S Agung Wibowo

Itulah yang saya sampaikan saat memberikan kesaksian di MK 15 Juni lalu, MBG jangan dijadikan proyek yg orientasinya mencari keuntungan, tapi sebagai bentuk layanan bagi yang tidak mampu, anak rawan gizi n nutrisi, anak pesisir, serta daerah 3T

SERATUS KESAKSIAN GURU DALAM GUGATAN TERHADAP MBG DI MK *Dari Kanal Pengaduan Konstitusional Guru yang di kumpulkan oleh Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia -Thread-

Dalam paragraf akhir tulisan opini saya di kompas berjudul "Reset Pendidikan (22/2/2026)" saya menyampaikan, selama anggaran pendidikan pada satu sisi membiayai "pesta kemewahan" sementara pada sisi lain, tidak bisa membiayai pembiayaan pendidikan yang paling dasar, selamanya program apapun akan gagal dilaksanakan. Artinya program pemerintah seperti MBG akan terus mengalami persoalan dan kegagalan karena sendi-sendi paling mendasar dari pendidikan itu sendiri rusak, bangkrut dan dipaksa menopang pesta-pesta semacam ini.

Pemukim haram "Israel" merusak tanaman dan meneror petani Palestina di daerah Masafer Yatta, selatan Hebron (Al Khalil), Tepi Barat terjajah. @QudsNen @sahabatalaqsha

"Kebijakan itu disebut membuat Google menjadi satu-satunya penguasa pengadaan laptop pendidikan di ekosistem teknologi pendidikan nasional." Kalau temen-temen tidak memahami bahaya dari kalimat di atas, saya utaskan tulisan lama saya di Tempo, tahun 2022: -Utas-

Digunakannya anggaran pendidikan untuk MBG telah memperlihatkan dampaknya. Guru-guru Honorer dilarang bekerja, Guru-guru PPPK PW yang berhasil diangkat hanya digaji ratusan ribu, dan Guru-guru PPPK di beberapa daerah kontraknya tidak dilanjut. Berbagai kasus ini berderet dari Musi Rawas, Dompu, Tuban, Blitar, Deli Serdang, dan wilayah lainnya. Sebab Pemda sedang tercekik: Tahun 2026, transfer ke daerah hanya 253,4 Triliun. Padahal Anggaran pendidikan 2025 yang di transfer ke daerah 347,9 Triliun: Transfer ke daerah turun 100 Triliun. Kemenkeu kini tidak mau membagikan diagram lingkaran anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah, karena disitulah kunci masalah kita saat ini. Skema Tunjangan dianggap akan menjadi jawaban masalah tersebut. Dirjen GTK dua malam lalu baru saja menjanjikan akan menjamin kesejahteraan 237 ribu sisa guru honorer, namun videonya hilang di Metro TV. Tunjangan guru madrasah dan Tunjangan dosen di bawah Kemenag tidak jelas nasibnya, sekjen Kemenag menyalahkan Yayasan Madrasah Swasta, sementara di Jawa Barat, bantuan untuk sekolah swasta dihilangkan dan diganti dengan program lain. Baik guru-guru dilingkungan negeri dan swasta akan dan sedang terkena dampaknya. Kita tidak sedang baik-baik saja. Kita akan menghadapi pancaroba.

GELAPNYA PENDIDIKAN KITA Opini Kompas, 15 Maret 2025 Iman Zanatul Haeri Cara memahami MBG dan makin tercekiknya guru serta makin mahalnya pendidikan -Tread-

Jangan terpengaruh Buzzer. Uang yang digunakan untuk membayar pegawai SPPG dan Program MBG, diambil sebagian besar dari 20% APBN untuk Pendidikan. Uang itu seharusnya digunakan untuk pendidikan, murid, sekolah, madrasah, mahasiswa dan PTN serta para pendidik dan tenaga pendidik yang bekerja setiap hari untuk pendidikan. MBG itu memenuhi fungsi kesejahteraan sosial dan kesehatan, seharusnya diambil dari anggaran kesehatan dan anggaran kesejahteraan sosial. Bukan dari anggaran pendidikan. Oleh sebab itu digunakannya anggaran pendidikan untuk MBG berpotensi melanggar konstitusi. Yaitu pasal 31 ayat 4 UUD 1945 pada amandemen keempat. Maka, setiap orang yang bekerja untuk program MBG, sebenarnya sedang memakan konstitusi, memakan hak pendidikan semua warga negara dan hak pendidikan anak-anaknya sendiri.

Saya yg bodoh tidak berpendidikan jadi dong dan mengerti setelah dapat share dr kawan : hitungan Alumni ITB jur matematik menganalisa kenapa terjadi banjir di Sumatra..👇