#PelajarImpresif

Kami berharap, semoga dengan adanya peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak dan kader IPM untuk senantiasa berhati-hati menyikapi isu yang beredar.

Ketiga, mekanisme penataan/pencabutan jabatan kepemimpinan di tingkat Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah merupakan kewenangan struktural Pimpinan Daerah / Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bukan pihak sekolah.

Kedua,dalam sistem kepemimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah tidak mengenal praktik kudeta, terlebih karena kader berpendapat akan pengkritikan suatu hal. Ikatan Pelajar Muhammadiyah justru memberikan ruang bagi kadernya untuk menyampaikan kritik secara bijak dan bertanggung jawab

Perlu kami tegaskan bahwa Pimpinan Daerah IPM Kota Yogyakarta merupakan pihak yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Pengesahan Ketua Umum Pimpinan Ranting IPM di semua sekolah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

(sebagaimana pada Surat Keputusan dibawah ini). Yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Ketua I dan bukan Ketua Umum pada periode 2023/2024, dan pada saat itu program MBG belum dilaksanakan di sekolah.

proud of u tum!