Kholil

Guys, ada satu era dalam sejarah Indonesia modern yang menurut gue paling sering disalahpahami baik oleh yang terlalu memujinya maupun yang terlalu meremehkannya. Era Susilo Bambang Yudhoyono. 2004-2014. Sepuluh tahun. Dan kalau mau jujur tentang apa yang terjadi di era itu jawabannya tidak sederhana. Tapi ada satu hal yang sulit dibantah: Indonesia melewati dua krisis global di era itu dan tetap tumbuh positif. Dua kali. Tidak banyak negara yang bisa bilang itu. Mulai dari konteksnya dulu: SBY naik ke kekuasaan di 2004 ketika Indonesia belum benar-benar pulih dari trauma 1998. Ekonomi memang mulai bergerak, tapi kepercayaan publik terhadap institusi masih rapuh. Harga kebutuhan pokok fluktuatif. Lapangan kerja terbatas. Dan rakyat masih trauma dengan ingatan antrean panjang di depan bank yang hampir bangkrut. Dan dalam kondisi seperti itu dua bulan setelah dilantik tsunami Aceh menghantam. 26 Desember 2004. Ratusan ribu jiwa hilang. Ujung barat Sumatera rata dengan tanah. Dan seorang presiden baru yang belum genap 100 hari menjabat harus menghadapi bencana terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Dan ini yang paling mencirikan gaya kepemimpinan SBY: Dia tidak rapat di Jakarta. Dia terbang ke Aceh. Menyusuri reruntuhan. Memegang tangan korban yang kehilangan segalanya. Dan menahan air mata di depan kamera dunia. Lalu dalam hitungan hari dia membentuk BRR, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias. Membuka pintu selebar-lebarnya bagi bantuan internasional. Lebih dari 50 negara datang. Dan seluruh proses ditangani secara terbuka dan transparan. Hasilnya: penanganan tsunami Aceh disebut oleh banyak lembaga internasional sebagai salah satu respons terbaik terhadap bencana kemanusiaan dalam sejarah. Dan yang tidak pernah direncanakan siapapun: dari reruntuhan Aceh, lahir perdamaian dengan GAM yang sudah berkonflik lebih dari 30 tahun. Perjanjian Helsinki ditandatangani setahun setelah tsunami. Bencana yang harusnya memperlemah pemerintahan baru justru menjadi momentum perdamaian bersejarah. Dan ini kebijakan yang paling tidak populer tapi paling benar: SBY tahu bahwa anggaran negara sedang digerus habis oleh subsidi energi. Harga minyak dunia sedang tinggi. Dan kalau tidak ada perubahan tidak akan ada uang untuk membangun sekolah, irigasi, jalan, atau rumah sakit. Dia memilih langkah yang tidak populer: mereformasi subsidi BBM. Protes meledak. Demonstrasi di mana-mana. Tapi SBY tetap di jalurnya. Dan uang yang dihemat dari reformasi subsidi dialihkan ke program-program yang lebih tepat sasaran. Dan untuk memastikan keputusan-keputusan ini diambil dengan dasar yang kuat dia memanggil ekonom terbaik yang ada. Sri Mulyani. Boediono. Ini bukan gaya populis yang mengandalkan tepuk tangan. Ini gaya teknokrat yang mengandalkan data. Dan ini yang paling relevan dengan kondisi Indonesia sekarang: Krisis keuangan global meledak dari Wall Street. Lehman Brothers bangkrut. Pasar saham global anjlok. Negara-negara maju kocar-kacir menyelamatkan perbankan mereka. Semua orang mengira ini adalah 1998 jilid dua untuk Indonesia. Yang terjadi: Indonesia tetap tumbuh 4,6%. Di saat banyak negara mengalami pertumbuhan negatif Indonesia tumbuh positif. Untuk kedua kalinya dalam sepuluh tahun, Indonesia melewati krisis global tanpa jatuh. Caranya: stimulus fiskal yang langsung menyasar sektor produktif. BLT untuk memastikan konsumsi masyarakat kecil tidak rontok. Bank Indonesia di bawah Boediono menjaga kurs rupiah tanpa drama besar. Cadangan devisa dijaga. Suku bunga diatur agar tidak menyulitkan dunia usaha. Dan semua itu dilakukan tanpa kegaduhan. Tanpa pidato bombastis. Tanpa menyalahkan pihak asing. Tanpa mengubah definisi "stabil" agar kondisi buruk terlihat baik. Dan ini yang paling sering dilupakan orang soal era SBY: Dia adalah presiden yang menaikkan gaji guru secara signifikan untuk pertama kali dalam sejarah modern Indonesia. Tahun 2004 gaji guru PNS sekitar Rp1 sampai Rp1,5 juta per bulan. Dalam lima tahun pertama naik dua kali lipat. Ditambah tunjangan sertifikasi yang nilainya setara satu kali gaji pokok. Guru yang sebelumnya harus kerja sampingan sebagai petani atau penjual kelontong untuk bertahan hidup akhirnya bisa fokus penuh di ruang kelas. Bisa membeli rumah. Bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan bukan hanya gaji. Dana BOS diluncurkan dana langsung ke sekolah sehingga sekolah tidak lagi membebankan biaya operasional ke siswa. Ratusan ribu anak dari keluarga sederhana bisa tetap bersekolah karena program ini. Jamkesmas diluncurkan layanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin. Yang kemudian menjadi cikal bakal BPJS. PNPM Mandiri dana langsung ke desa dengan masyarakat yang menentukan sendiri untuk apa dipakai. Bukan top-down dari Jakarta. Tapi bottom-up dari warga. Ini bukan program populis yang dibuat untuk dipamerkan. Ini program yang dirancang untuk benar-benar sampai ke yang membutuhkan. Dan ini kontras yang paling tajam dengan kondisi sekarang: Di era SBY — ketika krisis global melanda pemerintah jujur kepada rakyat. Tidak ada pejabat yang menyebut media internasional "bego". Tidak ada yang mengatakan "orang desa tidak pakai dolar" sebagai respons terhadap pelemahan mata uang. Tidak ada yang mengganti definisi "stabilitas" agar angka buruk terlihat baik. Yang ada: Sri Mulyani berdiri di depan forum G20 dan menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia apa adanya. Boediono mengelola kebijakan moneter dengan kalkulasi yang bisa diverifikasi. Dan SBY menghadapi forum internasional dengan kepala tegak karena datanya mendukung klaimnya. "Komunitas yang baik tidak dibangun dengan bombastis. Tapi dengan kepercayaan yang dibangun pelan-pelan dari konsistensi." Dan ini kritik yang fair karena SBY bukan tanpa cela: Reformasi birokrasi berjalan lambat. Terlalu lambat. Mesin pemerintahan terasa berat dan bergerak sangat lamban. Beberapa keputusan penting tertunda terlalu lama karena SBY terlalu panjang pertimbangannya. Reformasi hukum tidak secepat yang diharapkan. Dan beberapa orang di sekelilingnya tersandung kasus hukum menciptakan kesan bahwa dia terlalu lunak kepada lingkaran dalamnya. Ini adalah kelemahan yang nyata. Bukan untuk dibela tapi untuk dipahami secara jujur. Tapi ini yang paling tidak bisa dibantah: Ketika SBY turun dari kursi presiden di 2014 Indonesia tidak sedang dalam kekacauan. Ekonominya tumbuh. Konflik politik tidak meledak. Rating utang negara meningkat dari BB- menjadi investment grade untuk pertama kali dalam sejarah artinya dunia keuangan internasional akhirnya mempercayai Indonesia sebagai tempat yang layak untuk investasi jangka panjang. Indonesia masuk G20 dan duduk sejajar dengan negara-negara ekonomi terbesar dunia. Satu-satunya dari Asia Tenggara. Benedikt Anderson ilmuwan terkenal dari Amerika — bertanya kepada mahasiswa Indonesia tahun 1999: siapa pahlawan nasional masa kini? Mereka menjawab Iwan Fals. Tapi kalau ditanya siapa pemimpin yang paling stabil dalam sejarah reformasi Indonesia banyak ekonom akan menjawab SBY.

Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri. Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas. Bukan slip of the tongue. Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan: Mau dolar berapa ribu kek kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar. Yang pusing yang suka ke luar negeri. Ini bukan candaan. Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya. Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini. Dan apa yang terjadi setelahnya. Zimbabwe ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat: Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat. Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir. Hasilnya? Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7 sextillion persen per tahun di 2008. Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti. Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam. Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam. Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi. Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali. Venezuela ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs: Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil. Yang penting ada subsidi. Yang penting ada program sosial. Hasilnya? Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018. Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi. Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya. Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung. Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun. Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan: Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar. Tapi benarkah demikian? Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat. Harganya ditentukan dalam dolar. Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik. Harga tempe naik. Harga tahu naik. Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka. Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor. Harganya dalam dolar. Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor. Harganya dalam dolar. Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India. Harganya? Dalam dolar. Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik. Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar. Dan inilah yang paling miris: Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat. Padahal kepercayaan itulah yang membuat rupiah bisa stabil. Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk. Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita. Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar? Sinyal apa yang dikirim ke investor asing? Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah? Bandingkan dengan pemimpin yang serius: Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya. Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan. Hasilnya? Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar. Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah. Bukan karena Singapura kaya alam. Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya. Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin. Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah. Rakyat desa tidak pegang dolar. Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar. Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar. Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar. Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya. Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli. Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya. Semoga kita tidak sampai di sana. Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.