M. Miftachul Munif retweeted
Penelusuran dugaan kekerasan polisi dalam demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 tidak berhenti pada rekaman video dan keterangan resmi.
Reporter Tempo menelusuri dugaan kekerasan polisi di Yogyakarta melalui keterangan Kompolnas, Komnas HAM, dan mahasiswa UGM.
Sebelumnya, analisis rekaman CCTV menunjukkan gas air mata masuk ke lingkungan kampus, terutama dari sekitar pukul 21.00 hingga dini hari. Mahasiswa juga mengumpulkan rekaman yang diduga memperlihatkan aparat memukul dan menendang peserta aksi.
Sejauh mana hasil pengusutan tersebut?
#TempoPlus
M. Miftachul Munif retweeted
Analisa Ahok ini emang luar biasa, dia tau betul peta politik di konoha.
Prediksi Ahok 100% benar sekarang jadi kenyataan.
M. Miftachul Munif retweeted
Dari bawah dia di gotong orang ramai-ramai keatas, sampai diatas dia ingin jadi raja yg terus kehausan atas kuasa. Puji Tuhan, sebagian besar orang-orang yg pernah besertanya dah pada mulai sadar atas kerusakan yg tercipta karenanya.
Jogja dan Bendera Setengah Tiang
Jogja masih terus melawan, masih terus bersuara dan tidak mau dibungkam atas upayah rezim ini untuk mematikan demokrasi.
Mari kita usahakan Revolusi bersama-sama, rakyat yang tertindas✊
Hanya ada satu kata: LAWAN‼️
M. Miftachul Munif retweeted
😱 GAS AIR MATA DIKABARKAN MASUK HINGGA IGD RS PANTI RAPIH DAN AREA UGM.
RUMAH SAKIT BUKAN MEDAN PERANG. KAMPUS BUKAN MEDAN TEMPUR.
DILARANG MENGINJAK RAKYAT! TARIK MILITER DARI JOGJA!
SALAM 3 JARI ✊
tag hitam pagii jam 8 termul jokowi gibran fufufafawapres
M. Miftachul Munif retweeted
Kita boleh berbeda pandangan. Kita boleh tidak sepakat dengan suatu kritik atau aspirasi. Namun, perbedaan pendapat tidak boleh disertai dengan kekerasan.
Kepada seluruh sivitas dan masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga ruang dialog, menghindari kekerasan, serta mengedepankan kemanusiaan dalam menghadapi setiap perbedaan ❤️
M. Miftachul Munif retweeted
ARSIP VIDEO DOKUMENTASI 10-11 NOVEMBER 2026 DI JOGJA (180an video). BUKTI TIDAK BISA DIELAK.
SEBARKAN DAN GUNAKAN
archive.org/details/archived…
AMANKAN BARANG BUKTI INI GUYS, SIMPAN DAN SEBARKAN!
UI merespon Aksi pembungkaman dan kebrutalan yg terjadi di Jogja 10 NOVEMBER kmren.
REZIM PENGECUT
Halo, UI dan Indonesia!
Di bawah langit Jogja kemarin, rezim pengecut ini merespons suara rakyat dengan gempuran granat dan tank layaknya menghadapi teroris. Atas segala kebrutalan dan pembungkaman itu, hendaknya kekuasaanmu lumat dan hancur berkeping-keping!
Narahubung: Lionel Sihaloho (082111732573 || LINE: alamson_lionel)
M. Miftachul Munif retweeted
Kalau udah ada bukti gini masih mau bilang massa aksi rusuh?
Itu kelompok orang yang pake pakaian sipil dan ala preman, yang dibawa truk polisi dan diturunin di depan Gedung DPRD Jogja, perintah siapa ya? Terus habis itu kelompok mereka bikin rusuh, ngerusak serta nendangin pagar DPRD Jogja.
Habis itu polisi sengaja banget campurin mahasiswa dan massa aksi yang baru pulang dari Titik Nol Jogja sama perusuh tadi dan mereka semua Akhirnya lari ke Malioboro dan mulai lah rusuh dari tugu sampe bunderan ugm dan akhir nya masuk kampus
Bayangin loh, saking nggak bisa kerjanya sampai mau rekayasa secara terang-terangan gini.
Gua juga udah bilang di komen salah satu mutual gua, kalau misalnya nanti malam kemungkinan peliharaannya Darpito atau Sultan Jogja bakal diturunin buat backup dan sengaja bikin rusuh.
Konsideran Putusan MA yang membatalkan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Gibran
Putusan MA terkait pembatalan Suket penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka (Putusan MA No. 742 K/TUN/2026)
putusan3.mahkamahagung.go.id…
MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. SUBHAN, S.H., M.H.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026;
MENGADILI SENDIRI:
Dalam Eksepsi:
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
(Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026)
2. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2026, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
61
M. Miftachul Munif retweeted
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan mengenai belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, dengan total nilai mencapai Rp14,7 miliar sepanjang 2024–2026.
Temuan ini menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, ketidakjelasan manfaat belanja influencer, spesifikasi pengadaan yang dikhususkan untuk memenangkan Raffi Ahmad, hingga potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden.
Di tengah pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan uang pajak untuk membiayai jasa promosi melalui figur populer.
Selengkapnya dapat dibaca melalui siaran pers berikut: cloud.antikorupsi.id/s/kqfxf…
Salam,
Indonesia Corruption Watch
#Rans #Raffiahmad
Ganti menteri, ganti kurikulum.
Proyek besar, anggaran besar, korupsi besar.
Yang jadi korban adalah murid, guru dan juga orang tua.
Menteri dan para pejabat kementerian serta rekanan bisnisnya untung besar dari anggaran proyek
BREAKING NEWS
KEMENDIKDASMEN KEMBALIKAN JURUSAN IPA, IPS, DAN BAHASA DI SMA MULAI 2027
mendikdasmen abdul mu'ti bilang skema penjurusan di sma bakal dihidupkan lagi mulai tahun ajaran 2027/2028
jurusan yang dibuka kembali minimal ada tiga yang sudah biasa: ipa, ips, dan bahasa, dengan kemungkinan modifikasi atau jurusan baru
alasannya karena orang kampus ngerasa pengetahuan dasar mahasiswa baru belakangan ini rata-rata masih di bawah harapan
tujuannya biar anak sma punya fondasi ilmu yang jauh lebih matang dan siap pas lanjut kuliah sesuai bidangnya
buat mengarahkan pilihan, pemerintah bakal pakai tes kemampuan akademik (tka) yang nantinya juga dipakai buat seleksi masuk ptn dan pts
36
M. Miftachul Munif retweeted
UPDATE
Suroboyo Bergerak menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Suroboyo Wani” di kawasan Taman Apsari, tepat di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (8/11/2026)
Dalam aksi ini, massa membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak mundurnya kepemimpinan nasional, penetapan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, keadilan bagi korban bencana, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penolakan terhadap tindakan represif dan pelibatan militer dalam ranah sipil..












































