bapak ini cerita fh ugm lagi dampingi desa dan kelurahan di jogja bikin aturan desa tapi para lurah dan perangkat desa malah lebih banyak curhat soal kopdes merah putih dari obrolan itu, muncul kekhawatiran soal pemilu 2029 yang dikhawatirkan warga desa (dia kutip langsung dari mereka) "pak, jangan-jangan ini mau dipakai untuk pemilu 2029" "jangan-jangan kami mau disandera" kalau ada apa-apa, mereka takut "diinjak" dan dipaksa tanggung jawab secara pidana kalau menolak, mereka takut "diimbal", dapat perlakuan hukum yang berbeda, yang kaitannya lewat pemilu gampangnya, maksud "disandera" desa disuruh tanda tangan terima gedung, mobil, motor, padahal nilainya diragukan kalau nanti ketahuan ada korupsi, yang sudah tanda tangan bisa ikut kena jadi desa merasa "terikat", dan takut itu bisa dipakai buat menekan mereka secara politik menjelang pemilu sikap zainal soal ini dia bilang gak mau ngomong lebih jauh soal itu tapi kecurigaan serupa sudah mereka sampaikan di film "dirty vote 2" penutupnya dia bilang ke pemerintah: "ada yang salah dari cara kalian, perbaiki sebelum anda dirombak di 2029" alasan dia menganggap kecurigaan itu wajar tata kelola kopdes dianggap berantakan dan gak jelas desa gak tahu harus lapor ke mana: kemenkop, kemendes, atau kemendagri tanah kas desa dan dana desa dipakai, tapi desa ikut menanggung risiko kpk sendiri pernah menemukan tata kelolanya bermasalah dan berpotensi korupsi tapi pemerintah tetap jalan terus, bahkan presiden menyebut pengkritik sebagai orang yang gak senang indonesia maju