Vincent Ricardo (柯仙森)

Kalian mungkin melewatkan sidang dua hari kemarin, semoga kalian membaca ulasan ini. Iya, ini masih tentang persidangan Gus Yaqut, mantan Menteri Agama RI yang sekarang didakwa kasus korupsi haji. Kemarin cukup masif pemberitaan bahwa ahli KPK telah membuktikan ada enam macam penyimpangan dalam kasus kuota haji tambahan yang diubah Gus Yaqut dari 92:8 menjadi 50:50 pada tahun 2024. Beritanya nyaris sama. Bahkan mengutip ulang kerugian negara sebesar Rp622 miliar itu. Uniknya adalah: nyaris semua koran dan media hanya mengutip persidangan pagi dan siang hari, ketika Jaksa KPK bertanya kepada ahli yang mereka datangkan. Tentu saja beritanya seragam. Jaksa KPK bertanya kepada ahli yang memang dari perhitungan merekalah Gus Yaqut dijadikan terdakwa karena dianggap merugikan negara. Sedikit koran yang memberitakan apa yang terjadi ketika persidangan berlangsung di sore hari, malam, hingga pagi hari lagi. Yaitu ketika tim advokat Gus Yaqut bertanya kepada ahli KPK terkait metodologi yang dipakai untuk menyebut Gus Yaqut telah merugikan negara. Padahal, bagi saya ini penting sebagai cover both sides. Jika kalian lihat tangkapan layar di bawah, ada titimangsanya, yaitu 28 Oktober 2026, pukul 02:18. Artinya, sidang empat ahli BPK yang dihadirkan KPK ini masih berlangsung hingga mau subuh. Benar, BPK menyatakan kebijakan Gus Yaqut telah merugikan negara sebesar Rp622 miliar. Tapi valid atau tidaknya perhitungan itu baru dikuliti di atas jam 10 malam. Kalau versi pagi dan siang, isinya validasi saja: KPK menanyakan apa yang sudah ditulis oleh BPK. Ketika advokat Gus Yaqut bertanya bagaimana cara menghitungnya, ternyata BPK hanya menghitung potensi hilangnya hak jemaah haji reguler, yang menurut ahli seharusnya mendapat 98%. Menurut advokat, ini tidak sejalan dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mensyaratkan kerugian negara harus nyata dan pasti, bukan potensi seperti ini. Begitu pula pasal yang berkaitan dengan kewenangan menteri dalam mengubah kuota tambahan, ternyata tidak dicantumkan dalam paparan BPK di persidangan. Itu baru ketahuan ketika persidangan jam 10 malam ke atas, sementara yang diulas pagi dan siang hanya pasal-pasal yang memberatkan saja. BPK mengatakan kuota haji seharusnya 92:8, bukan 50:50. Ini baru dikuliti advokat Gus Yaqut: pasal yang mematok 92:8 (Pasal 64 ayat (2) UU 8/2019) berlaku untuk kuota asli, bukan kuota tambahan. Untuk kuota tambahan, berlaku Pasal 9 yang menyerahkan pengaturannya kepada Menteri Agama. Pasal ini tidak pernah disebutkan dari pagi hingga siang. Di paparan BPK yang ditampilkan di sidang pun, pasal UU 8/2019 yang dikutip adalah Pasal 8, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 68. Pasal 9 tidak ada. Kenapa, ya? Begitu pula rekaman rapat Komisi VIII DPR yang menyarankan agar kuota tambahan diberikan ke haji khusus semua supaya nilai manfaat haji tidak defisit, baru diputar jam 12 malam. Karena calon haji khusus membayar biaya haji secara penuh, sementara haji reguler perlu "disubsidi" dengan nilai manfaat, maka bagi anggota DPR yang membidangi haji: kuota tambahan sebaiknya diperuntukkan haji khusus saja. "Kalau kuota tambahan diberikan ke reguler semua, bisa habis dana manfaat," kata salah satu anggota Komisi VIII yang bicara soal sustainability. Perhitungan semacam ini tidak muncul di sidang pagi hingga siang. Berkali-kali advokat bertanya soal itu, tapi keempat ahli BPK sepakat mengatakan: "Inilah penilaian kami sebagai profesional." Semoga hakim bisa adil melihat ini. Hari ini (29 Oktober 2026), Buya Anwar, naib amir al-hajj 2024, bersaksi di sidang yang sama. Menurut pengakuannya, jika kuota tidak diubah seperti ini (10.000 reguler, 10.000 khusus), pasti akan jatuh banyak korban. Dan nyawa jemaah haji itu bukan hanya urusan uang. Kata Buya di persidangan itu: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "Menghindari kerusakan diutamakan daripada mencari kemaslahatan." Saya paham, auditor memang bekerja dengan angka. Tapi Menteri Agama tidak hanya mengurus angka. Ia juga harus memikirkan jemaah yang makin sepuh dan desakan seperti 2023 yang tidak boleh terulang di tahun 2024. Atas dasar itulah kuota tambahan (bukan kuota asli) diubah menjadi 50:50.

Sejak kemarin saya disodori berita dan narasi bahwa Ustaz Khalid adalah korban Ibnu Mas'ud. Hah, korban? Sebelumnya, Ustaz Khalid (menurut pengakuan) bisnis furoda dengan lokasi maktabnya 6-7km dari jamarat. Ketika memakai haji khusus, maktabnya 200-300 meter dari jamarat. Kemudian, PIHK memasang tarif US$20.000 hingga US$25.000 untuk Haji Khusus (menurut pengakuan di persidangan). Itupun harus antre 5-9 tahun, dan yang diusulkan tahun 2024 itu minimal T2 (dua tahun lagi berangkat. Sementara Ustaz Khalid sudah menerima pelunasan furoda sebesar US$34.000. Taruhlah dipotong fee percepatan US$4.500, maka masih mengantongi US$29.500 per jamaah. Di tahun 2024, belum tentu yang furoda itu mendapatkan visa. Namanya juga mujamalah, pasti untung-untungan. Tapi dengan haji khusus, 100% jamaah Ustaz Khalid bisa haji semua, dengan T0, persis seperti tawaran furoda ke jamaahnya. Ketika Gus Yaqut mengundang seluruh ASN rapat dan meminta mereka mengaku siapa yang bermain-main soal kuota, akhirnya fee percepatan itu dikembalikan ke PIHK yang diminta, semuanya, tanpa pengecualian. Dikembalikan ke jamaah Ustaz Khalid? Beliau mengatakan di persidangan: tidak dikembalikan. Ketika dihubungi KPK, barulah uang itu diserahkan dan disita KPK. Korban itu pihak yang menderita. Pertanyaan saya: di bagian mana Ustaz Khalid ini "menderita"? 😅