BindiPack retweeted
Hamdan Zoelva Minta Pengosongan Hotel Sultan Tunggu Putusan Akhir.
Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menyampaikan keberatan terhadap proses pengosongan lahan Hotel Sultan di Kawasan GBK Jakarta yang dinilai tidak prosedural. Hal itu diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Eksaminasi Analisis Efisiensi Hukum Pertanahan Indonesia” di Kampus Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Hamdan menegaskan, pihaknya secara resmi mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pengosongan pertama karena dianggap tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mengajukan keberatan karena pengosongan pertama itu tidak prosedural. Untuk menghindari ketidakpastian hukum, harus ada uang jaminan yang diberikan oleh pemohon eksekusi,” kata Hamdan. Menurutnya, perkara tersebut masih berproses di tingkat peradilan setelah diputus di Pengadilan Negeri dan berlanjut ke pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung. Karena itu, ia mempertanyakan langkah eksekusi yang dinilai terlalu cepat.
“Kalau gugatan belum dikabulkan atau justru ditolak, lalu bagaimana dengan pengosongan yang sudah dilakukan? Ini yang menjadi persoalan,” ujarnya.
Hamdan juga menyoroti adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pengadilan lainnya. Ia menyebut, putusan PTUN justru mempersoalkan tindakan pemerintah yang melakukan pengosongan serta meminta PT Indobuildco untuk meninggalkan lokasi.
Selain itu, tindakan pengelola kawasan GBK Senayan yang menetapkan ganti rugi atau royalti disebutnya sebagai langkah yang dinilai sewenang-wenang dan tidak prosedural dalam putusan tersebut. Dengan adanya dua putusan yang berbeda, Hamdan meminta semua pihak menahan diri hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
“Sabarlah dulu, tunggu putusan akhir. Apa pun putusan akhirnya, sebagai warga negara yang baik tentu kita hormati,” tegasnya.
Ia menambahkan, agenda sidang pada 9 Februari mendatang merupakan penyampaian aanmaning atau teguran, bukan sidang pengosongan. Oleh sebab itu, eksekusi sebaiknya dilakukan setelah seluruh proses hukum selesai.
“Putusan pengadilan masih berjalan, masih banding. Jadi sebaiknya tunggu putusan akhir dulu,” kata Hamdan.
FGD tersebut menghadirkan akademisi dan praktisi hukum untuk membahas berbagai persoalan pertanahan, termasuk kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Forum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan sistem hukum pertanahan agar lebih transparan dan berkeadilan. (Srr)
BindiPack retweeted
Inilah Hasil Analisis Hukum PSHK Trisakti Soal Sengketa Indobuildco.
Pusat Studi Hukum Agraria(PSHK) Fakultas Hukum Universitas Trisakti menggelar Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terarah) dengan tema “Eksaminasi Analisis Efesiensi Hukum Pertanahan Indonesia di Kampus Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, Rabu(4/2/2026).
Dalam rilis tertulis berjudul “Analisis Hukum Terbaru Sengketa Indobuildco Cerminan Kegagalan Efesiensi Hukum dan Preseden Buruk Bagi Kepastian Investasi di Indonesia, disampaikan ini merupakan sebuah hukum kajian komprehensif terbaru menyoroti sengketa pertanahan antara PT Indobuildco(Hotel Sultan) dan Sekretarian Negara(Segneg) bukan sekedar konflik kepemilikan biasa, melainkan sebuah “Hard Case” yang mengungkap kegagalan sistemik dalam tata Kelola hukum pertanahan di Indonesia.
Naskah akademik berjudul “Sengketa Pertanahan, Negara, dan Efesiensi Hukum” ini membedah kasus tersebut melalui pendekatan lintas rezim( Administrasi, Perdata, Pidana) dan analisis ekonomi hukum menggunakan pisau analisis Efesiensi Kaldor-Hicks.
“Pendekatan ini digunakan untuk menguji apakah kebijakan negara benar-benar menghasilkan manfaat sosial bersih, atau justru menciptakan biaya sosial yang tidak terinternalisasi seperti ketidakpastian hukum, covid berkepanjangan, dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum,” kata Ketua Pusat Studi Hukum Agraria Universitas Trisakti, Dr. Irene Eka Sihombing, SH, CN, MH dalam paparannya.
Poin utama temuan yang disampaikan diantaranya:
1. Cacat penerapan hukum restrospektif(berlaku surut) : Kajian ini menegaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco lahir secara sah pada tahun 1972 diatas tanah Negara bebas, jauh sebelum terbitnya Hak Pengelolaan(HPL) Sekretariat Negara pada tahun 1989.
2. Penolakan Perpanjangan HGB: Inefesiensi Ekonomi dan Sosial : Menggunakan analisis Efesiensi Kaldor-Hicks, kajian ini menilai bahwa kemenangan negara dalam sengketa ini meruopakan “kemenangan semu”. Keputusan negara menolak perpanjangan HGB dinilai tidak efesiensi, karena:
•Negara memperoleh manfaat administrative/simbolik,namun menciptakan kerugian ekonomi riil jauh lebih besar(hilangnya nilai investasi,biaya litigasi, dan potensi pendapatan)
•Negara gagal menyediakan mekanisme kompensasi, menciptakan deadweight loss(kerugian beban baku) dalam ekonomi.
•Menciptakan preseden ketidakpastian hukum yang meningkatkan resiko investasi bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.
3. Potensi Penyalahgunaan Wewenang( Abuse of Power): Dalam perspektif hukum Aministrasi dan Pidana, penolakan perpanjangan HGB yang telah memenuhi syarat formal dan material hanya berdasarkan diskresi tanpa alasan substantif, berpotensi dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang.
•Pejabat negara terikat pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik(AAUPB)
•Ketika diskresi digunakan untuk meniadakan hak yang sah tanpa dasar undang-undang yang kuat, Tindakan administrative tersebut dapat bergeser menjadi ranah pidana jabatan jika menimbulkan kerugian nyata bagi warga negara.
4. Kritik Terhadap Putusan Peradilan yang Terfragmantasi : Kajian ini mengkritik ketidaksinkronan antara putusan Perdata(yang memenangkan negara berdasarkan formalism masa berlaku hak) dan Putusan Tata Usaha Negara(yang lebih melihat prosedur administrasi). Fragmentasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang mahal secara sosial dan ekonomi. (Srr)
BindiPack retweeted
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memberlakukan screening atau pengecekan kendaraan yang akan masuk ke Hotel Sultan dan harus menukar indentitas KTP dengan ID Card khusus yang telah disiapkan.
Tindakan ini dilakukan sejak Kamis (9/11/25) hingga hari ini, setelah sebelumnya pihak PPKGBK menutup semua akses Hotel Sultan, kecuali satu pintu yang kemudian diberlakukan sceerning tersebut.
Kuasa Hukum PT. Indobuildco melalui PRESS RELEASE menyatakan bahwa konflik kepemilikan lahan antara PT. Indobuildco (selaku pemilik sah The Sultan Hotel & Residence) dengan PPKGBK adalah murni sengketa keperdataan antara dua institusi bisnis. Bukan pengusaha melawan negara.
Terkait tindakan sepihak dan sewenang-wenang PPKGBK memasang spanduk berisi pernyataan kepemilikan lahan dan hanya menyisakan satu pintu dari seluruh pintu masuk hotel dan apartemen, itupun disertai wajib lapor, merupakan tindakan melawan hukum dan sudah kami laporkan ke Mabes Polri pada tanggal 27 Oktober 2023.
Pihak kuasa Kuasa Hukum PT. Indobuildco memohon perlindungan hukum dan perlakuan yang adil dari pemerintah sesuai dengan pernyataan yang disampaikan kepada publik di media massa untuk menyelesaikan masalah ini sesuai prosedur hukum dan dengan cara persuasif.
Pontjo Sutowo: Tanpa Instruksi Pengadilan, Upaya Penguasaaan Hotel Sultan Sewenang-Wenang sinarharapan.net/pontjo-suto… via @sinarharapan.net
31
3 big earthquakes in socal in the past 20 years. And yes i was here for all of them. Shaking it up SoCal!! #socal #earthquakes
1
BindiPack retweeted
Honoured to be inducted into the Canadian Music Hall of Fame & blessed to be in such incredible company with past honourees @TheJUNOAwards teapawt.net/TheJUNOAwards/status/8…
#ICYMI: Yesterday we announced @SarahMcLachlan will be the 2017 inductee into the @CANMusicHF!
BindiPack retweeted
Still don't get it? The Mall might have been relatively "empty", but they showed up at the booth on Nov 8. Learn from this, Indonesia.
BindiPack retweeted
Never underestimate how much people hate women with any power.
#ElectionDay #Elections2016 #Clinton #trump
BindiPack retweeted
No wonder California's voted to legalise marijuana. Being stoned for the next four years might be a good move. #Elections2016
BindiPack retweeted
FACT CHECK: Since Obamacare passed, the nation has gained more than 15 million private sector jobs. #debate
The Beach House at The Legian Lombok (at The Legian Lombok ) [pic] — path.com/p/6HxlR – at Pemenang, Indonesia
CGK T3 ide cemerlang siapa sih?? Ini di Indonesia gitu loh! Masa gak ada porter servis?????? #terminal3 #cgk #garuda
1
Replying to @kis951fm
@kisfmjakarta kntr gw di semanggi. Lebih mendingan gk ada 3-in-1. Pulang lancar jaya setelah lewatin semanggi.
Replying to @TMCPoldaMetro
Yg sahur on the road di #parkirtimur jgnlah pasang petasan kembang api! Ppl live here. Would u like it if i do fireworks at 2am in ur yard??
Sunset over Mt. Bromo, East Java.
How is not more Indonesians are expert volcanologists? We… (w/ John) [pic] — path.com/p/YXOxj
1















