,69 miliar mengacu pada commercial rate card yang biasa digunakan untuk klien mereka. Pertanyaannya: Apakah rate card RANS otomatis merupakan harga yang wajar untuk jasa influencer di Indonesia? Dalam logika pengadaan, kewajaran harga nggak bisa hanya mengacu pada tarif yang ditetapkan penyedia sendiri. Harus ada pembanding pasar yang independen, dengan spesifikasi dan ruang lingkup pekerjaan yang setara. Apakah kementerian pernah membandingkan tarif RANS dengan influencer lain yang memiliki jangkauan dan karakteristik audiens serupa? Atau sejak awal spesifikasi pengadaannya sudah mengunci akun Raffi Ahmad dan RANS Entertainment sehingga penyedia lain tidak punya kesempatan bersaing? Kalau benar, berarti ada kemiripan pola dengan kasus Chromebook, yakni spesifikasi pengadaan yang mengunci penyedia tertentu dan membatasi persaingan. Kalau penguncian spesifikasi dalam kasus Chromebook bisa menjadi bagian dari pembuktian tindak pidana korupsi, seharusnya dugaan praktik serupa dalam pengadaan RANS ini layak diperiksa dengan standar yang sama. Jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi dan kerugian negara, pihak-pihak yang bertanggung jawab juga harus diproses secara hukum.

Negara mengontrak perusahaan Raffi Ahmad senilai Rp14,7 miliar untuk jasa influencer, sementara reaksi kita cuma boikot RANS? Inilah kenapa kita selalu jalan di tempat tanpa melihat substansi masalahnya. Harusnya kita juga tuntut pertanggungjawaban pejabat penyelenggaranya. Sekarang lihat laporan ICW. Kontrak itu berasal dari Kemendikbudristek era Nadiem Makarim (Rp3,9 miliar) dan KKP di bawah Sakti Wahyu Trenggono (Rp10,8 miliar). Kemudian kita lihat siapa PPK yang menetapkan spesifikasi dan HPS? Siapa yang menyetujui kontraknya? Apalagi ada indikasi pengadaan yang diarahkan kepada figur tertentu dan potensi konflik kepentingan, bahkan bisa masuk ranah UU Tipikor jika unsur pidananya terbukti. Boikot RANS boleh saja, tapi kalau pejabat yang terlibat tidak pernah dimintai pertanggungjawaban, akan selalu ada Raffi Ahmad berikutnya. Uang pajak yang kita bayarkan ke negara akan terus mengalir ke pihak-pihak yang diuntungkan, sementara kita sibuk bergantian memboikot penerimanya.