Bayoubeka (@bayoubeka) profile picture

hati si pemalas penuh keinginan,tetapi sia sia sedangkan hati orang rajin di beri kelimpahan...AMSAL 13:4

Joined February 2018
Photo by Bayoubeka (@bayoubeka)Photo by Bayoubeka (@bayoubeka)Photo by Bayoubeka (@bayoubeka)Photo by Bayoubeka (@bayoubeka)Photo by Bayoubeka (@bayoubeka)Photo by Bayoubeka (@bayoubeka)Photo by Bayoubeka (@bayoubeka)Photo by Bayoubeka (@bayoubeka)Photo by Bayoubeka (@bayoubeka)Photo by Bayoubeka (@bayoubeka)
Bayoubeka retweeted
Berkesempatan menghadiri acara Brilliant Leadership yang diselenggarakan oleh Sekolah Stella Maris Saya berbagi pandangan dan pengalaman selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, khususnya dalam membangun pemerintahan melalui visi yang jelas. Kepemimpinan bukan hanya tentang membuat program, tetapi memastikan setiap kebijakan membawa manfaat nyata bagi masyarakat melalui sistem yang transparan, adil dan berorientasi pada hasil.
16
71
6
386
24,750
Bayoubeka retweeted
BUNTUT KASUS PENYADAPAN GENK MAKAR LSP CS: TEDDY DIDESAK SEGERA DIPERIKSA ?
9
269
3
725
9,743
APA YG KAU TANAM, ITU YG AKAN KAU TUAI. KARMA TIDAK PERNAH SALAH ORANG๐Ÿ‘ˆ
3
17
1
75
533
#ViralForJustice #BongkarIndikasiTPKSBupatiKupang Pejabat Kena Kasus Asusila, masa Polisi masih Butuh Izin Mendagri? Jabatan bukan tameng kebal pidana! Kalian masih percaya polisi butuh izin Mendagri buat meriksa bupati yang terseret kasus dugaan pemerkosaan? Stop narasi keliru itu! Di negara hukum, jabatan bukan tameng kebal pidana! Berdasarkan Pasal 90 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, polisi bebas memanggil dan memeriksa bupati tanpa izin Mendagri! Ini sejalan dengan pernyataan resmi Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 16 November 2026: Pertama, silakan polisi membuktikan kasus ini. Kedua, pemerintah pegang asas praduga tak bersalah. Ketiga, Irjen Kemendagri diutus berkoordinasi dengan Polda NTT. Keempat, jika terbukti bersalah, sanksi pemakzulan siap menanti! Dan hari yang sama, Senin, 16 November 2026, di Mapolda NTT, Kapolda NTT Irjen Reza Arief Dewanto bersama Direktur PPA dan PPO Kombes Nova Irone Surentu membuktikan polisi nggak menunggu izin siapa pun! Polisi sudah olah TKP di rumah jabatan Bupati Kupang, menyita barang bukti celana korban, memeriksa saksi, mengajukan visum, hingga menjerat perkara ini dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang artinya haram ada kata damai di luar pengadilan! Nggak ada hambatan birokrasi! Polisi sudah bergerak, barang bukti sudah diamankan, dan Mendagri siap menjatuhkan sanksi. Tugas kita sebagai netizen cuma satu: kawal terus kasus ini sampai korban dapat keadilan seutuhnya! Setuju? Rekomendasi: 1. Usut tuntas tanpa intervensi, amankan bukti, dan dalami dugaan penyalahgunaan relasi kuasa. Sampaikan perkembangan perkara tanpa membuka identitas korban! 2. Lindungi korban dan saksi dari intimidasi. Pastikan pendampingan hukum, pemulihan, keberlanjutan pendidikan, serta fasilitasi restitusi. Tolak tekanan โ€œdamaiโ€! 3. Cegah penyalahgunaan jabatan dan sumber daya pemerintah untuk menghambat perkara. Proses pemberhentian sementara atau pemberhentian sesuai syarat hukum! Aluta Continua! lanjutkan perjuangan! Fortes Fortuna Iuvat! Keberuntungan hanya milik bangsa pemberani! Salam sopan Indonesia! #Pitaloka #RiekeDiahPitaloka
17
166
7
377
17,558
Udah tahu sekarang ya, bahwa survei itu dibayar untuk menyenangkan para pejabat dan untuk membohongi masyarakat..
2
21
39
772
Analisa Ahok ini emang luar biasa, dia tau betul peta politik di konoha. Prediksi Ahok 100% benar sekarang jadi kenyataan.
269
991
28
4,973
530,462
Bayoubeka retweeted
Rusaknya logika termul. Sudah mau dimakzulkan, mereka percaya Gibran mundur demi bangsa. Sampai khianati partainya, mereka percaya Gibran nggak ingin jadi wapres. Sudah terbukti suket nggak sah dan Gibran mundur karena itu, mereka masih bikin narasi Gibran difitnah. Beleng โœ…
17
31
128
1,782
TUHAN TELAH MENJAWAB KESOMBONGAN JOKOWI.
74
266
23
642
11,527
Loe Kalau Belajar Dari Kesalahan Harusnya Mundur Bukan Menyerahkan Keputusan Ke Prabowo, Loe Mau Lempar Tanggung Jawab ke Prabowo?! Pejabat muka badak loe Raffi!
4
44
2
130
2,447
PDI Perjuangan Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon di Alas Purwo Alas Purwo sudah punya Banteng. Ujung Kulon punya Badak. Keduanya berdiri gagah di rumahnya sendiri. Lalu kenapa tiba-tiba ada yang mau mencabut Badak dari tanah leluhurnya, seolah satwa langka ini barang dagangan yg bisa dipindah sesuka hati? PDI Perjuangan menolak tegas wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo. Wacana ini muncul tanpa kajian ilmiah yang terbuka. Warga Pandeglang tidak diajak bicara. Masyarakat adat Baduy, yg menjaga Badak lewat ritual dan filosofi leluhur, tidak didengar. Kebijakan sebesar ini dilempar begitu saja di forum internasional, lalu kementerian buru-buru bilang "masih wacana". Ini cara mengelola negara, atau cara menguji pasar? Ada kerugian nyata yg ditutup-tutupi. Ujung Kulon hidup dari ekowisata Badak: pemandu, nelayan, homestay, UMKM. Kalau ikonnya dicabut, roda ekonomi warga ikut dicabut. Siapa yg rugi, dan siapa yg untung? Ketika pemerintah mulai mencari dana donor internasional, publik berhak curiga ada bisnis di balik proyek yg tidak jelas ini. Alasannya tsunami Anak Krakatau? Baik. Tapi kalau ancaman bencana itu benar-benar nyata, kenapa yg dipikirkan lebih dulu justru Badak, bukan manusianya? Warga pesisir Pandeglang pernah diterjang tsunami Selat Sunda 2018. Di mana sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan relokasi warga yg layak? Selamatkan manusianya dulu, baru bicara soal satwa. Badak Jawa bukan komoditas. Ia identitas Banten dan harga diri bangsa. Jangan usir Badak dari rumahnya demi kepentingan yg tak berani diungkap ke publik.
11
76
3
227
4,766
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti praktik politik โ€œparcokโ€ pada penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, netralitas aparat harus diperkuat agar tidak terlibat dalam politik praktis. "Kemarin itu benar-benar sampai istilah parcok itu betul-betul terjadi itu," kata Komarudin Watubun, dalam RDPU Panja Penyusunan Perubahan RUU PEMILU, Kamis (12/11/2026). Untuk itu, Komarudin Watubun mendorong pengawasan ketat terhadap netralitas aparat dan penegakan hukum yang tegas dalam revisi UU Pemilu. #PDIPerjuangan #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #KebenaranPastiMenang #SolidBerderap
5
1
50
5,284
Bayoubeka retweeted
PDI-P menolak kadernya jadi wakil presiden menggantikan Gibran karena merasa tidak etis. ๐Ÿ‘๐Ÿผ
20
32
1
360
8,535
Saya pernah bilang kalau Jokowi itu lebih Malin Kundang dari malin Kundang, video ini membuktikan nya.
33
256
7
836
87,131
DPP PDI Perjuangan menggelar Cek Kesehatan Gratis bagi warga terdampak pencemaran sampah dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak, sekaligus upaya membantu warga mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Wanto Sugito, bersama jajaran DPD dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang mendampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, beserta Tim Kesehatan DPP PDI Perjuangan dalam memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada warga. #PDIPerjuangan #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #KebenaranPastiMenang #SolidBerderap
2
3
31
1,183
Genk Solo game over.... TerMul punah... ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ
9
55
4
284
40,719
Bayoubeka retweeted
Anomali termul terkait foto Gibran. Pramono Anung perintahkan turunkan foto Gibran dikantor pemerintah dan sekolah. Termul: Nggak usah urus foto kerja aja. Tunggu keputusan dulu pak. Buru-buru banget pak, apa ngangur? Sama anak muda kok takut. Bobby Nasution perintahkan foto Gibran diturunkan dari kantor pemerintah hingga sekolah. Termul: ________๐Ÿ‘€
14
65
1
294
29,804
Bobby Nasution Menantu Jokowi, Masuk Radar KPK #KPK #Jokowi #BobbyNasution
24
81
5
279
32,938
Bayoubeka retweeted
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai diturunkan dari seluruh kantor pemerintahan di Jakarta, Senin (16/11/2026). Keputusan tersebut diambil setelah Pemprov DKI berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait status Gibran yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai wakil presiden. "Kemarin Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai foto Presiden dan Wakil Presiden," kata Pramono saat memberikan keterangan di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (16/11). Ia menyebut Pemprov DKI telah mendapat persetujuan untuk menurunkan foto Gibran karena surat pengunduran dirinya telah diproses di MPR. "Secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan pengunduran diri. Sekarang dalam proses untuk menunjuk pengganti atau siapa pun yang nanti akan diputuskan oleh MPR bersama dengan pemerintah pusat, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujarnya ๐Ÿ“ธ: Dok. Pemprov DKI. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.โ  ๐Ÿ“: newsupdate | update | news | svt | perspectives | R070 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan
5
37
4
109
23,319
Bayoubeka retweeted
Jokowi Di Minta Hadir Dalam Sidang Korupsi Kuota Haji
41
693
15
1,532
17,841