macanutara_

Kawan sejati memang tidak lari saat kawannya terpuruk. Justru di saat susah itulah kesetiaan diuji. bukan hanya saat senang & semuanya lancar. Banyak orang datang saat kita bahagia, tertawa bersama, atau sedang di atas. Tapi yg tetap ada, mendengarkan tanpa menghakimi, mengulurkan tangan, atau sekadar duduk diam di samping saat dunia terasa berat…itulah yg jarang. Seperti yg sering dikatakan orang, “Kawan sejati terhitung jari.”

Kapolri @SuyudiArioSeto Ane berharap ada perlakuan hukum yg adil bg setiap warga negara. Mantan Kapolri @ListyoSigitP cs bisa ente tangkap dgn mudah dgn status sbg tersangka. Kenapa @KMRTRoySuryo dan @DokterTifa sulit sekali ditangkap padahal dan jadi terdakwa ? Ada apa, pak ?

Udah salah nyolot lagi, tak lurusin yah otak tokai, saya bukan Komut, Saya Komisaris Independen, saya nggak di pecat, 5 tahun tuntas masa jabatan. Mungkin bahasa mudahnya tidak di lanjutkan. tapi saya yakin otak isi tokai nggak akan paham🤣😂

Sepertinya tokai yg nempel di otakmu menggelinjang manjah yah klo ngak komen di akunku, menderita banget hidupmu.🤣

Hingga sore ini tak ada isu yg mampu menutupi momen ketika seorang anak berdiri membela kehormatan & martabat ibunya di hadapan sang pengadil. Dikisahkan, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ dan bertanya, “Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?” Beliau menjawab, “Ibumu.” Ia bertanya, “Kemudian siapa?” Beliau menjawab, “Ibumu.” Ia bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Beliau menjawab, “Ibumu.” Ia bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Beliau menjawab, “Ayahmu.” Begitu mulianya kedudukan seorang Ibu.

Mau akting melas seperti apapun kita sudah pernah ditipu oleh aktingnya di gorong-gorong. Bandit tetaplah bandit ...

Ihh ikut2an, nggak pnya ide, isi tokai emang gitu sih.😝🙃

Jejangan bocor halus penadah hasil sadapan :)

Si kunyuk ini sudah sering mengancam akan membuat gaduh. Kali ini dia lagi lagi mengeluarkan ancaman akan mengepung Jakarta jika Gibran dilengserkan. Bagaimana ini pak kapolri @SuyudiArioSeto ? @DivHumas_Polri

Politisi harusnya melek hukum. Tapi tulisan begini sama sekali tidak melek hukum. Malah menyesatkan. Pahami, bahwa sistem Pemilu yg diatur UU Pemilu no 7 thn 2017, pasal 169 huruf r menyatakan pendidikan PALING RENDAH adalah SMA. Artinya, pendidikan di atas SMA, yaitu Sarjana, sudah memenuhi syarat UU. Proses PEMILU dilakukan oleh KPU, disahkan oleh keputusan MK yg final. Jadi pasangan Prabowo dan Gibran sudah SAH ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di tahun 2024. Apa pun persoalan administratif KPU, yg diatur PKPU, TIDAK LAGI BERMAKNA setelah Keputusan MK sah dan final mengikat. MA mencabut suket SMA? Keputusan MA TIDAK mengubah fakta Gibran lulus Sarjana, dgn Suket Kesetaraan Sarjana, jadi tetap memenuhi ketentuan UU Pemilu. Keputusan MA sama sekali TIDAK mengubah fakta Gibran tetap memenuhi ketentuan UU Pemilu. Kemudian, dikatakan Gibran melanggar UU? Tidak ada perbuatan apa pun oleh Gibran yg melanggar UU. Tidak ada alasan utk memakzulkan Gibran. Kalau ada yg meributkan "cacat administratif" itu hanya ada dlm konteks pemilu, di mana sudah sah dan final oleh MK. Dan sebenarnya, MK MENOLAK gugatan atas legitimasi Gibran, utamanya karena hasil pemilu sudah sah dan final. Pula tdk ada legal standing dari penggugat. Karena keputusan MK menolak, maka sebenarnya seluruh perkara gugur, termasuk semua pemeriksaan oleh MK. Tidak ada yg bisa bawa amar putusan MENOLAK oleh MK ke MA. Bagaimana jika di bawa ke DPR RI? Tetap tidak bisa kalau perkaranya adalah administratif pemilu. DPR RI hanya bisa mengajukan pemakzulan jika Gibran melakukan sesuatu yg salah. Tidak ada yg salah dilakukan oleh Gibran.

Saya isi formulir disebuah lembaga milik Negara. Setelah melengkapi semua syarat yang dibutuhkan akhirnya surat keterangan yang saya butuhkan untuk melamar pekerjaan keluar. Lalu, ada seorang yang bersemangat pengen menghalang-halangi agar saya tidak mendapatkan pekerjaan itu, tapi karena syarat yang dibutuhkan sudah saya penuhi semuanya akhirnya saya bisa mendapatkan pekerjaan itu. Satu waktu seorang yang sangat bersemangat masuk ke pengadilan untuk membatalkan surat keterangan itu, lalu karena ada semacam kong kali kong dipengadilan akhirnya surat keterangan yang saya dapatkan dianggap tidak SAH. Sementara pekerjaan yang sudah saya jalani selama dua tahun dianggap tidak sah hanya karena salah satu syarat yang dulu diterima dianggap oleh pengadilan tidak SAH. Bagaimana selanjutnya? Kita tunggu rapat dilevel tertinggi.

1) Sebagai seorang politisi yg waras apalagi berlatarbelakang hukum, sulit rasanya saat ini untuk diam apalagi tidak memberikan pendapat apapun, pasca keluarnya putusan MA. Apalagi ditengah banyaknya teman-teman yang bertanya, termasuk rekan-rekan media. 2) Kalau terkait putusan MK kemarin kita diam — walaupun banyak yang mengkritik saya karena diam — masih oke lah. Karena putusannya sendiri memang masih sedikit agak tanggung: “belum ditemukan atau tidak ditemukan”. Beda dengan putusan MA ini, dimana amarnya dengan sangat tegas, terang, jelas bahkan tidak perlu lagi ditafsirkan, mengatakan: “tidak sah, batal demi hukum, ditarik dari yang menguasai dan dimusnahkan”. 3) Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM — bahkan lebih jauh lagi di point 3: hakim memerintahkan untuk DIMUSNAHKAN — maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi mas Gibran saat ini selaku Wapres — mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD — SUDAH TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT. 4) Jika “letterlijk” mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status mas Gibran saat ini TIDAK LAGI SAH dan BATAL DEMI HUKUM sebagai Wapres, mengikuti status Suket yang dipakai. Yang sekarang oleh MA bahkan diperintahkan untuk DIMUSNAHKAN. 5) Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal 2: mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang “memundurkan” beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD. 6) Kalau perkara Pidana itu eksekutornya Jaksa, Perdata eksekutornya jurusita, kalau perkara ini karena terkait jabatan kenegaraan — jika orangnya tidak mau mundur sendiri — maka DPR cq MPR lah yang jadi eksekutornya. Kalau tidak, putusan ini hanya sekedar berhenti diatas kertas saja. 7) Apakah perkara ini akan lanjut ke “eksekusi” politik di DPR cq MPR, mari bersama kita tunggu. Kalau soal ini belum level saya untuk membicarakannya. Ini sudah masuk urusan para “dewa-dewa” yang maqomnya ada di “langitan”. Untuk kita yang levelnya masih di “daratan” baru bisa sekedar memberi pendapat hukum saja. Demikian sedikit pendapat saya, untuk teman-teman dan rekan media yang sejak semalam bertanya soal ini. Sekali lagi, ini pendapat pribadi saya, berdasarkan sumber hukum putusan MA yang baru saja keluar. Hormat saya, Jansen Sitindaon

Cerita Pagi Syahdan, pada suatu waktu.... Ia jadi Ketua Tim Pemenangan, dan pasangan Capres-Cawapres-nya itu KEOK oleh Bapak-nya. Lima tahun kemudian sosok itu nyaris menjadi Cawapres pendamping Bapaknya. Bahkan saat pengumuman sudah tinggal seberang jalan, ia sudah bersiap dgn kemeja putih, peci hitam dan menunggu di restoran di seberang lokasi deklarasi. Namun di menit-menit terakhir, ia digantikan. Setelah itu, Bapaknya justru mengangkatnya menjadi Menteri. Lima tahun kemudian, ia maju [lagi] sbg Cawapres. Kali ini ia KEOK oleh anak Bapaknya itu. Kini, mungkin dendam itu dilampiaskan kepada anak-nya tersebut melalui kepakarannya. Dgn posisi sbg pakar hukum, ia terus menyoal berbagai hal terkait sang anak, seolah masih menyimpan harapan suatu hari bisa menjadi Wakil Presiden. Pengarang ~Mat Petot, Wakil Kepala Desa Negeri Khayalan~

Situ kebiasan minum Bayclin gosah ngajak ngak setan.😋 Emang cuma bisa itu. Argumen nol, cuma hinaan kosong. Kalau punya dasar hukum yg bikin jabatan otomatis gugur, taruh di sini. Kalau nggak, diam aja, jangan buang-buang waktu orang dgn candaan receh. BEDEBAH kau🤣😂

Wahai @Bonatua766hi sontoloyo Yg digegerin cuma Suket dibatalin MA. Itu dokumen administratif, bukan putusan yg otomatis nyabut jabatan Wapres. Pasal 227 itu syarat pencalonan, bukan syarat pejabat yg sudah dilantik. Koplak

Gugatan dimasukkan Subhan ke PTUN. DITOLAK. Banding ke Pengadilan Tinggi TUN. DITOLAK. Kasasi ke MA. TOK MA MENGABULKAN SEMUA GUGATAN TANPA PEMERIKSAAN SUBSTANSI PERKARA. TANPA SIDANG. TANPA BUKTI. MA sekarang berpolitik? Preseden macam apa ini, memutuskan tanpa PROSES?

mas @aniesbaswedan kok malah turun dari 25% jadi 10%? Ataukah 15% kemarin itu dari @cakimiNOW dan PKB?

HARI INI 02 OKTOBER 2026 PRABOWO LANTIK SEBANYAK 23 ORANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DI ISTANA: Daftar 23 Anggota Wantimpres yang Dilantik: – Prof. Pratikno (Ketua) – Hatta Rajasa (Wakil Ketua) – Shinta Nuriyah Wahid – Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab – Bambang Soesatyo – Jenderal (Purn) Agum Gumelar – Jenderal (Purn) Budi Gunawan – Chairul Tanjung – Salim Segaf Aljufri – K.H. Anwar Iskandar – K.H. Said Aqil Siradj – K.H. Yahya Cholil Staquf – Philip Kuncoro Wijaya – Budi Tanuwibowo – Letjen (Purn) Ida Bagus Purwalaksana – Soekarwo – Jusuf Hamka – Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir – Yusuf Wanandi – Margarito – Rocky Gerung – Mohamad Hatta – Muhammad Qodari.