kuskus retweeted
DPR BOHONG, TOLAK RUU PERAMPASAN ASET PALSU
1. Pejabat yang memiliki harta tidak wajar tidak bisa dirampas.
2. Tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu.
3. Badan pengelola aset akan tersentralisasi di bawah Presiden.
Tiga masalah di atas diduga menjadi alasan bagi DPR untuk menutup informasi dan memuluskan RUU Perampasan Aset yang palsu.
Mari tolak RUU Perampasan Aset palsu yang dibuat oleh DPR!
Selengkapnya.
cloud.antikorupsi.id/s/NeBWJ…
Gue inget pas LiSA yg ini dibilang plagiat stage name sama fans kpop
Tahun kapan udah lama sih padahal LiSA udah berkarir lebih dulu dan dikenal luas apalagi pas ngisi op Sword Art Online
kuskus retweeted
Please banget nih ye, kalau WA personal dipakai kerjaan, jangan pakai nama kaya “Mamah Arsya”, “Ummi Fatimah”, “Abi Arkan”, “Ayah Salim”, dab plis….
Gue doing work with you, not your kids 😭😭😭
Alias I need your name 😭😭😭😭
kuskus retweeted
im…..obsessed with bed.. i love bed. obsessed with pillows blankets and such literally love sleeping
sebenarnya ketebak banget bakal memantik kontroversi. tapi aku gak ngerti aja sih sama yang defensif mati-matian. kayak bagian mana sih yang kesenggol? bingung
8
kuskus retweeted
[SIARAN PERS TIM HUKUM BARA ADIL]
Jika kawan, saudara, atau keluarga Anda belum kembali atau kehilangan kabar setelah mengikuti aksi demonstrasi 10 November di Yogyakarta, segera hubungi:
📞 0895-1062-9630 (Tim Hukum Bara Adil)
kuskus retweeted
wis bali isih dioyak? penasaran komandonya apa kok bisa seniat kui sampe sagan, yg bahkan sudah jauh bgt dari lokasi demo. di sisi lain, polisi DIY berarti sebenarnya punya skill mumpuni untuk 'ngegep' kejahatan jalanan koyo klitih, seperti yg ditunjukkan di video. sakjane. 👍🏻
kuskus retweeted
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan mengenai belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, dengan total nilai mencapai Rp14,7 miliar sepanjang 2024–2026.
Temuan ini menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, ketidakjelasan manfaat belanja influencer, spesifikasi pengadaan yang dikhususkan untuk memenangkan Raffi Ahmad, hingga potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden.
Di tengah pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan uang pajak untuk membiayai jasa promosi melalui figur populer.
Selengkapnya dapat dibaca melalui siaran pers berikut: cloud.antikorupsi.id/s/kqfxf…
Salam,
Indonesia Corruption Watch
#Rans #Raffiahmad






































