Kenapa Jaman Soeharto Lebih Enak? Karena hidup terasa stabil. Harga-harga jarang naik. Sekolah, jalan, dan irigasi banyak dibangun. Televisi bicara soal pembangunan, bukan keributan. Dan semua tampak aman. Tenang. Terkendali. Tapi di balik ketenangan itu, kekuasaan terkonsentrasi di satu keluarga. Selama 32 tahun, uang publik berputar di lingkaran kecil bisnis kroni dan yayasan pribadi. Nilai kekayaan tidak sah yang dikaitkan dengan Soeharto diperkirakan mencapai US$ 15–35 miliar, setara dengan Rp 400–1.000 triliun dalam nilai uang sekarang. Lalu ketika ia turun tahun 1998, Sang "Pahlawan" tidak mewarisi kemakmuran, tapi utang lebih dari Rp 550 triliun, sekitar 58 persen dari total ekonomi nasional saat itu. Beban itu tetap kita cicil lewat pajak, inflasi, dan kebijakan anggaran sampai hari ini! Masalahnya tidak berhenti di situ. Korupsi dan inefisiensi birokrasi selama Orde Baru menghambat produktivitas nasional. Menurut simulasi ekonomi, jika sistem pemerintahan saat itu bersih, dan pertumbuhan ekonomi naik hanya 1,5 poin persen per tahun (dari 7 persen menjadi 8,5 persen), maka dalam 32 tahun ekonomi Indonesia bisa dua kali lipat lebih besar dibanding kenyataan. Potensi yang hilang sepanjang periode itu setara dengan Rp 7.000–8.000 triliun dalam nilai sekarang. Uang sebesar itu bisa membiayai pendidikan gratis untuk seluruh anak Indonesia, membangun ribuan rumah sakit, dan mengangkat jutaan keluarga dari kemiskinan. Seandainya Soeharto tidak korupsi, Indonesia bisa masuk ke jajaran negara maju sejak awal 2000-an. Kita tidak akan terjebak dalam lingkaran utang, subsidi, dan ketimpangan yang masih terasa sampai hari ini. Jadi kalau ada yang bilang "jaman Soeharto lebih enak", mungkin iya, karena rakyat hanya merasakan stabilitas di permukaan. Tapi di bawahnya, masa depan bangsa sudah dijual jauh sebelum reformasi dimulai.