lord

Sebagai pegawai BPS, saya cuma mau bilang bahwa stakeholder atau pengguna data kita saat ini, yaitu pemerintah, sebenarnya kurang relevan dengan data BPS yang metodologinya sudah sangat matang. Sekarang, data BPS justru lebih bisa dipahami dengan benar oleh kalangan akademisi. Lihat saja indikator TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Indikator ini sebenarnya hanya mengukur apakah penduduk terlibat dalam aktivitas ekonomi atau tidak, tanpa melihat kualitas pekerjaan maupun kesejahteraannya. Tapi justru angka ini sering dibaca sebagai ukuran keberhasilan kebijakan dan keberhasilan ekonomi. Ya, wajar kalau akhirnya banyak yang ribut. TPT atau Unemployment Rate dari dulu memang menggunakan definisi ICLS 13, yaitu seseorang dianggap bekerja jika melakukan aktivitas kerja minimal 1 jam berturut-turut dalam seminggu. Kenapa begitu? Karena TPT mengukur ketiadaan pekerjaan, bukan kecukupan jam kerja. Bayangkan ada dua orang. A adalah konsultan IT yang bekerja 1 jam seminggu dan mendapat bayaran Rp3 juta. Sementara B adalah pekerja serabutan yang juga bekerja 1 jam seminggu, tetapi bayarannya cuma satu gorengan dan es teh. Keduanya sama-sama bekerja, tetapi kondisi ekonomi mereka jelas jauh berbeda. Kalau batas minimal jam kerja dinaikkan menjadi 8 jam seminggu, keduanya bisa keluar dari kategori bekerja. Akibatnya, angka pengangguran memang naik. Tapi orang yang masuk kategori tersebut sebenarnya belum tentu benar-benar menganggur. Di sisi lain, kalau pekerjaan dengan bayaran cuma satu gorengan tetap dianggap bekerja, apakah itu bisa disebut pekerjaan yang layak? Di sinilah letak dilema metodologinya. ILO menggunakan batas minimal 1 jam agar aktivitas kerja dengan durasi sangat pendek tetap tercatat, termasuk pekerjaan informal, musiman, sementara, dan paruh waktu. Kalau batasnya dinaikkan, sebagian aktivitas ekonomi yang benar-benar terjadi justru bisa tidak tercatat sebagai pekerjaan. Jadi, menaikkan batas jam kerja juga tidak otomatis membuat statistik menjadi lebih akurat. Lalu, apakah orang yang bekerja 1 jam seminggu berarti punya pekerjaan yang layak? Tentu tidak. Ini kesalahan yang sering terjadi saat orang membaca TPT. TPT pada dasarnya mengukur pengangguran, bukan kesejahteraan pekerja, kecukupan pendapatan, atau kualitas pekerjaan. Bekerja bukan berarti sejahtera. Sebaliknya, tidak bekerja juga belum tentu tidak sejahtera. Keduanya merupakan konsep yang berbeda. Contohnya, seseorang kehilangan pekerjaan tetap, lalu mendapat pekerjaan lepas selama 1 jam seminggu. Secara statistik, dia masih masuk kategori bekerja. Namun, secara ekonomi, kondisinya mungkin jauh lebih buruk dibanding sebelumnya. Apakah ini kelemahan TPT? Iya, kalau TPT digunakan sendirian untuk menilai kondisi pasar tenaga kerja. Tapi bukan berarti definisinya salah. Satu indikator memang tidak bisa menjawab pertanyaan yang berada di luar cakupannya. Ingat, satu indikator punya satu cakupan. Kalau ingin membahas kesejahteraan, ada indikator lain yang harus digunakan. Itulah kenapa ILO juga mengembangkan indikator labour underutilization. Di BPS sendiri ada indikator setengah pengangguran. Data mikronya bisa dicek di silastik.bps.go.id dan dihitung sendiri. Sekarang juga sudah ada Claude. Cakupannya antara lain: Pengangguran. Pengangguran ditambah setengah pengangguran. Pengangguran ditambah angkatan kerja potensial. Khusus untuk setengah pengangguran, durasi jam kerja yang pendek saja belum cukup untuk menentukan kategorinya. Keinginan dan ketersediaan seseorang untuk menambah jam kerja juga ikut diperhitungkan. Jadi, kenapa batas minimal 1 jam tetap dipertahankan? Karena tujuan statistik ketenagakerjaan bukan menentukan berapa jam seseorang harus bekerja agar dianggap produktif atau sejahtera. Batas 1 jam digunakan agar aktivitas kerja bisa tercatat secara inklusif. Sementara kecukupan jam kerja, pendapatan, dan kualitas pekerjaan harus diukur menggunakan indikator lainnya. Masalahnya bukan sekadar definisi bekerja minimal 1 jam, melainkan ketika TPT dianggap sudah cukup untuk menggambarkan seluruh kondisi ketenagakerjaan. Kesimpulannya, kalau ada menteri atau tokoh yang menganggap penurunan TPT sebagai bukti keberhasilan kebijakan tenaga kerja, fix dia nggak paham cara membaca data BPS. Atau mungkin cuma mengikuti arahan staf komunikasi strategisnya. Memang begitulah cara pemerintah mengomunikasikan kebijakan. Hal-hal yang terlihat bagus dibesar-besarkan, sementara esensi dan substansi data yang tidak sesuai selera justru diabaikan. Mereka memang tidak berbohong, tapi juga tidak sepenuhnya jujur. Terus, siapa yang akhirnya repot? Kami yang di akar rumput BPS, karena harus ikut memikirkan komunikasi krisisnya.