Supporter Gblk

bangun tidur ku terus solat. Tidak lupa mengecek HP. Saya liat ada notif artikel dari Kompas berjudul "Labirin Hukum" yang ditulis oleh Prof. Widodo Dwi Putro, kolega dosen almarhum bapak saya dari Unram. setelah saya baca, yang paling menarik dari drama Polri versus Kejaksaan, menurutnya, ternyata bukan siapa yang mengungguli atau tidak. Yang lebih menarik adalah mengapa hampir tidak ada yang percaya bahwa ini semata-mata soal penegakan hukum. dan berikut saya rangkumkan dalam enam catatan: 1. kasus yang menyeret pimpinan lembaga penegak hukum memperlihatkan kelemahan desain penegakan hukum kita. Ketika seorang pejabat tinggi kejaksaan menjadi tersangka, muncul pertanyaan, siapa yang akan menuntutnya secara independen? 2. secara struktural, jaksa yang harus menyusun dakwaan berada dalam garis komando yang sama dengan pihak yang diperiksa. Di sinilah kepentingan hukum berpotensi berbenturan dengan loyalitas birokratis. 3. akibatnya, publik tidak lagi fokus memperdebatkan unsur tindak pidana atau alat bukti. Perhatian justru bergeser pada spekulasi politik, pertarungan institusi, dan konflik kepentingan di balik layar. 4. terdapat beberapa pembacaan yang berkembang di ruang publik, mulai dari serangan balik antarpenegak hukum, pertarungan faksi politik, proxy war antaroligarki, hingga keterlibatan aktor keamanan lain dalam perebutan pengaruh. 5. benar atau tidaknya seluruh spekulasi itu bukan poin utamanya. Yang lebih penting adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap narasi penegakan hukum yang murni dan netral. 6. ketika masyarakat lebih mudah mempercayai teori politik daripada proses hukum, yang sedang mengalami krisis bukan sekadar institusi penegak hukum, melainkan gagasan rule of law itu sendiri. *** jadi mengapa kita seringkali sinis? mungkin karena penegakan hukum terlalu sering hadir dalam momen-momen politik. Sehingga, publik sulit membedakan mana hukum sebagai instrumen keadilan, dan mana hukum sebagai instrumen pertarungan kekuasaan. sumber: kompas.id/artikel/labirin-hu…