wagonRid

Bersama Mas Kaesang, hari ini saya menyempatkan untuk jalan-jalan santai di salah satu mall di kawasan Jakarta. Terima kasih banyak untuk sambutan hangat, kebahagiaan, dan semangat dari teman-teman yang saya temui hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa diberikan kebahagiaan.

Buat Pria Pria yang gak ngeroko, gak mabok, gak narkoba, gak maen lonte, lu kalo stress larinya pada kemana dah???

wujud nyata doksli

Nyadap pejabat aja apa benar semudah itu? apalagi menyadap rakyat ya? Bagaimana kita bisa cek kita disadap? Pejabat saja gtau apalagi kita? Ini semua pertanyaan saja...

nk iki jenenge ADIT ALIAS ITENG!!! KETUA MOKONDO 075. omah e mandungan kraton, biasane beraksi dadi copet nek ono celah. dadi ati ati yow, kerep nonton PSS ro PSIM jga wonge

Seorang konsumen mengaku merasa dibohongi oleh sistem kupon Allo Bank. Ia meminjam Rp45.000.000 dengan cicilan Rp1.875.000 per bulan sesuai aplikasi, tetapi rincian yang muncul di billing dan email berbeda. Ia menolak membayar lebih dari pokok pinjaman dan ingin melunasi langsung, namun mengaku dipersulit oleh pihak bank.

SANDI UNO MENGAKUI program MBG sudah melenceng jauh dari konsep Awal. KONSEP AWAL melibatkan UMKM dan Kantin sekolah bukan dengan cara merampok APBN seperti sekarang.🙈🙈🤑🤑. Kalo sekarang meracuni anak orang pun pasti dibayar..🤣🤣 Program yang sangat hebat.

Selamat kepada para PNS Semua yang terkait kopdes ngga perlu nunggu lama, muncul ide langsung jalan😭

KLH mengusulkan skema take-back, yaitu baterai bekas dikembalikan melalui dealer dan bengkel resmi, kemudian disalurkan kepada pengumpul berizin dan fasilitas daur ulang. Insentif bagi konsumen yang mengembalikan baterai juga sedang dijajaki. Menurut keterangan dari Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 KLH, Amsor, berikut adalah linimasa persiapan pemerintah: Tahun 2026: Finalisasi kebijakan dan regulasi tertulis mengenai tata cara pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Pertengahan 2027: Ekosistem fisik (termasuk kesiapan dealer, bengkel resmi, dan jaringan pengumpul berizin) ditargetkan sudah mulai terbangun dan siap beroperasi secara bertahap. Langkah cepat ini sengaja dipersiapkan sejak dini oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengantisipasi lonjakan limbah baterai, mengingat masa pakai baterai EV berkisar antara 5–8 tahun, dan puncak timbunan limbahnya diperkirakan akan meledak pada tahun 2040.

Mahkamah menerangkan bahwa meskipun tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau sertifikat luar negeri setara SMA milik Gibran Rakabuming Raka, MK tidak dapat membatalkan kedudukannya sebagai Wakil Presiden. Sebab, proses pencalonan telah berakhir sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 sehingga perkara tersebut secara substansial tidak lagi berada dalam rezim perselisihan hasil pemilu. Meski demikian, secara formal MK tetap berwenang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan asas ius curia novit, Mahkamah berkewajiban menggali kebenaran materiil dan tidak dapat menolak perkara dengan alasan tidak adanya batas kewenangan hukum lembaga pascapelantikan. Mahkamah juga mengungkapkan bahwa dokumen yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan hanya berupa certificate of attendance dan catatan akademik. Dokumen tersebut dinilai bukan bukti kelulusan atau tamat dari suatu jenjang pendidikan, melainkan sebatas bukti kehadiran dalam proses pembelajaran. Namun, para Pemohon yang terdiri atas organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan perseorangan dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena bukan pasangan calon. Karena itu, dalam amar putusan, MK mengabulkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Unduh salinan putusan selengkapnya melalui laman mkri.id ya, #Courtizen! #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI #PHPU2024

Indonesia’s new Foreign Minister, Arrmanatha Christiawan Nasir, is a highly experienced career diplomat. Born in Bangkok in 1971, he later went to school in London, earned an economics degree at the University of Buckingham and an MBA at the University of Leicester.

KASUS IJAZAH GIBRAN DI MK OLEH DENNY INDRAYANA DKK. ADA APA? JADI BEGINI, GIBRAN ITU: 1) SMA di Singapura, di Orchid Park Secondary School. Sampai O level. Setara pendidikan sampai kelas 10 atau kelas 1 SMA kalau di Indonesia. Ingat, cuma sampai KELAS 10. Jadi belum setara SMA. 2) Dia lanjut ke UTS-Insearch di Sydney, Australia. Apakah UTS-Insearch ini SMA? BUKAN! Dia adalah bimbel dan matrikulasi persiapan masuk kampus. Biasanya dipakai lulusan SMA di luar Australia (misal Indonesia, China) buat matrikulasi atau penyesuaian kurikulum Australia. Wajarnya 1 tahun di sini, setelah selesai lanjut ke kampus di Australia. UTS-Insearch ini punya University of Technology Sydney, wajarnya ya abis 1 tahun di sini lanjut ke UTS. Tapi Gibran cuma menghabiskan 6 bulan di sini. 3) Tapi kita semua tahu, Gibran lulus S1 dari kampus MDIS Singapura. Bukan di UTS Sydney. Kok bisa? Kampus Singapura biasanya mau menerima O-level dengan tambahan ujian atau kualifikasi lain. Jadi O-level Orchid Park Secondary School, bisa dipakai masuk situ. Terus S1-nya lulus. JADI GIBRAN MASUK UNIVERSITAS DAN LULUS S1 TANPA IJAZAH SMA KONVENSIONAL. *** MASALAHNYA TERJADI KETIKA DIA NYALON JADI PEJABAT Kenapa? Karena di Indonesia, syarat nyalon pejabat itu LULUS SMA/SEDERAJAT. Kalau mau nyalon Pemilu, di berkasnya harus ada IJAZAH SMA. Walaupun udah lulus S1, S2, S3, tetep aja yang ditunjukkan harus IJAZAH SMA. Punya ijazah lebih tinggi, tidak membuktikan dia punya IJAZAH SMA. *** NAH, GIBRAN WAKTU NYALON GIMANA? Si sertifikat bimbelnya yang di Australia itu, DISETARAKAN DENGAN IJAZAH SMK PEMINATAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN. *** Argumennya Denny Indrayana dkk di MK adalah: 1) Bimbel di Australia tidak setara dengan SMA. 2) Berarti Gibran tidak punya ijazah SMA. 3) Pencalonannya sebagai Wakil Presiden tidak memenuhi syarat pendidikan minimum SMA.