andywindarto

PEMAKZULAN GIBRAN HARUS SATU PAKET DENGAN PRABOWO? JANGAN CAMPURADUKKAN MEKANISME PEMILIHAN DENGAN MEKANISME PEMBERHENTIAN! Polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak politik yang semakin menarik. Setelah putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran, perdebatan kini tidak hanya menyangkut dokumen pendidikan, tetapi juga bagaimana persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusi. Prof. Mahfud MD telah menyampaikan pandangannya wak, persoalan keberlanjutan jabatan Gibran merupakan ranah politik. Ia mendorong DPR menindaklanjutinya melalui mekanisme konstitusional. Di tengah perdebatan itu muncul argumen, kalau Gibran diberhentikan, Prabowo juga harus ikut turun karena keduanya dipilih dalam satu paket. Sekilas terdengar sederhana. Tetapi apakah benar konstitusi mengatur demikian? MARI BUKA UUD 1945. Pasal 7A menyebut Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran yang ditentukan konstitusi atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perhatikan frasa pentingnya: DAN/ATAU. Artinya, konstitusi mengenal kemungkinan pemberhentian Presiden saja, Wakil Presiden saja, ataupun keduanya sekaligus, sepanjang syarat dan prosedur konstitusional terpenuhi. Pasal 7B mengatur prosesnya. DPR tidak bisa begitu saja memutuskan pemberhentian. Ada proses pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian usulan DPR dibawa ke MPR untuk diputuskan sesuai ketentuan konstitusi. Bahkan Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih. Dengan demikian, pemberhentian Wakil Presiden tidak otomatis berarti Presiden harus ikut berhenti. LALU, MENGAPA NARASI SATU PAKET TERUS DIMUNCULKAN? Ini yang patut menjadi bahan diskusi publik. Mekanisme pemilihan memang dilakukan secara berpasangan. Rakyat memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun, mekanisme pemilihan tidak boleh dicampuradukkan begitu saja dengan mekanisme pemberhentian setelah mereka menjabat. Jika setiap persoalan yang menyangkut Wakil Presiden selalu ditarik menjadi persoalan Presiden, pembahasan konstitusional bisa bergeser dari pertanyaan utama: apakah terdapat alasan hukum untuk memberhentikan pejabat yang bersangkutan? Sebaliknya, jangan pula menganggap bahwa putusan terkait dokumen pendidikan otomatis langsung memberhentikan Gibran. Putusan pengadilan, pertanggungjawaban pidana, dan proses pemberhentian jabatan merupakan persoalan hukum yang harus dibedakan. ADA DUA HAL YANG HARUS BERJALAN 1. Dugaan pelanggaran dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan harus ditelusuri melalui proses hukum yang transparan. 2. Jika ada pihak yang hendak menindaklanjuti jabatan Wakil Presiden, jalurnya harus mengikuti mekanisme konstitusional, bukan sekadar tekanan atau perdebatan di media sosial. Mahfud sendiri telah mendorong DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Sekarang pertanyaannya wak, apakah DPR akan membahasnya secara serius, atau justru membiarkan persoalan ini berputar menjadi perdebatan politik tanpa kejelasan tindak lanjut? JANGAN BIARKAN PERDEBATAN SATU PAKET MENGALIH​KAN PERHATIAN DARI SUBSTANSI PERSOALAN. Kalau ada dugaan pelanggaran, periksa. Kalau ada bukti, buktikan. Kalau memenuhi syarat konstitusional, jalankan prosedurnya. Tidak boleh ada pejabat yang kebal dari pertanggungjawaban hanya karena dipilih bersama orang lain. Tetapi tidak boleh pula ada pejabat yang diberhentikan tanpa proses dan dasar hukum. Negara ini berjalan berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan siapa yang sedang berkuasa atau siapa yang sedang dilindungi.