klmrm

Mengapa dalam percakapan masyarakat kita, kata anarkis begitu mudah diasosiasikan dengan kerusuhan, vandalisme, pembakaran, penjarahan, dan tindakan brutal? Seolah-olah setiap kali sekelompok orang merusak fasilitas umum atau demonstrasi berakhir ricuh, kata anarkisme otomatis menjadi label yang paling tepat untuk menjelaskannya. Di sinilah terjadi kekacauan semantik sekaligus kekeliruan konseptual. Kita perlu membedakan antara ANARKI, ANARKISME, dan KERUSUHAN. Ketiganya bukan istilah yang bisa dipertukarkan begitu saja. Secara etimologis, anarki berasal dari bahasa Yunani, an-arkhos, yang kurang lebih berarti tanpa penguasa atau tanpa otoritas yang berdaulat. Dalam pemikiran politik, anarki tidak otomatis berarti masyarakat tanpa keteraturan, apalagi masyarakat yang hidup dalam kekacauan permanen. Sementara itu, ANARKISME merupakan tradisi pemikiran politik yang mempertanyakan legitimasi kekuasaan hierarkis, dominasi, dan otoritas koersif. Ia mengeksplorasi kemungkinan masyarakat yang dibangun melalui kebebasan individu, kerja sama sukarela, solidaritas, asosiasi, dan pengorganisasian mandiri. Dengan kata lain, anarkisme bukan sekadar keinginan untuk meruntuhkan tatanan, melainkan juga pertanyaan tentang bagaimana manusia dapat membangun tatanan sosial tanpa harus selalu tunduk kepada kekuasaan yang memerintah dari atas. Lalu, dari mana datangnya asosiasi anarkisme dengan kekacauan? Salah satunya berasal dari sejarah panjang penggunaan istilah tersebut sebagai label peyoratif terhadap gagasan yang dianggap mengancam kemapanan politik. Dalam penggunaan populer, anarki kemudian mengalami penyederhanaan makna: dari persoalan tentang otoritas dan legitimasi kekuasaan menjadi sekadar sinonim ketidakteraturan. Padahal, sejarah anarkisme jauh lebih kompleks daripada stereotip tersebut. Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Peter Kropotkin, dan Emma Goldman adalah beberapa pemikir yang mengembangkan tradisi ini dengan pendekatan berbeda. Proudhon mengkritik relasi kepemilikan dan kekuasaan yang melahirkan dominasi. Bakunin menentang kekuasaan negara yang tersentralisasi. Kropotkin mengembangkan gagasan mutual aid, yakni kerja sama dan saling membantu sebagai salah satu fondasi kehidupan sosial. Sementara Emma Goldman menghubungkan anarkisme dengan kebebasan individu, emansipasi perempuan, dan kritik terhadap institusi yang menindas. Tentu saja, mereka tidak memiliki seluruh pandangan yang sama. Anarkisme sendiri terdiri atas berbagai aliran, mulai dari anarkisme individualis, kolektivis, komunis, sindikalis, hingga pasifis. Jadi, menganggap anarkisme sebagai ideologi yang hanya mengajarkan perusakan dan kekerasan bukan sekadar penyederhanaan. Itu merupakan pengabaian terhadap sejarah pemikiran politik yang panjang. Apakah anarkisme menolak segala bentuk aturan dan keteraturan? Tidak sesederhana itu. Pertanyaan filosofis yang justru menjadi salah satu pokok perdebatan anarkisme adalah: apakah manusia hanya bisa hidup tertib apabila ada pihak yang memerintah, mengawasi, dan mengendalikan mereka? Bukankah masyarakat juga memiliki kemampuan untuk membangun kesepakatan, mengatur kepentingan bersama, menyelesaikan konflik, dan menciptakan mekanisme kerja sama tanpa harus selalu bergantung pada otoritas hierarkis? Tentu, gagasan ini memiliki persoalan dan kritiknya sendiri. Bagaimana masyarakat tanpa negara menangani konflik kepentingan? Bagaimana melindungi kelompok rentan? Bagaimana mencegah munculnya kekuasaan informal yang justru lebih sulit dikontrol? Itu semua merupakan pertanyaan sah yang layak diperdebatkan. Anarkisme bukan teori yang kebal kritik, dan para pemikirnya pun tidak menawarkan satu jawaban tunggal. Namun, ada satu hal yang harus dipahami: DEMONSTRASI BUKAN ANARKISME. Demonstrasi merupakan metode ekspresi politik. Anarkisme merupakan tradisi pemikiran politik. Seseorang bisa melakukan demonstrasi tanpa menganut anarkisme. Sebaliknya, seseorang bisa menganut anarkisme tanpa harus melakukan demonstrasi, apalagi melakukan perusakan. Demikian pula, tindakan vandalisme, pembakaran, atau kekerasan harus dinilai berdasarkan tindakan, pelaku, motif, konteks, dan konsekuensinya. Jangan buru-buru menempelkan label ideologis hanya karena sebuah peristiwa mengganggu ketertiban. Bahkan, kalau kita mau sedikit lebih teliti, tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama mempertahankan ketertiban pun tidak otomatis menjadi lebih bermoral hanya karena pelakunya memiliki otoritas resmi. Di sinilah pentingnya konsistensi berpikir. Kita tidak bisa mengutuk kekerasan hanya ketika dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kekuasaan, tetapi memakluminya ketika dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Orang boleh tidak menyukai anarkisme. Silakan mengkritik asumsi filosofisnya, menguji kelayakan gagasan politiknya, dan mempertanyakan implikasi sosialnya. Tetapi kritik yang bermutu mensyaratkan pemahaman terhadap objek yang dikritik. Jangan sampai kita begitu bersemangat membela ketertiban, tetapi bahkan TIDAK MAMPU MEMBEDAKAN antara sebuah ideologi, sebuah metode perlawanan, dan sebuah tindakan kriminal. Sebab, ketika SEBUAH ISTILAH KEHILANGAN MAKNA karena TERUS-MENERUS DIGUNAKAN secara SERAMPANGAN, YANG RUSAK BUKAN HANYA BAHASA. KEMAMPUAN masyarakat untuk MEMAHAMI dan MEMPERDEBATKAN gagasan pun IKUT RUSAK. JANGAN MENJADIKAN KETIDAKTAHUAN sebagai DEFINISI. Dan JANGAN MENGUBAH SEBUAH TRADISI PEMIKIRAN MENJADI KATA MAKIAN HANYA KARENA LU TIDAK MEMAHAMINYA.

KPK Ungkap Pengadaan HT Karhutla juga Dikorupsi di Kasus BNPB tirto.id/kpk-ungkap-pengadaa…

Satu lagi watak Prabowo adalah anti-intelektualisme. Dia membangun legitimasi kepemimpinannya dari loyalitas, massa dan kharisma. Bukan kompetensi. Makanya dia gak suka orang berfikir kritis karena mengganggu legitimasi kepemimpinannya. Karena Prabowo menjaga kekuasaannya dengan loyalitas buta. Maka dia perlu menyederhanakan realitas dengan narasi sederhana, yaitu makan siang gratis. Sebaliknya, data dan fakta itu bisa membuyarkan loyalitas. Maka dia memframing kepakaran itu sebagai musuhnya massa. Belajar dari lintasan sejarah ini ciri dari rezim otoritarian.

menurut kalian, pamali apa yg sering dipakai buat nakut-nakutin warga biar nggak merusak alam? i'll go first: jgn kencing di pohon beringin, nanti penunggunya marah!

Baca selengkapnya: nasional.kompas.com/read/202… Kepala BGN Dadan Hindayana menjajaki kemungkinan pemberian MBG untuk siswa Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi. "Jika disetujui oleh Presiden, ini akan menjadi percontohan pertama (MBG di luar negeri)," ucapnya. ~MBG #dadanhindayana #mbg #bgn

Tangannya kedip2 di mikrofon. Titidije luuuu? 🥲

Oke berikut review kami untuk Para Perasuk (2026)