Bahlil èlèk

GUS YAQUT DIHUKUM MATI? Bagi yang belum tahu, Gus Yaqut adalah terdakwa kasus korupsi kuota haji. Beliau mantan menteri Agama RI. Awalnya Gus Yaqut dituduh korupsi sebesar Rp1 triliun, kemudian dijadikan tersangka. Beberapa bulan berikutnya, setelah dijadikan tersangka, KPK bilang korupsinya sebesar Rp622 miliar. Jadi, sejak awal Gus Yaqut dijadikan tersangka dulu, sementara auditnya belakangan. Singkatnya, dakwaan Gus Yaqut ada tiga (sebagaimana dakwaan korupsi): 1. Menerima uang korupsi USD271.500, 2. Melanggar hukum pembagian kuota, 3. Memperkaya korporasi (PIHK) lewat illegal gain, Enam bulan kemudian, persidangan digelar. Sekarang sudah mencapai persidangan ke-22, dan saksi yang dihadirkan KPK sampai sekarang mencapai 100-an orang. Untuk poin (1), tidak terbukti di persidangan. Dari semua saksi terbukti: ASN Kemenag berkomplot tanpa sepengetahuan menteri, dan sudah beroperasi sejak 2015, jauh sebelum Gus Yaqut menjabat. Persidangan juga membuktikan tidak ada aliran dana dari komplotan ini, atas nama "fee percepatan", kepada Gus Yaqut, baik langsung maupun perantara. Untuk poin (2), kemarin di persidangan Ahli KPK mengatakan bahwa pembagian kuota merupakan kewenangan menteri. Jadi, tidak ada yang dilanggar. Tapi masih ada saksi ahli lain yang menunggu hadir di persidangan. Minimal, tuduhan bahwa Gus Yaqut menerima uang korupsi haji tidak ada buktinya di persidangan. Soal kebijakannya mengubah kuota haji tambahan menjadi 50:50, masih dalam perjalanan. Untuk poin (3), semua saksi PIHK sudah dihadirkan, termasuk Ustad Khalid Basalamah. Mereka menjelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan dari haji adalah margin penjualan paket haji. Jadi, angka Rp622 miliar itu adalah keuntungan dari seluruh PIHK yang disebut illegal gain. Illegal gain atau bukan, masih belum disidangkan, karena saksi ahli baru satu yang dihadirkan. Semua yang saya sampaikan ada bukti persidangannya, ada BAPnya, dan silakan mampir ke @Stakof untuk menonton video-video yang diunggah. Sementara akun @indepenSumatera yang menulis Gus Yaqut "mengkorup kuota haji" jelas tidak ada buktinya di persidangan. ☺️☺️

Barangkali kalian belum tahu, bahwa kasus korupsi haji yang menyeret nama Gus Yaqut itu saksinya ada banyak, sekitar 300 orang. Dalam 20 persidangan terakhir, jaksa sedang menggali benar-tidaknya Gus Yaqut memperkaya diri, orang lain, atau korporasi dengan mengundang saksi-saksi fakta (pejabat Kemenag, ASN, dan biro travel PIHK). Soal rugi-tidaknya uang negara karena kebijakan terdakwa, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang, persidangan belum sampai ke sana (saksi ahli masih dijadwalkan besok). Jadi, orang-orang yang belagak mengoreksi bahwa korupsi itu bukan hanya berkaitan soal menerima-tidaknya aliran uang haram untuk memperkaya diri (tapi termasuk orang lain atau korporasi dengan kebijakannya yang merugikan negara), maka bisa dipastikan orang tersebut tidak mengikuti persidangan ini. Selama 20 persidangan berjalan, apakah Gus Yaqut menerima aliran uang haram itu? Semua saksi (sekali lagi: semua!) mengatakan "tidak". Dari semua saksi pula bisa kita rekonstruksi bahwa pelaku suap dan pihak-pihak yang menikmati uang haram dari kuota haji itu beroperasi secara berkelompok, tanpa arahan (baik langsung maupun perantara) dari Gus Yaqut yang kala itu menjabat sebagai menteri. Uniknya, di antara BAP mereka ada yang dicabut, dikoreksi, bahkan mengaku di persidangan apa yang tertulis itu bukan darinya, tapi dari penyidik KPK. Hingga hakim berencana akan memanggil verbalisan. Pertanyaan apakah negara rugi, atau kebijakan Gus Yaqut yang mengubah kuota tambahan menjadi 50:50 berkaitan langsung dengan korupsi? Sudah banyak pakar yang menjawab itu, bahwa dana haji bukanlah uang negara (sehingga menyebut kerugian negara jelas tidak tepat), dan perubahan kuota ini murni dilakukan demi menjaga keselamatan jamaah haji. TApi ada baiknya mengikuti persidangan ini, sesekali tak apa, supaya mereka yang telah memvonis sejak awal bisa tahu: ketika KPK mendakwa Gus Yaqut menerima suap USD271ribu, ternyata tidak ada bukti apapun, dan tidak ada saksi yang membuktikan itu. Maka pantas saja Ibrahim Arif, Amsal Sitepu, dan beberapa kiai ikut ke persidangan untuk memberikan dukungan kepada Gus Yaqut. Saya tidak bisa menyebutkannya satu per satu, tapi di bawah ini adalah guru kami, Gus Ghofur Maimoen, ditemani Kiai Syaraf.

Kalian perlu tahu bahwa angka kerugian negara dalam perkara Gus Yaqut sudah beredar lebih dulu daripada dokumen sumbernya. Dakwaan mencantumkan kerugian negara Rp622.090.207.166,41. Angka itu sudah berulang di pemberitaan sejak sebelum persidangan dimulai. Sumbernya adalah LHP, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan, dokumen audit yang menjelaskan metode penghitungannya: apa yang dihitung sebagai penerimaan, biaya apa yang diakui, dan atas dasar apa selisihnya disebut kerugian. Pada persidangan Jumat, 21 Agustus 2026, jaksa dari KPK mengaku tidak membawa berkas tersebut. Hakim sendiri menyatakan belum menerima LHP investigatif BPK itu. Jadi sampai hari ini hakimnya pun belum melihat dokumen yang menjadi dasar angka tadi. Tanpa dokumen itu, angka Rp622 miliar lebih banyak bekerja sebagai judul perkara daripada keterangan tentang siapa menerima apa. Metodenya juga belum bisa diuji, sehingga terdakwa belum punya bahan untuk membantahnya. Rencananya berkas itu dibuka Kamis, 27 Agustus 2026. Kita lihat saja: apakah angkanya bertahan setelah metodenya dibuka?