Langit Berduri

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 124,9 ribu pegawai negeri sipil (PNS) tak bisa mencairkan Rp567,45 miliar dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kejanggalan itu terlihat dari pengumpulan uang, baik yang ada di DKI Jakarta, Sumatra Utara, Lampung, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Bali pada 2021. "Selain itu, BPK menemukan 40.266 peserta pensiun ganda dengan dana Tapera Rp130,2 miliar," demikian mengutip Laporan Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Dana Tapera dan Biaya Operasional pada 2020 dan 2021, Selasa (4/6/2024). Hal tersebut mengakibatkan BP Tapera berpotensi tidak dapat mencapai target dan tujuan strategisnya, belum dapat melakukan pemungutan simpanan, dan menambah peserta baru, serta peserta belum dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan perumahan secara optimal. Temuan selanjutnya adalah kesalahan data peserta aktif BP Tapera saat itu yang mencapai 247.246 orang. BPK mencatat ada peserta dengan kepangkatan anomali sebanyak 176.743 orang. Selain itu, ada 70.513 peserta tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Akibatnya, saldo dana Tapera belum dapat dikelola dalam kontrak pengelolaan dana tapera (KPDT) dan dimanfaatkan secara optimal sebesar Rp754,59 miliar. | Narasi Daily