Kedara

Ini bukan sekadar masalah layanan. Dalam perspektif tata kelola air pasca Judicial Review di MK, fakta bahwa rakyat masih harus beli galon untuk dapat air minum layak adalah bukti kegagalan negara menjalankan mandat konstitusi. Ini alurnya: 1. MK sudah bilang: Air bukan komoditas Sejarahnya jelas: UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di-judicial review oleh PP Muhammadiyah dan kawan-kawan. Hasilnya Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dibacakan 18 Februari 2015 - MK membatalkan seluruh UU itu karena inkonstitusional dan tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan air. MK menyatakan UU 7/2004 memberi kelonggaran berlebihan pada pemodal asing dan privatisasi. Dampaknya, pengelolaan air minum diserahkan ke mekanisme pasar. Untuk mengisi kekosongan, MK menghidupkan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, sampai akhirnya lahir UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dalam UU 17/2019 itu, MK memaksakan 6 prinsip yang wajib ada: Pengusahaan air tidak boleh meniadakan, mengesampingkan, dan mengganggu hak rakyat atas air Negara harus melindungi hak rakyat atas air Kelestarian lingkungan sebagai HAM Pengawasan dan pengendalian mutlak oleh negara Prioritas utama untuk kebutuhan rakyat dan pertanian rakyat Pengusahaan air hanya sebagai pembatasan ketat dengan syarat Dan UU 17/2019 sendiri menegaskan kembali: air dikuasai oleh negara, bukan komoditas privat. 2. Lalu kenapa kita masih beli galon? Karena di level implementasi, 6 prinsip itu dilanggar secara sistemik: a) Negara lepas tanggung jawab, swasta masuk. Ketika PDAM tidak mampu sediakan air layak minum langsung dari kran - karena cakupan pipa rendah, kebocoran 30-40%, kualitas buruk - rakyat dipaksa cari solusi pasar: galon isi ulang dan AMDK. Data menunjukkan persentase penggunaan AMDK terus memuncak setiap tahun pasca liberalisasi. Ini yang MK kritik sebagai "komersialisasi". b) Hak rakyat atas air jadi barang beli. Padahal Pasal 33 UUD 1945 ayat 3: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Kalau air layak minum hanya bisa didapat kalau punya uang Rp 20-25 ribu per galon, maka kemakmuran itu sudah dikomersialkan. Seperti dikatakan MK dalam pertimbangannya, PDAM seharusnya ditingkatkan agar bisa mengurangi ketergantungan masyarakat kepada air minum isi ulang atau kemasan. Faktanya terbalik. c) Izin pengusahaan air (SIPPA) masih longgar. UU 17/2019 mewajibkan prinsip ketat, tapi PP turunannya masih mewarisi logika UU 7/2004 yang sudah dibatalkan. Praktik pemberian izin untuk industri ekstraktif air minum dalam kemasan tetap jalan, sementara PDAM kekurangan bahan baku air yang bersih. 3. Respons dari perspektif tata kelola pasca MK: Membeli galon adalah pajak kegagalan negara. Pemerintah gagal dalam 3 fungsi tata kelola yang diperintahkan MK: 1. Fungsi Penguasaan: Negara harus hadir sebagai pengendali mutlak, bukan sekadar regulator izin. Hari ini negara hanya mengatur tarif PDAM, tapi tidak menjamin air PDAM layak minum. 2. Fungsi Pelayanan Publik: Air minum adalah public goods, bukan private goods. Selama PDAM hanya dianggap BUMD pencari PAD, bukan instrumen pemenuhan hak konstitusional, rakyat akan tetap jadi konsumen galon, bukan warga negara pemegang hak atas air. 3. Fungsi Keberlanjutan: Ekstraksi air tanah besar-besaran untuk pabrik AMDK merusak akuifer, yang justru membuat sumber air baku PDAM makin sulit. Jadi tuntutannya bukan "murahkan galon", tapi: Kembalikan air ke khitahnya pasca Putusan 85/PUU-XI/2013: negara wajib menjamin setiap rumah tangga dapat air minum layak tanpa harus membeli di pasar. Selagi rakyat masih antre galon, berarti 6 prinsip pembatasan MK itu baru ada di kertas UU 17/2019, belum ada di keran warga.