Abu HuruHara

MERUJAK ISLAM SONTOLOYO Seri 10 — Perempuan Dimuliakan, Syarat dan Ketentuan Berlaku 🤡🤡🤡 Ada satu kalimat yang sangat sering terdengar: "Islam sangat memuliakan perempuan." Kalimat ini biasanya disampaikan dengan penuh kebanggaan. Seolah-olah sejarah baru saja menemukan pemenang lomba penghormatan terhadap perempuan 🤡 Masalahnya, setelah slogan selesai, kita masuk ke detail. Warisan. Perkawinan. Poligami. Perceraian. Kesaksian. Kepemimpinan. Pakaian. Tubuh. Mobilitas. Wali. Otoritas suami. Dan tiba-tiba kata "dimuliakan" membutuhkan penjelasan yang jauh lebih panjang. Mari kita mulai dengan satu prinsip sederhana: Memuliakan seseorang tidak sama dengan mengatur hidupnya. Kalau saya berkata: "Lu sangat saya hormati." Kemudian saya menentukan pakaian lu, siapa yang boleh menikahi lu, bagaimana harta lu dibagi, kapan lu boleh bercerai, siapa yang menjadi wali lu, dan sejauh mana suara lu diakui dalam perkara tertentu... Mungkin kata "hormat" sedang mengalami definisi yang sangat kreatif. Manusia memang makhluk yang luar biasa. Kita bisa mengatur seseorang selama berabad-abad lalu menyebutnya penghormatan. Tetapi persoalannya tidak sesederhana "Islam membenci perempuan." Itu juga terlalu malas. Tradisi Islam memiliki berbagai aturan yang juga memberikan perempuan hak-hak tertentu dalam konteks sejarahnya, termasuk hak atas kepemilikan dan bagian warisan yang pada periode tertentu memiliki signifikansi sosial. Perempuan Muslim juga bukan objek pasif sejarah. Mereka menjadi ulama, intelektual, penyair, ilmuwan, pedagang, aktivis, pemimpin, dan pembentuk masyarakat. Karena itu kritik yang serius tidak boleh menghapus keragaman pengalaman perempuan Muslim. Yang layak diperiksa adalah struktur normatifnya. Apa yang dikatakan teks? Bagaimana ulama klasik menafsirkannya? Bagaimana hukum dibentuk? Bagaimana aturan tersebut diterapkan? Dan apakah pembenaran moralnya masih dapat dipertahankan hari ini? Di sinilah persoalannya menjadi menarik. Misalnya warisan. Jika pembagian tertentu memberikan laki-laki bagian yang lebih besar daripada perempuan dalam konfigurasi keluarga tertentu, pembelaannya sering berbentuk: "Laki-laki mempunyai tanggung jawab finansial lebih besar." Baik. Itu merupakan argumen fungsional. Tetapi kemudian kita perlu bertanya: Apakah pembagian hak harus tetap ditentukan oleh pembagian peran gender yang juga ditentukan oleh sistem yang sama? Jika laki-laki diwajibkan menanggung keluarga dan perempuan tidak, maka perbedaan warisan mempunyai dasar tertentu. Tetapi jika struktur ekonomi masyarakat berubah dan perempuan juga menjadi pencari nafkah, pemilik aset, kepala keluarga, atau penyokong ekonomi, pertanyaan normatifnya kembali muncul. Apakah aturan itu merupakan prinsip moral universal? Atau aturan yang berkaitan dengan struktur sosial tertentu? Ini pertanyaan yang sah. Dan jawabannya tidak boleh diperoleh hanya dengan mengulang: "Karena Allah sudah menentukan." Sebab kita sedang mempertanyakan justifikasi moralnya, bukan sekadar keberadaan teksnya. Hal yang sama berlaku pada poligami. Argumen pembelaan biasanya bermacam-macam. "Islam membatasi jumlahnya." "Islam memberikan syarat keadilan." "Poligami lebih baik daripada perselingkuhan." Baik. Tetapi tidak satu pun dari kalimat tersebut otomatis menjawab pertanyaan: Mengapa struktur perkawinan tersebut harus asimetris? Jika laki-laki diperbolehkan memiliki beberapa istri dalam kondisi tertentu, sementara perempuan tidak memperoleh hak simetris untuk memiliki beberapa suami, maka terdapat ketidaksimetrian normatif. Kita boleh mempertahankan ketidaksimetrian itu. Tetapi kita harus memberikan alasan moral yang independen. Bukan sekadar: "Karena agama menetapkannya." Kalau standar moralnya hanya "apa yang ditetapkan agama", maka kita tidak sedang menjelaskan mengapa aturan itu adil. Kita hanya mengatakan bahwa aturan itu adalah aturan. Itu dua hal berbeda. Kemudian kita sampai pada isu yang bahkan lebih sensitif: TUBUH PEREMPUAN. Dalam banyak masyarakat Muslim, pakaian perempuan menjadi objek pengaturan moral yang sangat intens. Rambut. Lengan. Kaki. Leher. Bentuk tubuh. Suara. Gerak. Pergaulan. Sementara tubuh laki-laki sering menerima pengawasan yang jauh lebih ringan. Lalu muncullah bahasa: "Ini untuk menjaga kehormatan perempuan." Menarik. Kenapa kehormatan perempuan begitu sering harus dijaga melalui tubuh perempuan? Mengapa beban moral seksual begitu sering diletakkan pada perempuan? Dan mengapa laki-laki tidak diperlakukan dengan intensitas yang sama? Kalau masalahnya adalah hasrat seksual manusia, bukankah laki-laki juga memiliki hasrat? Kalau masalahnya adalah kesopanan, bukankah kesopanan seharusnya berlaku dua arah? Kalau masalahnya adalah pengendalian diri, mengapa tubuh perempuan menjadi objek utama pengendalian? Pertanyaan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa semua aturan berpakaian itu buruk. Orang berhak memilih pakaian berdasarkan agama, budaya, kenyamanan, atau estetika. Masalahnya muncul ketika pilihan berubah menjadi kewajiban moral yang dipaksakan, dan ketika beban tersebut secara tidak proporsional dibebankan kepada satu jenis kelamin. Di situ kita boleh bertanya: Apakah ini benar-benar perlindungan? Atau kontrol yang diberi nama lebih indah? Kemudian ada konsep "perempuan dilindungi." Ini juga menarik. Perlindungan dapat menjadi sesuatu yang baik. Tetapi perlindungan memiliki sisi gelap ketika digunakan untuk membenarkan pembatasan otonomi. Anak dilindungi. Orang sakit dilindungi. Hewan dilindungi. Tetapi orang dewasa juga memiliki hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Maka pertanyaan moralnya: Apakah seseorang dilindungi karena ia memiliki martabat dan otonomi, atau karena orang lain menganggap ia tidak mampu menentukan dirinya sendiri? Kalau perempuan dewasa dianggap membutuhkan wali laki-laki untuk keputusan tertentu yang laki-laki tidak perlukan, kita menghadapi persoalan tentang kesetaraan kapasitas moral. Dan lagi-lagi: "Karena syariat." Itu bukan jawaban moral. Itu deskripsi sumber normatif. Kita masih boleh bertanya: Mengapa norma tersebut adil? Inilah perbedaan antara ketaatan dan justifikasi. Ketaatan bertanya: "Apa yang diperintahkan?" Filsafat moral bertanya: "Apakah yang diperintahkan itu adil?" Dua pertanyaan tersebut tidak identik. Dan mungkin di sinilah sebagian diskusi keagamaan menjadi tidak nyaman. Karena begitu seseorang menerima bahwa moralitas dapat dinilai dengan prinsip seperti kesetaraan, otonomi, pengurangan penderitaan, dan martabat manusia, maka teks agama tidak lagi menjadi satu-satunya hakim. Ia juga menjadi objek evaluasi. Bagi orang beriman, ini tentu dapat menimbulkan ketegangan. Jika sebuah aturan dianggap berasal dari Tuhan, lalu standar moral manusia tampak bertentangan dengannya, mana yang harus diubah? Standar moral? Interpretasi? Atau pemahaman tentang apa yang sebenarnya dimaksud teks? Tidak ada jawaban sederhana. Dan justru karena tidak sederhana, kita tidak perlu menggunakan slogan. "Islam memuliakan perempuan." Kalimat itu terlalu besar. Lebih baik bertanya: Memuliakan dalam arti apa? Dalam hukum apa? Pada periode sejarah mana? Dalam mazhab mana? Dengan konsekuensi apa? Dan bagaimana posisi tersebut dibandingkan dengan prinsip kesetaraan moral manusia modern? Barulah kita mempunyai diskusi. Sebab kalau seseorang berkata: "Perempuan dalam Islam sangat dimuliakan." Kita tidak perlu menjawab: "Tidak." Kita cukup bertanya: "Kalau begitu, mari kita lihat aturan konkret yang mengatur hidup perempuan. Setelah itu kita nilai satu per satu." Itu lebih sehat. Karena manusia tidak dimuliakan oleh slogan. Manusia dimuliakan ketika agensi, martabat, keselamatan, dan haknya benar-benar dihormati. Dan kalau seseorang memilih berhijab, memilih tidak berhijab, memilih menikah, tidak menikah, bekerja, mengurus rumah, atau menjalani hidup dengan cara lain selama tidak merugikan orang lain, keputusan tersebut semestinya tidak otomatis menjadi tiket bagi masyarakat untuk mengambil alih tubuh dan hidupnya. Kebebasan perempuan bukan berarti semua perempuan harus memilih hal yang sama. Justru sebaliknya. Kebebasan berarti perempuan memiliki hak untuk memilih. Di situlah satire kita berhenti sebentar. Karena persoalan ini bukan lagi tentang memenangkan debat agama. Ini tentang manusia konkret. Perempuan yang punya tubuh sendiri. Pikiran sendiri. Kehendak sendiri. Dan hidup yang hanya sekali. Maka kalau sebuah sistem mengatakan: "Kami memuliakan perempuan." Jawaban yang paling sederhana bukan tepuk tangan. Bukan pula caci maki. Melainkan: "Bagaimana?" Tunjukkan dalam hukum. Tunjukkan dalam hak. Tunjukkan dalam otonomi. Tunjukkan dalam perlakuan yang setara. Sebab kemuliaan yang harus terus-menerus diumumkan biasanya masih membutuhkan bukti. Dan kalau bukti itu hanya berupa: "Karena kami bilang perempuan dimuliakan." Ya... kita kembali ke episode sebelumnya. Klaim bukan bukti. Sambal level sepuluh. Manusia ternyata mampu membuat kontrol sosial terdengar seperti pujian. Itulah salah satu bakat paling konsisten dalam sejarah peradaban.