yanuar wibowo

Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia. 1 Mei — Hari Buruh. Prabowo hadir di Monas. Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi. Berpidato. Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah. 2 Mei — Hari Pendidikan Nasional. Prabowo rapat tertutup di Hambalang. Tidak ada seremoni khusus. Tidak ada pidato untuk guru dan siswa. Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas. Bukan kebetulan ini adalah pilihan. Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat. Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik. Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi. Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas. Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana. Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik. Makanya satu dirayakan dengan meriah. Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang. Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet: 8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran. 2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi. Pola ini konsisten. Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama: "Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia." Tanpa angka. Tanpa target. Tanpa timeline. Tanpa akuntabilitas. Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini: Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak. Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi. Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah. Bukan ide buruk. Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih: Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali. Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat. Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil. Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi. Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya. "Ing ngarsa sung tulada." Di depan memberi teladan. Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia? Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar. Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis. Bukan salah buruhnya. Mereka memang harus diperjuangkan. Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan. Itu politik. Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.