Pinned Tweet
instagram.com/p/CGrOOKwAvHb/…
Bung Hatta pernah menjadi pemain bertahan yang tangguh. Dia mempersembahkan juara Piala Sumatra Selatan.
Bung Hatta (dilingkari) dalam laga persahabatan di Boven Digul, Papua. Foto: Repro "Sutan Sjahrir, True Democrat, Fighter for Humanity." #ivb1937
Insulinde Voetbal Bond retweeted
THREAD (1/12)
Akhirnya saya merasa perlu buat thread tentang Badak Jawa, mengingat begitu banyak post dan komentar plenger. Sedihnya tidak ada yang benar-benar berpihak pada badak jawa, hanya mementingkan kekuasaan, ego, dan monetisasi.
Ini hanya pengingat untuk pemerintah tentang keseriusan dalam konservasi Badak Jawa, tapi sekaligus pengingat juga agar issue ini tidak dipolitisasi untuk ego dan agenda politik kelompok tertentu.
🦏 Indonesia memiliki salah satu warisan alam paling langka di dunia: Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Ironisnya, seluruh populasi yang tersisa saat ini hanya hidup di satu kawasan, Taman Nasional Ujung Kulon. Ancaman kepunahan bukan hanya soal perburuan dan kerusakan habitat, tetapi juga risiko bencana, penyakit, dan keterbatasan reproduksi. Bagaimana Indonesia berupaya menyelamatkannya?
Dari sejarah konservasi, pembangunan JRSCA, managed breeding, hingga rencana habitat kedua. Mari kita lihat apakah langkah-langkah ini cukup untuk memastikan Badak Jawa tetap hidup di alam Indonesia. 🧵
🤖 Made with AI
Gagasan membangun habitat kedua bagi badak Jawa memang bukan hal baru. Kajian mengenai translokasi sudah muncul sejak 1980-an.
Namun, ada hal penting yang perlu dipahami: membangun habitat kedua bukan berarti memindahkan seluruh populasi badak Jawa dari Ujung Kulon.
Pada 1982, Rudolph Schenkel merekomendasikan pemindahan sekitar 10 ekor badak Jawa ke lokasi lain untuk membangun populasi kedua. Namun, pelaksanaannya disyaratkan menunggu populasi Ujung Kulon pulih dan kembali berkembang biak.
Penelitian Santiapillai dan Suprahman pada 1986 juga mengusulkan pemindahan sebagian populasi, dengan mempertimbangkan jumlah populasi dan kesiapan teknis untuk melakukan translokasi secara aman.
Sementara itu, kajian PHVA 2015 turut menganalisis kemungkinan pembentukan populasi kedua sebagai strategi meningkatkan ketahanan populasi terhadap berbagai ancaman.
Jadi, persoalannya bukan sekadar sudah berapa lama gagasan ini dibahas.
Pemerintah tetap harus membuktikan kelayakan lokasi habitat kedua, menjelaskan jumlah individu dan skema translokasi, serta memastikan populasi yang tersisa di Ujung Kulon tetap terlindungi.
Kajian lama bisa menjadi pijakan. Tetapi keputusan hari ini harus tetap berdasarkan kondisi ekologis dan bukti ilmiah terkini.
Insulinde Voetbal Bond retweeted
Dalam penjelasan Prof. Harini Muntasib di Kompas.tv disampaikan bahwa Kementerian Kehutanan bersama dengan akademisi, BRIN dan mitra konservasi, sejak 2009 sudah menyiapkan lokasi Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) seluas 5.100 hektare di bagian selatan Gunung Honje yang dilengkapi berbagai infrastruktur pengamanan, pembiakan semialami, perbaikan pakan, serta fasilitas riset medis.
Lokasi ini disiapkan sebagai habitat utama badak jawa. Pemerintah bahkan sedang membuat Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Badak Jawa periode 2027–2036, dimana pemindahan sudah dilakukan mulai 2025, dimana Musofa menjadi cerita memilukan. Jadi bukan menunggu 10 tahun lagi di 2036.
Funny things, dalam rencana aksi tersebut juga disebutkan tentang tsunami sebagai salah satu dasar rencana aksi tersebut. Ini menjadi salah satu alasan kenapa pemindahannya ke daratan tinggi Gunung Honje
Habitat kedua selain Gunung Honje inilah yang menurut Prof Harini mungkin membutuhkan kajian lama, dan waktu 10 tahun untuk mewujudkannya.
Ini detil penjelasan Prof. Harini
kompas.tv/nasional/701979/re…
Replying to @amidunmaulana @Big83717Dude
Menurut penjelasan Prof. Harini, pengembangan habitat kedua di luar Ujung Kulon bisa memerlukan waktu lebih dari 10 tahun dan belum tentu terealisasi dalam waktu tersebut.
Insulinde Voetbal Bond retweeted
Saya termasuk yang mendukung pemindahan sebagian badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) kemanapun juga, selama dilakukan dengan penelitian mendalam.
Badak jawa saat ini populasinya udah kurang dari 100 ekor, dan mereka sudah terjebak kedalam kondisi perkawinan sedarah yang membuat genetik badak jawa semakin melemah. Idealnya menurut saya harus ada beberapa lokasi konservasi, dimana setiap lokasi memiliki 1 pejantan tangguh sebagai alpha nya.
Pihak IPB bahkan sudah mengkaji kemungkinan pengembangbiakan badak menggunakan pendekatan pembuahan buatan, untuk memodifikasi genetik yang semakin melemah. Kajian ini dilakukan terhadap badak Sumatera, yang sebetulnya masih bisa dikawinkan dengan badak Kalimantan.
IPB malahan mengusulan pemisahan lokasi konservasi badak jawa menjadi 2 lokasi berdasarkan jenis DNA nya. Ada 2 kajian IPB yang dikeluarkan di bulan November 2026 sepengetahuan saya terkait dengan pengembang biakan badak.
Terlepas dari narasi yang berkembang akibat pidato Hashim, pemindahan badak jawa merupakan suatu keharusan. Tapi sayangnya di Indonesia ini narasi terkadang disampaikan oleh orang yang tidak memahami permasalahan, sehingga mudah untuk disalah artikan oleh masyarakat.
Justru yang diambang kepunahan adalah badak sumatera (sisa 3 pejantan, dan sodaraan) dan badak kalimantan. Badak jawa masih puluhan jumlahnya.
Ancaman terbesar terhadap badak adalah dari netizen yang tidak memahami akar permasalahan, dan menyuarakan pendapat yang justru bisa memicu kepunahan badak di Indonesia.
Link berita buat yang mau baca
ipb.ac.id/news/index/2025/09…
ipb.ac.id/news/index/2026/11…
🤖 Made with AI
This quoted post is unavailable.
Insulinde Voetbal Bond retweeted
🇺🇸🇮🇩NEW ARTICLE: The US is Behind Indonesian Protests (Again)
(Note: Because X censors NEO links, I am reproducing the entire text of the article below)
Indonesia, located in Southeast Asia, is the 4th most populous nation on Earth with 287 million people. It constitutes China’s 12th largest trade partner on Earth and 3rd largest trade partner in Southeast Asia following Vietnam and Malaysia.
Indonesia is also strategically located near the Malacca Strait, a critical waterway the vast majority of China’s imported energy and resources as well as exported goods travel through, and a waterway the US has planned and prepared for years to close as a means of implementing a “distant blockade” on China.
Today, the US is already implementing a variation of the “distant blockade” through its invasion and capture of Venezuela, its proxy war on Russia through Ukraine, and its wars across West Asia - directly on Iran and through its Israeli and Saudi proxies against Lebanon and Yemen respectively. Together, these conflicts have all served to either sever or drastically reduce energy exports to China.
Destabilizing or politically capturing Indonesia would serve US interests in both encircling and containing China with a united front of US-captured proxies or an arc of destabilization denying China viable economic, trade, political, and military partnerships. It would also enhance the US’ ability to either directly or indirectly threaten maritime shipping through the Malacca Strait - significantly expanding its “distant blockade” on China.
For all of these reasons and the US’ general desire to prevent any powerful independent nation-state from rising and undermining US primacy either worldwide or regionally - the US seeks to undermine Indonesia through extensive political interference.
In recent years this has taken the shape of protests promoted by the collective Western media as “youth,” “Gen-Z,” or “student-led” protests following similar patterns of US interference elsewhere around the globe.
Students, who have not even finished studying their own chosen area of focus in life, do not possess the resources, experience, or knowledge to organize nationwide movements capable of contesting, let alone ousting existing political orders, and instead serve as the rank and file for interests that do.
Examining the organizations promoting and defending the protests taking place in Indonesia over the past 2 years reveals a vast network of US government-funded media outlets, “human rights” organizations, and legal foundations promoting and amplifying narratives, promoting the protests themselves, as well as providing support for and legal defense of the protests and their participants.
US-funded Media in Indonesia and its Role in Boosting US Interference
US interference in Indonesia was exposed last year with lists of specific Indonesian media organizations promoting the protests receiving US government and/or foundation funding.
This included Tempo, Kompas, Tribunnews, Remotivi, New Naratif and Project Multatuli.
These admissions were made by these organizations themselves in a 2025 Mongabay article titled, “‘Without us, no scrutiny’: Indonesia’s independent media count cost of US funding cuts.”
The article not only admits Remotivi, New Naratif, and Project Multatuli received significant US government funding through USAID and the National Endowment for Democracy (NED) and that it would be virtually impossible to function without this funding, it is admitted that US government “program coordinators” discussed editorial policies with its grantees and were involved in whether or not specific content was published.
Kompas and even the Jakarta Post were mentioned as associated with this US-funded network.
Tempo, on its own website, admitted to US funding through Media Development Investment Fund (MDIF) money - the MDIF itself admittedly a product of European government funding and funding from George Soros’ Open Society Foundations.
Kompas, Tribuunews, and Tempo are among the top news platforms within Indonesia’s information space alongside CNN Indonesia and BBC News, demonstrating US information dominance within Indonesia, part of extensive US information dominance worldwide.
US-funded media organizations are critical in shaping, promoting, and amplifying the narratives and slogans of US-backed opposition groups. Because of their large share of Indonesia’s information space, the Indonesian public is exposed to these narratives, ensuring larger percentages of public support and participation in US-backed opposition movements.
Because Indonesia - like many other nations around the globe - is almost entirely dependent on US-based social media platforms including Meta’s WhatsApp, Instagram, and Facebook, as well as X and Google’s YouTube, their algorithms ensure the vast majority of content Indonesians consume is connected to US interests and US-backed movements and organizations, while opposing views or attempts to expose US interference are suppressed.
As early as 2008 the US State Department organized what it called the “Alliance of Youth Movements,” in which it was admitted that:
“This Alliance of Youth Movements had organic beginnings in the sense that already, youth movements from around the world that were utilizing online, mobile and digital media were interacting to discuss best practices. The State Department acted as a facilitator to help provide some structure to this trend by partnering with entities like Facebook, Howcast, Google, MTV, and Columbia Law School.”
And that:
“The aim of the Alliance of Youth Movements is to look at the success stories where youth have used the online space as a tool for youth empowerment against violence and oppression, synthesize the best practices that made these possible, and inspire new movements.”
The US State Department and its Western social media partners were preparing region-wide networks of opposition groups to be sent back to their home countries to destabilize and if possible, overthrow them on behalf of the US government.
By 2011, the New York Times in its article, “U.S. Groups Helped Nurture Arab Uprisings,” admitted the US NED and the State Department were behind the opposition groups driving regional unrest. The same article specifically mentioned “a 2008 technology meeting” (the Alliance of Youth Movements) sponsored by the US State Department and US-based social media platforms where opposition groups involved in the “Arab Spring” were “taught to use social networking and mobile technologies.”
Beyond training and equipping US-backed opposition groups themselves, US-based social media platforms abuse their monopoly over global information space to facilitate US interference and even warfare.
In a 2016 Independent article titled, “Google planned to help Syrian rebels bring down Assad regime, leaked Hillary Clinton emails claim,” it is admitted that:
“An interactive tool created by Google was designed to encourage Syrian rebels and help bring down the Assad regime, Hillary Clinton's leaked emails have reportedly revealed.
By tracking and mapping defections within the Syrian leadership, it was reportedly designed to encourage more people to defect and 'give confidence' to the rebel opposition.”
The article would continue:
“The email detailing Google's defection tracker purportedly came from Jared Cohen, a Clinton advisor until 2010 and now-President of Jigsaw, formerly known as Google Ideas, the company's New York-based policy think tank.
In a July 2012 email to members of Clinton's team, which the WikiLeaks release alleges was later forwarded to the Secretary of State herself, Cohen reportedly said: “My team is planning to launch a tool on Sunday that will publicly track and map the defections in Syria and which parts of the government they are coming from.””
In other words US-based social media companies are in direct contact with the US government overseeing, aiding, and abetting US interference and even proxy war within targeted nations.
The rigging of US-based social media algorithms and the deployment of custom-tailored applications to promote US-backed protests and suppress attempts to expose or neutralize them is a daily reality playing out in the information space of nations around the globe, and to the immediate detriment of these nations’ national security.
US-Funded Media in Indonesia Covering Up US Interference
In addition to US information dominance inside Indonesia’s information space, Indonesia’s dependence on US-based social media platforms, and their abuse of algorithms to manipulate Indonesian public perception, US-funded media outlets in Indonesia have taken part in concerted attacks against individuals researching and exposing their activities.
The above-mentioned Jakarta Post in a June 2026 article titled, “Media probe reveals disinformation behind ‘foreign-backed’ 2025 protests,” claims:
“A collective study into allegations of foreign influence behind last year's sweeping protests has instead uncovered what appears to be an anti-Western disinformation campaign.”
However, it also claims (emphasis added):
“The collective probe by Tempo magazine, Kompas.com, Suara.com, Tribunnews.com and social media monitoring platform Drone Emprit, conducted as part of a European Union-backed media development program run by international nonprofit Internews, found indications of foreign information manipulation and interference (FIMI) that aimed to frame last year’s sweeping protests as foreign-backed.”
In other words, a “probe” into claims regarding US interference in Indonesia was conducted by verified, admitted US-funded media organizations receiving additional funding from foreign interests - the European Union and Internews.
Internews is funded by - among others - Open Society Foundations, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, as well as the very US-based social media companies involved in facilitating US interference worldwide including Facebook and Google.
Elsewhere on Internews’ own official website is an “About Internews” page admitting the organization’s work “was carried out as a longtime implementing partner of USAID.”
Thus, the “probe” was simply a concerted Western-funded attack on those researching and exposing actual, verified Western interference in Indonesia. Together with admitted efforts taken by US government funding organizations like the NED to cover up public disclosures, it serves as further evidence of how deceitful and malicious US intentions are regarding Indonesia in general and specifically through its funding of organizations within Indonesian social, political, and information space.
Student Protesters and their US-Funded Defenders
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) and the Legal Aid Institute/Foundation (LBH) was also revealed to have received US, Canadian, and Australian government funding spanning the entire 21st century. It is listed as a “partner” of the Freedom Fund, which in turn is funded by the US State Department.
YLBHI/LBH was established to provide legal aid to US-backed opposition groups, individuals, and participants in US-backed movements.
During the protests last year it published a statement regarding the “right to protest” co-signed by a long list of likewise US, European, and Western foundation funded fronts - many of which are not even located in or related to Indonesia. The very next organization on the list following YLBHI/LBH was “Asia Justice and Rights” (AJAR) - while based in Indonesia, according to its most recent annual report, receives European government funding as well as from Open Society Foundation. Also signing the statement was the “Cambodian Center for Human Rights (CCHR)” which admitted in previous disclosures to be funded by the US State Department, the British Embassy, the European Union, USAID, and NED-subsidiary Freedom House.
One of the most frequently cited student groups involved in Indonesia’s protests is the “student executive body” at the University of Indonesia (BEM UI). YLBHI regularly promotes (along with US-funded media outlets) and legally defends events and marches “organized” by BEM UI, from 2021 all the way to recent months. Like many other US-funded “human rights” or “legal aid” organizations, protester violence is ignored or excused and any efforts by state security agencies to maintain order are condemned as “human rights violations.”
BEM UI and other student groups - without massive networks of US-funded media organizations promoting their activities across Indonesia’s information space, rigged by the US-based social media platforms controlling the algorithm throughout which information flows to Indonesia’s citizenry, and defending them legally through US-funded organizations like YLBHI - would not have achieved the nationwide recognition and influence they are claimed to have.
Corruption, environmental issues, and economic hardships are neither unique to Indonesia nor necessarily the fault of Indonesia’s current government. Systemic corruption does not appear overnight, nor do environmental issues. Economic hardships including rising energy prices and the price of all commodities dependent on those energy prices are actually a direct result of the US war of aggression across West Asia waged as a deliberate attempt to choke the rest of Asia off from cheap, reliable imports of energy from the region and create the very conditions for unrest in the streets of Indonesia, Malaysia, Myanmar, and Thailand.
Far from a spontaneous decentralized movement - just like with the 2011 “Arab Spring” - the US spent years building up these networks, infiltrating and capturing controlling shares of Indonesia’s information space, and even directly and deliberately contributing to the very real economic problems Indonesians face. And just like with the “Arab Spring” in 2011, or Ukraine’s “Euromaiden” in 2014, no matter what Indonesians being led by US-funded organizations into the streets believe they will achieve - the US has only greater hardship and humiliation in store for the nation of Indonesia.
The protests taking place across Indonesia this year are simply a continuation of protests already exposed last year as US-backed interference - and it is interference the US-backed opposition in Indonesia received additional Western assistance to specifically cover up.
They are protests that fit into a wider regional campaign - previously referred to as the “Milk Tea Alliance,” and is a deliberate attempt to recreate the US-engineered “Arab Spring” across Southeast Asia to surround China with the same death, destruction, and destabilization the US has surrounded Iran with in West Asia from 2011 onward.
The US is waging a global war on multipolarism. Not just on the nations proposing and leading the rise of multipolarism - nations like Russia, China, and Iran - but also any and all nations that could potentially contribute to and benefit from multipolarism - Indonesia among the most important of those nations.
Exposing US interference in Indonesia not only helps avert the disasters similar US interference caused across the Arab World from 2011 onward or in Ukraine from 2014 onward, it also is the first step to eliminating foreign-hijacked activism and replace it with real, pragmatic activism that could potentially help alleviate the problems Indonesia - and all other nations - have.
Ignoring the empirical evidence of the US government promoting, defending, and benefiting from political crisis in Indonesia and surrendering to emotions US-funded narratives are scientifically designed to exploit - will only add Indonesia to the long and still growing list of nations the US has destroyed from the inside out, without firing a single shot itself.
Brian Berletic is a Bangkok-based geopolitical researcher and writer.
Insulinde Voetbal Bond retweeted
Google removes 19,000 Indonesia pro-government YouTube channels bit.ly/4CaUXDb
Google removes more than 19,000 YouTube channels that were spreading content supportive of Indonesia’s government bloomberg.com/news/articles/…
Insulinde Voetbal Bond retweeted
🇺🇸🇮🇩NEW VIDEO: The US is Behind Indonesian Protests (Again)
On YouTube: youtu.be/HjT9_PzLR5s?si=FOob…
“Far from a spontaneous decentralized movement - just like with the 2011 “Arab Spring” - the US spent years building up these networks, infiltrating and capturing controlling shares of Indonesia’s information space, and even directly and deliberately contributing to the very real economic problems Indonesians face. And just like with the “Arab Spring” in 2011, or Ukraine’s “Euromaiden” in 2014, no matter what Indonesians being led by US-funded organizations into the streets believe they will achieve - the US has only greater hardship and humiliation in store for the nation of Indonesia.“
Insulinde Voetbal Bond retweeted
Empat generasi Garuda resmi memastikan tempat di panggung Piala Asia! 🦅 🇮🇩
Mari kawal terus perjalanan mereka menuju #GarudaMendunia 🔥
‣ #BersamaGaruda
Insulinde Voetbal Bond retweeted
We're going to #AFCU17 Asian Cup 2027. 🦅 🇮🇩
‣ #GarudaMendunia
Insulinde Voetbal Bond retweeted
Sakne Persebaya ini, udah ga punya Bus.
Pemain mau latihan pun malah kena geruduk begini. #AZAOut #BringBackGedeWidiade
Insulinde Voetbal Bond retweeted
🚨| BREAKING: Speed wins STREAMER OF THE YEAR at the 2026 Streamer Awards and delivers his ENTIRE SPEECH in fluent Indonesian 🤯🤯🇮🇩
Insulinde Voetbal Bond retweeted
Kita punya marsinah, tapi mereka pilih idol.
Insulinde Voetbal Bond retweeted
TAHUKAH KAMU???
Ada sebuah pertandingan sepak bola di Indonesia yang disaksikan sekitar 150.000 pasang mata! Bukan final Piala Dunia, bukan pula pertandingan antarnegara.
Inilah final Perserikatan 1985: PSMS Medan vs Persib Bandung!
Drama 2-0 yang berubah menjadi 2-2, 120 menit pertarungan sengit, hingga adu penalti yang menentukan siapa penguasa sepak bola Indonesia saat itu.
PSMS akhirnya keluar sebagai juara!
Sebuah laga bersejarah yang membuktikan betapa luar biasanya gairah sepak bola Indonesia pada masa itu.
Inilah El Clasico Indonesia! Anda para bobotoh dan kinantanian masih ingat atmosfernya?
Insulinde Voetbal Bond retweeted
📊 UPDATE : Klasemen sementara Grup E AFC Champions League Two.
Luar biasa Persib sapu bersih coy! 🔵🥶
Insulinde Voetbal Bond retweeted
🚨 PSSI are reportedly no longer prioritizing Dutch-based diaspora players amid the KNVB's protectionist approach and strict Dutch rules on non-EU players.
Scouting is shifting to Germany, the US, Australia, Belgium, Spain and other European countries.
[Noor Korompot]





































