
| Mantan Ketua RT | Anti para penghina agama dan/atau pembenci ulama | #GakFollowPorno
Indonesia
Joined April 2013
- Tweets155K
- Following16.3K
- Followers25.2K
- Likes255K
Eks Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari kepolisian setelah terjerat kasus penyadapan ilegal.
Sanksi PTDH atau pemecatan ini dijatuhkan setelah ia menjalani sidang kode etik profesi Polri di Gedung Divisi Propam Polri di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ahrie Sonta mengajukan banding atas sanksi ini.
Saya bilang juga apa..???
Mana mungkin Mensesneg @KemensetnegRI dan Menko @Yusrilihza_Mhd berbohong!
Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan memastikan pernyataan Mensesneg adalah benar adanya.
Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyarankan Gibran untuk menempuh jalur PTUN terkait polemik ijazahnya.
Syahganda menyebut keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebagai informasi yang paling akurat.
Mensesneg @KemensetnegRI hampir pasti gak akan berbohong.
Mana mungkin dia berani memelintir omongan @prabowo yang merupakan bos besarnya, presiden sekaligus ketum partainya. Gak mungkin dia berani.
Kalau gibran, au ah, elap..
😊🤭
Mensesneg @KemensetnegRI hampir pasti gak akan berbohong.
Mana mungkin dia berani memelintir omongan @prabowo yang merupakan bos besarnya, presiden sekaligus ketum partainya. Gak mungkin dia berani.
Kalau gibran, au ah, elap..
😊🤭
WAPRES YANG BERBOHONG ATAU
MENSESNEG YANG BERBOHONG?
DUA VERSI, SATU PERTEMUAN
GIBRAN MEMOHON
ATAU PRABOWO DISURUH KELIHATAN MENYARANKAN?
Ada yang busuk dari komunikasi politik
setelah pertemuan Prabowo–Gibran
10 November 2026.
Bukan isinya saja.
Tapi cara ceritanya dipelintir wak.
VERSI MENSESNEG PRASETYO HADI:
Gibran datang dengan niat mundur.
Prabowo tidak menolak.
Lalu Gibran memohon kesempatan
membuktikan dokumen pendidikannya lewat PTUN.
VERSI GIBRAN:
Prabowo yang kasih saran.
Disuruh tetap fight di PTUN.
Bawa dokumen SD sampai S1.
Koordinasi Kemendikdasmen.
Ajukan PK ke MA.
Satu pertemuan.
Dua wajah.
Di versi istana,
Gibran yang memohon.
Di versi Gibran,
Prabowo yang mengarahkan.
Ini bukan semantik remeh.
Ini operasi persepsi wak
Kenapa yang dipasarkan ke publik
justru versi PRABOWO MENYARANKAN GIBRAN BERJUANG ?
Sederhana wam
supaya yang terlihat bukan wakil presiden bermasalah
yang memohon ampun politik,
melainkan anak mahkota yang sedang dizalimi
dan masih DIDUKUNG presiden.
Dari tersangka cacat administrasi
jadi pejuang dokumen.
Dari soal tanggung jawab jabatan
jadi drama siapa paling setia.
Ini pola lama.
Bau rumah Solo.
Selama sepuluh tahun,
Jokowi piawai mengubah skandal jadi kisah korban.
Yang disoal bukan kesalahannya,
tapi SERANGAN terhadap dirinya.
Bukan substansi,
tapi perasaan terzalimi.
Sekarang polanya menurun ke anak.
Dokumen digugat?
Jangan jawab dokumen.
Bicarakan perjuangan.
Putusan MA menampar?
Jangan bahas konsekuensi konstitusional.
Bicarakan KESEMPATAN MEMBUKTIKAN DIRI.
Ini bukan komunikasi negara.
Ini laundry citra dinasti wam
Prabowo harus hati-hati.
Sangat hati-hati.
Kalau membiarkan narasi
PRESIDEN MENYARANKAN FIGHT
berjalan tanpa koreksi,
publik akan membaca
presiden ikut memegang payung
di atas persoalan hukum wakilnya.
Padahal presiden wajib jaga jarak
dari proses peradilan.
Bukan jadi backing track pembelaan.
Hormati hak hukum seseorang?
Boleh.
Kasih dukungan institusional
terhadap skandal jabatan?
Itu beda alam semesta.
Dan Gibran harus berhenti bersembunyi
di balik siapa menyarankan apa.
Rakyat tidak butuh sinetron istana.
Yang wajib dijawab
1. Apa status dokumen yang sudah dibatalkan MA?
2. Apa konsekuensinya terhadap syarat pencalonan Wapres?
3. PTUN objeknya apa, dasarnya apa, atau hanya limbo politik?
4. Kapan tanggung jawab konstitusional diselesaikan:
mundur, atau terus mengotori kursi?
Kalau dokumen sah,
tunjukkan.
Jangan keliling narasi.
Kalau putusan pengadilan punya konsekuensi,
tanggung.
Jangan kabur ke PK, PTUN, dan teater belas kasihan.
Kalau memang sempat ingin mundur,
katakan tegas di depan rakyat.
Jangan main dua versi
pagi niat undur,
sore seolah disuruh bertarung.
Jabatan Wapres
bukan tempat therapy keluarga Jokowi.
Bukan bengkel citra anak.
Bukan bunker pelarian setelah MA mengetuk palu.
Negara butuh kejelasan.
Bukan perang versi.
Karena semakin banyak cerita diputar,
semakin kelihatan satu hal
bukan hukum yang mereka takuti.
Mereka takut rakyat berhenti percaya
pada dongeng KAMI DIDZOLIMI
Lagi dari Prof @Yusrilihza_Mhd
Pernyataannya menarik sekaligus tegas, bahwa Putusan MK dan MA sudah final dan mengikat.
Artinya, persoalan ijazah Gibran bukan lagi sekadar polemik opini atau pembelaan politik.
Jika masih ingin membuktikan sesuatu, silakan. Tetapi jangan sampai pembuktian personal dijadikan alasan untuk mengabaikan konsekuensi hukum.
Negara hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan keluarga dan kekuasaan.
𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗵𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗯𝗲𝗿𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝘀𝗶𝗮𝗽𝗮 𝗽𝘂𝗻, 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗮𝘀𝘂𝗸 𝗪𝗮𝗸𝗶𝗹 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻!
Catatan untuk @prabowo @Gerindra @bang_dasco
@kemensetnegRI
Catatan lanjutan buat @prabowo @Gerindra dan @bang_dasco sekaitan pernyataan gibran bahwa dia akan 𝗙𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗱𝗶 𝗣𝗧𝗨𝗡 sesuai (𝗞𝗔𝗧𝗔𝗡𝗬𝗔) usul Presiden.
Menko KumHAM Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut tidak ada lagi jalur hukum bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui pengadilan.
Pasalnya, putusan MK dan MA terkait persoalan tersebut telah bersifat final.
Putusan MK tidak menyediakan upaya hukum lanjutan, sementara putusan MA juga telah final karena Gibran bukan pihak dalam perkara, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Prof @Yusrilihza_Mhd @JimlyAs silakan beri masukan kepada Presiden.
Catatan lanjutan buat @prabowo @Gerindra dan @bang_dasco sekaitan pernyataan gibran bahwa dia akan 𝗙𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗱𝗶 𝗣𝗧𝗨𝗡 sesuai (𝗞𝗔𝗧𝗔𝗡𝗬𝗔) usul Presiden.
Menko KumHAM Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut tidak ada lagi jalur hukum bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui pengadilan.
Pasalnya, putusan MK dan MA terkait persoalan tersebut telah bersifat final.
Putusan MK tidak menyediakan upaya hukum lanjutan, sementara putusan MA juga telah final karena Gibran bukan pihak dalam perkara, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Prof @Yusrilihza_Mhd @JimlyAs silakan beri masukan kepada Presiden.
Sekadar catatan untuk @prabowo @Gerindra @bang_dasco
Permintaan Gibran agar diberi waktu untuk membuktikan ijazahnya di PTUN sangat tidak berdasar, karena kasusnya sudah selesai ketika @MahkamahAgung menyatakan suket-nya tidak sah dan harus dimusnahkan!
Jangan sampai Presiden terseret jauh ke dalam kasus yang sudah inkrah, kecuali memang ada yang ditakutkan @prabowo..
Kapolri berganti, ijazah Jokowi diminta diuji ulang secara fair, independen, dan transparan..
Nah, loh..
Boleh ya Pak @SuyudiArioSeto
@DivHumas_Polri ??
Sekadar catatan untuk @prabowo @Gerindra @bang_dasco
Permintaan Gibran agar diberi waktu untuk membuktikan ijazahnya di PTUN sangat tidak berdasar, karena kasusnya sudah selesai ketika @MahkamahAgung menyatakan suket-nya tidak sah dan harus dimusnahkan!
Jangan sampai Presiden terseret jauh ke dalam kasus yang sudah inkrah, kecuali memang ada yang ditakutkan @prabowo..
𝗣𝗥𝗔𝗕𝗢𝗪𝗢 𝗛𝗔𝗥𝗨𝗦 𝗧𝗢𝗟𝗔𝗞 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗧𝗔𝗔𝗡 𝗚𝗜𝗕𝗥𝗔𝗡
Prabowo tidak perlu mengabulkan permintaan Gibran yang meminta waktu untuk membuktikan ijazahnya.
Ini adalah strategi "buying time", mengulur² waktu, sekaligus hendak menyeret @prabowo lebih jauh ke dalam persoalan ijazahnya.
Persoalan keabsahan ijazah bukan urusan pribadi yang bisa terus ditunda, apalagi jabatan Wapres menyangkut kepentingan negara.
Jangan biarkan kepentingan politik keluarga mengalahkan kepastian hukum dan kehormatan konstitusi.
𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗯𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗿𝘂𝗮𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗻𝗴𝗴𝘂 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗺𝗲𝗻𝘆𝗲𝗹𝗲𝘀𝗮𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗯𝗮𝗱𝗶!
@Gerindra @bang_dasco tolong ingatkan @prabowo
Berdasarkan keterangan resmi Istana pada Selasa, 10 November 2026, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri sebagai Wapres kepada Presiden Prabowo, tetapi sekaligus meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui PTUN.
𝗣𝗥𝗔𝗕𝗢𝗪𝗢 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗛𝗔𝗥𝗨𝗦 𝗠𝗘𝗡𝗚𝗔𝗕𝗨𝗟𝗞𝗔𝗡𝗡𝗬𝗔!
𝗣𝗥𝗔𝗕𝗢𝗪𝗢 𝗛𝗔𝗥𝗨𝗦 𝗧𝗢𝗟𝗔𝗞 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗧𝗔𝗔𝗡 𝗚𝗜𝗕𝗥𝗔𝗡
Prabowo tidak perlu mengabulkan permintaan Gibran yang meminta waktu untuk membuktikan ijazahnya.
Ini adalah strategi "buying time", mengulur² waktu, sekaligus hendak menyeret @prabowo lebih jauh ke dalam persoalan ijazahnya.
Persoalan keabsahan ijazah bukan urusan pribadi yang bisa terus ditunda, apalagi jabatan Wapres menyangkut kepentingan negara.
Jangan biarkan kepentingan politik keluarga mengalahkan kepastian hukum dan kehormatan konstitusi.
𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗯𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗿𝘂𝗮𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗻𝗴𝗴𝘂 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗺𝗲𝗻𝘆𝗲𝗹𝗲𝘀𝗮𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗯𝗮𝗱𝗶!
@Gerindra @bang_dasco tolong ingatkan @prabowo
Berdasarkan keterangan resmi Istana pada Selasa, 10 November 2026, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri sebagai Wapres kepada Presiden Prabowo, tetapi sekaligus meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui PTUN.
𝗣𝗥𝗔𝗕𝗢𝗪𝗢 𝗧𝗜𝗗𝗔𝗞 𝗛𝗔𝗥𝗨𝗦 𝗠𝗘𝗡𝗚𝗔𝗕𝗨𝗟𝗞𝗔𝗡𝗡𝗬𝗔!
Lebih licik mana, dibanding orang yang sudah dua kali didukung jadi wali kota, sekali jadi gubernur, dan dua kali jadi presiden?
"Tidak ada kawan atau lawan yang abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi."
Masa sih jurnalis senior gak paham hal itu? 😊🤭
Kawan ini keknya cocok gantiin @RajaJuliAntoni jadi Sekjen @psi_id.
Bagimana @kaesangp dan @grace_nat? Cocok kelen rasa? Segera jadikan! 🤭
Btw, mereka bertiga jd menteri dan wakil menteri krn utusan partai, katanya, sehingga juga harus mundur dari jabatan masing². Emangnya wakil rakyat?
Ampun dah..🤦♂️
Butuh berapa ribu lagi kartunya, bli @DedynurPalakka? Biar aku bantu mencetakkan.
Mencetak kartu kek gitu mah gampang pisan dan biayanya juga murah banget.
Satu yang pasti, kader2 utama spt mantan ketum @Giring_Ganesha, sekjen @RajaJuliAntoni, dan waketum @IsyanaBagoesOka sudah hengkang. Itu artinya ada yang gak beres yang sedang terjadi.
Ditunggu @grace_nat dan @Uki23 kapan cabut.
Mau ngeles lagi, ya terserah.
Kalau msh ada yg mau naik kapal bocor, ya terserah juga.
😁🤣🤭
Tiga tokoh penting PSI mundur hampir bersamaan; Giring, Raja Juli, dan Isyana.
Ini bukan sekadar eksodus kader biasa.
Ada mantan ketua umum, sekjen, dan waketum di dalamnya.
Terlebih, Giring mengisyaratkan adanya perbedaan prinsip perjuangan.
Publik patut bertanya, apa yang sebenarnya terjadi?
Jangan-jangan PSI sedang kehilangan bukan hanya kader, tetapi juga arah dan identitas perjuangannya.
Camana tuh @DedynurPalakka @DianSandiU @Uki23 ??
Ramai² mundur..
𝗦𝗜𝗔𝗣𝗔 𝗠𝗘𝗡𝗬𝗨𝗦𝗨𝗟?
Tiga kader utama @psi_id hengkang:
• Mantan Ketum DPP PSI @Giring_Ganesha
• Sekjen DPP PSI @RajaJuliAntoni
• Waketum DPP PSI @IsyanaBagoesOka
Ramai² mundur..
𝗦𝗜𝗔𝗣𝗔 𝗠𝗘𝗡𝗬𝗨𝗦𝗨𝗟?
Tiga kader utama @psi_id hengkang:
• Mantan Ketum DPP PSI @Giring_Ganesha
• Sekjen DPP PSI @RajaJuliAntoni
• Waketum DPP PSI @IsyanaBagoesOka
Sudahlah..
Ini ada lagi, bli @DedynurPalakka
@Uki23
@DianSandiU
𝗥𝗔𝗝𝗔 𝗝𝗨𝗟𝗜 𝗝𝗨𝗚𝗔 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗨𝗥 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗣𝗦𝗜..??
𝗜𝘀𝘆𝗮𝗻𝗮 𝗕𝗮𝗴𝘂𝘀 𝗢𝗸𝗮 𝗷𝘂𝗴𝗮?
𝑩𝑬𝑫𝑶𝑳 𝑫𝑬𝑺𝑨..??
Sekjen PSI Raja Juli Antoni juga mengundurkan diri dari seluruh aktivitas kepartaian @psi_id pada Senin, 9 November 2026.
Pengunduran diri Raja Juli terjadi bersamaan dengan hengkangnya sejumlah kader penting PSI lainnya, termasuk Giring Ganesha dan Isyana Bagoes Oka.
Replying to @rang_simabua
Ini 66 KTA anggota baru yang baru log in ke saya 📸
Jadi, hilang satu tumbuh 1000 😎
Bakal banyak nih..
BERKAH LANGSUNG NIH..
@DedynurPalakka
teapawt.net/rang_simabua/status/21…
BERKAH LANGSUNG NIH..
@DedynurPalakka
teapawt.net/rang_simabua/status/21…
Replying to @rang_simabua
Buktinya beliau masih sangat populer bro 😎
Dan PSI hari ini mendapatkan semacam "berkah" dengan banyaknya anak-anak muda yang mendaftarkan dirinya menjadi kader PSI.
Hari ini saja ada 50 orang bersemangat masuk dan mendaftarkan dirinya lewat saya 🤓
Ini serius 😳
GIRING MUNDUR DARI PSI?
Wakil Menteri Kebudayaan sekaligus mantan Ketua Umum PSI, Giring Ganesha, resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Senin, 9 November 2026.
Ada apa nih? Apa ada?
Info dong bli @DedynurPalakka @Uki23 @maldini_faldo @DianSandiU @grace_nat @psi_id


















