Ari

Mualem bener. Aceh punya gas raksasa + infrastruktur KEK Arun bekas Arun NGL yang nganggur, tapi pusat lebih nyaman olah di FPSO tengah laut. Alasan Bahlil “pipa mahal, harga gas jadi gak kompetitif” itu klasik. Kompetitif buat siapa? Buat GSA ke PLN dan industri di luar Aceh? Aceh sendiri cuma ditawari split 4% gas / 6% minyak di PoD I plus janji multiplier effect yang biasanya cuma sampai tayangan PowerPoint. Kalau Asta Cita dan hilirisasi itu serius, gas 300 MMSCFD + 7.500 bbl condensate/hari mestinya nyalain pabrik pupuk, methanol, dan industri di Lhokseumawe, bukan cuma jadi kargo di kapal. MoU Helsinki katanya 70% hidrokarbon Aceh. Realitanya: FPSO + split kecil + “nanti ada efek berganda.” Gubernur daerah yang sampe berani kirim surat ke presiden soal SDA di rumahnya sendiri itu langka. Kebanyakan cuma senyum sambil nunggu jatah. Sekarang bola di Prabowo: Dukung daerah atau tetap loyal ke skema “pusat yang paling paham efisiensi.”

Perdebatan Offshore vs Onshore Blok Masela keulang lagi di Blok Andaman Jadi dalam dunia migas itu sebenarnya pengerjaan eksplorasi, eksploitasi sampai produksi itu biasanya yang bikin perdebatan dan mandeg itu soal kira-kira ini ngerjain offshore atau onshore. Kalau offshore itu artinya dia pakai entah itu oil rig atau kapal FPSO yang dia narik gas habis itu langsung diekspor keluar. Kelebihannya dari sisi perusahaan itu dia lebih profit dan capex-nya juga tidak terlalu besar serta marginnya bisa lumayan oke. Kelemahannya memang tidak bisa menciptakan peluang kerja yang banyak karena kan untuk pengeboran migas dan produksinya itu kalau via offshore sebenarnya tidak perlu manpower yang besar. Sedangkan onshore itu dia mempunyai kelebihan yaitu bisa melakukan pengolahan langsung dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Karena kerjaan onshore itu kan dari laut narik ke darat, di darat diolah lagi, apalagi mau ada kawasan ekonomi khusus Arun yang bekas PT Arun Badak NGL. Tapi kalau mahalnya adalah kalau onshore itu capex-nya bisa mahal sekali, baik konstruksi pipanya, terus bagaimana pengelolaan di daratnya, siapa offtakernya. Itu bisa bedanya hitungan miliaran dolar. Nah, harus berkaca dari kasusnya blok Masela yang mandeg selama 10 Tahun lebih. Kenapa? Karena blok Masela itu awalnya kan pengen offshore dari sisi perusahaannya, cuman akhirnya pemerintah Indonesia waktu itu Pak Jokowi pengennya offshore eh onshore. Akhirnya karena Shell tidak sanggup mengingat capex-nya terlalu besar, mundur. Diganti dengan Inpex dari Jepang gabung dengan Petronas dan ada Pertamina di situ. Ini kan perusahaan yang ngincer blok andaman dari Mubadala Uni Emirat Arab. Kira-kira kalau perubahan skema, pasti perubahan plan of development juga. Mereka kira-kira mengiyakan tidak tawaran dari pemerintah Indonesia termasuk Pemprov Aceh. Karena kalau Mubadala itu merasa keberatan, pasti mundur dan harus nyari investor baru dan menjajakan ulang dari awal. Karena ini melihat plan on development atau POD-nya belum disepakati alias masih mandek, itu kemungkinan take time yang lama karena harus negosiasi lagi dan dia belum pada tahap sampai yang betul-betul bisa langsung dikerjain. Serta juga harus komunikasi tiga arah dengan Mubadala Energi nya juga sebagai yang pegang konsesi di sana. Kira-kira setuju atau tidak? Kalaupun misalkan keberatan, keberatannya dari sisi apa? Apakah karena capex-nya ketinggian dan belum tentu ROI-nya masuk atau bagaimana? Kalau misalkan Mubadala mundur, kira-kira investor penggantinya siapa? Itu harus belajar dari kasusnya Shell mundur dari blok Masela dan cari investor barunya take time lagi.