Ferry Update

Selain konsekuensi hukum terhadap calon yang melakukan verifikasi palsu, Undang-undang juga mengatur sanksi terhadap penyelenggara pilkada. “Bahkan penyelenggara pemilu yang terbukti tidak melakukan verifikasi atas dukungan calon perseorangan juga diancam pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam UU Pilkada,” jelas Titi dalam keterangan yang diterima Narasi pada Jumat (16/8/2024). Sanksi kepada penyelenggara pilkada diatur pada Pasal 186 ayat (2) UU 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Anggota PPS, Anggota PPK, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Anggota KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Titi mendorong skandal ini untuk diproses lebih lanjut oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum. “Apabila trennya amat masif, besar kemungkinan hal itu melibatkan pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk mengakses data. Oleh karena itu, isu pencatutan ini harus diproses serius oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum menggunakan UU Pilakda dan UU Perlindungan Data Pribadi serta UU ITE.” | Narasi Daily