msnc retweeted
Polresnya kok malah yang kasi santunan? Ada hubungan apa antara pemotor gedenya dengan polres? *bertanya dengan nada lembut
msnc retweeted
Smua ada sebab dan akibat itu kan akibat klakuan lu malah playing victim🫢
Dua Maling di Deli Serdang Minta Keadilan ke Polisi Usai Dipukuli Korbannya
Dua pelaku pencurian toko ponsel meminta keadilan kepada polisi usai mengaku dipukuli oleh korban saat tertangkap. Permintaan itu disampaikan melalui video klarifikasi yang beredar di media sosial pada Kamis (5/2/2026).
Kasus pencurian tersebut terjadi pada 22 September 2025 dini hari di toko ponsel Promo Cell di Jalan Jamin Ginting, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keduanya kepergok mencuri di sebuah toko HP, namun kemudian dipukuli oleh pihak korban.
Dalam video, kedua pelaku mengakui perbuatannya salah, tetapi menilai kekerasan yang mereka alami berlebihan. “Kami memang bersalah, tetapi dia bukan pihak berwenang. Dia tidak pantas untuk menganiaya kami,” ucap mereka sambil meminta polisi mengusut tuntas aksi penganiayaan tersebut.
msnc retweeted
Sandika bersama 3 rekannya, yang dituntut bersalah oleh jaksa setelah menangkap maling mesin kopi di rumah bibinya, divonis hukuman 150 jam bakti sosial di Rumah Sakit Datu Beru, Takengon, Aceh Tengah sebagai pengganti hukuman penjara 3 bulan...
Wajah hukum kita sekarang... 😥
msnc retweeted
"Nanti kamu saya bunuh kalau kasih tahu orang tua." Begitu ancaman pelaku ke korban yang masih kecil. Orang tua korban lapor polisi, malah dituntut balik 10 Triliun sama tersangka dan pihak Yayasan dengan pasal Pencemaran Nama Baik. Inilah yang dialami Yakob Sinaga. Anaknya yang masih kelas 1 SD diduga dicabuli oleh oknum di lingkungan Yayasan Perguruan Advent 14 Bekasi. Selain itu, menurut informasi yang didapat hak pindah sekolah anak dipersulit, dan keluarga korban justru dilaporkan balik! Pelaku belum ditangkap, tapi korban sudah dibungkam dengan relasi kuasa.
msnc retweeted
🆙
Anggota keluarga korban pencurian yang dijadikan tersangka penganiayaan pencurinya di Deli Serdang, yang sekarang ini sedang viral, minta keadilan. Mereka minta ke Komisi III @DPR_RI untuk melihat kasus ini.
Mereka juga protes ke Polrestabes Medan karena tak bisa membesuk anggota keluarganya yang ditahan tersebut.
@DivHumas_Polri
msnc retweeted
Anggota Polisi bernama Fernando Alexander Aufa, terpidana kasus penembakan yang menewaskan Tobias Silak dan melukai Naro Dapla, dilaporkan terlihat bebas berjalan di sekitar Polres Jayawijaya, meski telah divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jayawijaya.
Beredar luas sebuah video berdurasi 36 detik pada 2 Februari 2026, dalam video tampak Fernando Aufa berlari memasuki halaman kantor Polres Jayawijaya setelah ditemukan sedang berkeliaran di kota Wamena oleh Forum Justice For Tobias Silak.
Mijnus K. Ibage, koordinator Forum Justice For Tobias Silak, mengaku berpapasan langsung dengan Fernando Aufa di jalan, tak jauh dari kantor Polres Jayawijaya, saat yang bersangkutan berjalan santai bersama seorang pria yang diduga juga berstatus tahanan.
Ibage mengatakan sebenarnya telah berupaya untuk meminta keterangan dari pihak Polres Jayawijaya terkait berkeliarannya Fernando Aufa, bahkan meminta bertemu langsung dengan Kapolres. Alhasil, upaya yang dilakukannya tak membuahkan hasil.
“Saya lapor ke Reskrim dan lainnya, tetapi banyak alasan. Katanya, Kapolres masih di luar kota Wamena,” ujarnya.
Dengan berbagai alasan dari pihak Polres Jayawijaya, Ibage menduga yang bersangkutan telah dibebaskan
“Kepolisian adalah penegak hukum yang harus menegakan keadilan,” ujar Mijnus.
Sebelumnya, empat terdakwa kasus pembunuhan Tobias Silak, staf Bawaslu kabupaten Yahukimo tahun 2024 lalu, yakni Bripda Fernando Alexander Aufa, Bripka Ferdy M. Koromath dari Polres Yahukimo, Aiptu Jadmiko dari Polres Merauke, dan anggota Brimob Polda Gorontalo Bripka Muh. Kurniawan, dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU), Selasa (28/10/2025)
Sidang yang dipimpin majelis hakim ketua Hirmawan Wicaksono di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kelas II B Wamena memutuskan kasus dengan nomor register 44/Pid.B/2025/PN Wmn selama 5 tahun penjara dan kasus dengan nomor regiter 45/Pid.B/2025/PN Wmn 14 tahun penjara.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada pernyataan resmi dari Polres Jayawijaya
Artikel: suarapapua.com
suarapapua.com/2026/02/03/vo…
msnc retweeted
Bwt temen2 yg sering pergi malam...coba simak obrolan ini yaa, siapa tau ketemu begal. Ktimbang si begal mati, mnding serahin barang. Krn klo smpe mati,kita yg jd tersangkanya. Tp klo kt yg mati ? Paling keluarga yg kehilangan
Kdg emang anjink ga selalu berbentuk hewan....
msnc retweeted
Rabu, 28 Januari 2026, lahan garapan petani seluas 83 hektare di Desa Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dieksekusi secara paksa.
Ratusan aparat bersenjata lengkap diterjunkan untuk mengawal kepentingan sebuah korporasi, sementara rumah dan tanaman warga diratakan alat berat.
Sejak pagi, ribuan warga datang menyaksikan apa yang mereka sebut sebagai “penggusuran legal”.
Belasan eskavator milik perusahaan bekerja tanpa jeda, merobohkan rumah kayu, kebun pangan, dan tanaman produktif milik kelompok tani KTPH-S.
Dalam hitungan jam, ruang hidup petani lenyap—tanpa kompensasi yang jelas, tanpa kepastian masa depan.
Aparat Negara vs Rakyatnya Sendiri
Eksekusi dikawal personel gabungan dari Polda Sumatera Utara, Polres, Polsek, Brimob, Polwan, hingga Satpol PP Pemerintah Kabupaten Labura.
Kekuatan negara dikerahkan secara masif, bukan untuk melindungi warga, melainkan memastikan proses penggusuran berjalan mulus.
Akibatnya, sedikitnya enam warga dilaporkan diamankan aparat.
Sejumlah lansia tumbang akibat trauma. Anak-anak menangis histeris menyaksikan rumah dan tempat bermain mereka hancur.
Ambulans mondar-mandir mengangkut korban pingsan.
Seorang nenek berlutut di hadapan Kapolres Labuhanbatu, memohon agar rumah dan tanaman tidak dihancurkan.
“Biarlah kami bongkar sendiri, supaya sisa bangunannya bisa kami pakai,” pintanya dengan suara gemetar. Permohonan itu tak menghentikan kerja alat berat.
Menang Tanpa Kepastian Hukum
Eksekusi ini dimenangkan oleh PT Smart. Namun kemenangan tersebut berdiri di atas dasar hukum yang dipertanyakan.
Sejumlah pihak menyebut Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan belum sepenuhnya jelas.
Ironisnya, di lokasi eksekusi terpampang spanduk bertuliskan:
“Tanah Ini Milik Negara Eks HGU PT Smart yang Dikuasai Rakyat sebagai Lokasi Reforma Agraria – Pansus DPR RI.”
Tulisan itu justru menegaskan konflik mendasar: jika lahan tersebut merupakan eks HGU dan masuk agenda reforma agraria, mengapa negara justru berdiri di belakang korporasi?
Ketika dimintai penjelasan, Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya menolak memberikan keterangan substansial.
msnc retweeted
Parah...
Berkas BAP yang mau di tandatangani oleh tersangka kasus penganiayaan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan, dalam lampiran tiba tiba ada dicantumkan barang bukti timbangan Narkoba yang tidak diketahui asal usulnya. Cilandak, Jakarta selatan.
msnc retweeted
Replying to @txtdrimedia
Bismillah bebas ya mas bantu kawal temen2 kaki teman saya di borgol oleh kejaksaan sleman






















